TUGAS MAHKAMAH INTERNASIONAL

TUGAS MAHKAMAH INTERNASIONAL

(1)   Menerima perkara-perkara dari para anggota serta dari luar anggota dengan syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Dewan Keamanan.

(2)   Menerima persengketaan hukum internasional dari Dewan Keamanan.

(3)   Memberikan pendapat kepada Majelis Umum PBB tentang penyelesaian sengketa antar negara-negara anggota PBB.

(4)   Memeriksa perselisihan atau sengketa antara negara-negara anggota PBB yang diserahkan kepada Mahkamah Internasional

(5)   Mengadili perselisihan-perselisihan atau persengketaan antar negara-negara anggota PBB yang persoalannya diajukan oleh negara yang berselisih.

(6)   Mendesak Dewan Keamanan PBB untuk mengambil tindakan terhadap pihak yang tidak menghiraukan dan melaksanakan keputusan Mahkamah International.

(7)   Memberi nasihat persoalan hukum kepada Majelis Umum dan Dewan Keamanan.

  1. YURISDIKSI ATAU KEWENANGAN MAHKAMAH INTERNASIONAL

Dalam hal ini, yang dimaksud dengan yurisdiksi adalah kewenangan yang dimiliki oleh MI yang bersumber pada hukum internasional untuk menentukan dan menegakkan sebuah aturan hukum. Yurisdiksi ini meliputi kewenangan sebagai berikut:

1)     Memutuskan perkara-perkara pertikaian (contentious case).

2)     Memberikan opini-opini yang bersifat nasihat (advisory opinion).

Yurisdiksi menjadi dasar Mahkamah Internasional dalam menyelesaikan sengketa internasional.Para pihak yang beracara di mahkamah internasional harus menerima yurisdiksi mahkamah internasional. Ada beberapa cara penerimaan tersebut:

1) Perjanjian khusus. Dalam hal ini, para pihak yang bersengketa menyerahkan perjanjian khusus yang berisi subjek sengketa dan pihak yang bersengketa.

2)   Penundukan diri dalam perjanjian internasional. Dalam hal ini, para pihak telah menundukkan diri pada yurisdiksi MI sebagaimana terdapat dalam isi perjanjian internasional di antara mereka. Ketentuan tersebut mengharuskan peserta perjanjian untuk tunduk kepada yurisdiksi MI manakala terjadi sengketa di antara para peserta perjanjian.

3)   Pernyataan penundukan diri negara peserta statuta MI. Dalam hal ini, negara yang menjadi anggota statuta MI yang akan beracara di MI menyatakan diri tunduk pada MI. Di sini, mereka tidak perlu membuat perjanjian khusus terlebih dahulu.

4)   Keputusan Mahkamah Internasional mengenai yurisdiksinya. Dalam hal ini, manakala ada sengketa mengenai yurisdiksi MI, maka sengketa tersebut diselesaikan dengan keputusan MI sendiri. Di sini, para pihak dapat mengajukan keberatan awal terhadap yurisdiksi MI.

5)  Penafsiran putusan. Hal ini didasarkan pada pasal 60 statuta MI, yang mengharuskan MI untuk memberikan penafsiran jika diminta oleh salah satu ataupun kedua belah pihak yang beracara. Permintaan penafsiran dapat dilakukan dalam bentuk perjanjian khusus antar para pihak yang bersengketa ataupun permintaan dari salah satu pihak yang bersengketa.

6)  Perbaikan putusan. Dalam hal ini, penundukan diri pada yurisdiksi MI dilakukan melalui pengajuan permintaan. Syarat pengajuan permintaan tersebut adalah adanya fakta baru (novum) yang belum diketahui MI ketika putusan tersebut dibuat. Jadi, hal itu sama sekali bukan karena kesengajaan dari para pihak yang bersengketa.

sumber :
https://mitramandirisejahtera.co.id/seva-mobil-bekas/