SUMBER-SUMBER HUKUM MAHKAMAH INTERNASIONAL

SUMBER-SUMBER HUKUM MAHKAMAH INTERNASIONAL

Sumber Hukum Internasional, Pasal 38 ayat (1) Statuta Mahkamah Internasional:

  1. Perjanjian Internasional
  2. Kebiasaan Internasional
  3. Prinsip-prinsip / Asas-asas Hukum Umum
  4. Keputusan Pengadilan (Jurisprudensi) & Pendapat Para Sarjana Terkemuka (Doctrine). Diluar pasal 38 (1) MI tersebut ada sumber hukum internasional lain yaitu yang diakui dalam perkembangannya, yaitu Keputusan Organisasi Internasional (Resolusi).

Sumber-sumber hukum yang digunakan apabila membuat suatu keputusan ialah :

  1. konvensi-konvensi internasional untuk menetapkan perkara-perkara yang diakui oleh negara-negara yang sedang berselisih
  2. kebiasaan internasional sebagai bukti dari suatu praktik umum yang diterima sebagai hukum
  3. asas-asas umum yang diakui oleh negara-negara yang mempunyai peradaban
  4. keputusan-keputusan kehakiman dan pendidikan dari publisis-publisis yang paling cakap dari berbagai negara, sebagai cara tambahan untuk menentukan peraturan-peraturan hukum

Mahkamah dapat membuat keputusan “ex aequo et bono” (artinya : sesuai dengan apa yang dianggap adil) apabila pihak-pihak yang bersangkutan setuju.

  1. KOMPOSISI MAHKAMAH INTERNASIONAL

1)      Hakim Mahkamah Internasional

Mahkamah Internasional terdiri dari 15 orang hakim. Mereka dipilih berdasarkan suara mayoritas mutlak dalam suatu pertemuan secara bersamaan tetapi terpisah di Dewan Keamanan dan Majelis Umum (Pasal 4 Statuta). Calon hakim harus dinominasikan oleh kelompok negara yang khusus ditunjuk untuk itu (diusulkan kelompok negara yang khusus ditugaskan untuk itu).

Menurut Pasal 9 Statuta Mahkamah Internasional menyebutkan, bahwa komposisi Mahkamah Internasional terdiri dari 15 hakim. Dua di antaranya merangkap ketua dan wakil ketua Mahkamah Internasional. Masa jabatannya adalah 9 tahun. Ke- 15 calon hakim tersebut direkrut dari warga negara anggota yang dinilai cakap di bidang hukum internasional. Dari daftar calon ini, Majelis Umum dan Dewan Keamanan secara independen melakukan pemungutan suara untuk memilih anggota Mahkamah. Para calon yang memperoleh suara terbanyak terpilih menjadi hakim Mahkamah Internasional. Biasanya lima (5) hakim Mahkamah Internasional berasal dari negara anggota tetap Dewan Keamanan PBB (Amerika Serikat, Inggris, Perancis, China, dan Rusia). Selain 15 hakim tetap, pasal 32 statuta Mahkamah Internasional memungkinkan dibentuknya hakim ad hoc. Hakim ad hoc terdiri dari dua hakim yang diusulkan oleh negara yang bersengketa. Kedua hakim ad hoc bersama-sama dengan ke-15 hakim tetap memeriksa dan memutus perkara yang disidangkan.

Calon hakim tersebut harus memiliki moral yang tinggi (high moral characteristic). Ia juga harus memenuhi persyaratan-persyaratan yang ditetapkan di negaranya untuk menduduki suatu jabatan kehakiman tertinggi, ia harus pula diakui kompetensinya dalam hukum internasional.

Statuta Mahkamah mensyaratkan bahwa pemilihan hakim tanpa memandang kebangsaan (nasionalitasnya), namun dalam pelaksanaan faktor kebangsaan sangat dominant karena pengangkatannya ditentukan oleh factor geografis.

sumber :

Seva.id Luncurkan Mobil Bekas Terbaru Lewat Pilihan Expert