Tugas Menetapkan dan Melaksanakan Kebijakan Moneter

Tugas Menetapkan dan Melaksanakan Kebijakan Moneter

   Dalam rangka menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter BI  berwenang:

  1. Menetapkan sasaran-sasaran moneter dengan memperhatikan sasaran laju inflasi.
  2. Melakukan pengendalian moneter dengan menggunakan cara-cara yang termasuk tetapi tidak terbatas pada operasi pasar terbuka, penetapan tingkat diskonto, penetapan cadangan wajib minimum, dan pengaturan kredit.
  3. Memberikan kredit atau pembiayaan untuk jangka waktu 90 hari kepada bank untuk mengatasi kesulitan pendanaan jangka pendek bank.
  4. Memberikan fasilitas pembiayaan darurat kepada bank yang mengalami kesulitan keuangan yang berdampak sistemik dan berpotensi mengakibatkan krisis.
  5. Melaksanakan kebijakan nilai tukar berdasarkan sistem nilai tukar yang telah ditetapkan.
  6. Mengelola cadangan devisa.
  1.       Tugas Mengatur dan Menjaga Kelancaran Sistem Pembayaran

   Untuk mewujudkan sistem pembayaran yang efisien, cepat, aman, dan handal, Bank Central diberi kewenangan untuk mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, yaitu dengan:

  1.   Menetapkan pengguaan alat pembayaran

    Secara umum, terdapat dua jenis alat pembayaran, yaitu alat pembayaran tunai (uang kertas dan logam) dan non tunai (berbasis warkat, seperti cek, bilyet giro, dan wesel maupun berbasis elektronik, seperti kartu kredit dan ATM). Kewenangan BI dalam menetapkan pengguanaan alat pembayaran tunai meliputi mengeluarkan, mengedarkan, menarik, dan memusnahkan uang rupiah, termasuk menetapkan macam, harga, ciri uang, bahan yang digunakan, serta tanggal mulai berlakunya. Sementara itu, untuk alat pembayaran nontunai, BI berwenang menetapkan bentuk, keabsahan maupun keamanan penggunaannya dalam berbagai transaksi ekonomi dan keuangan.

  1.   Mengatur dan menyelenggarakan sistem pembayaran

     Pengaturan diperlukan untuk menjamin kelancaran dan keamanan sistem pembayaran. Untuk itu, BI berwenang menyelenggarakan sendiri sistem pembayaran atau memberi izin kepada pihak lain untuk menyelenggarakan jasa sistem pembayaran dengan kewajiban menyampaikan laporan kegiatannya kepada BI. Selain itu, BI juga berwenang mengatur sistem kliring dan menyelenggarakan kliring antarbank.

sumber :

https://apkmod.co.id/jasa-penulis-artikel/