Terbaru.co.id, Jakarta — Tjahjo Kumolo, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) menghimbau untuk memberikan pesangon untuk honorer yang diberhentikan.

Harapan Tjahjo Kumolo agar intansi pemerintah bisa memberikan apresiasi atau penghargaan bagi para tenaga honorer yang tidak melanjutkan tugasnya.

“Sedangkan bagi yang tidak melanjutkan diharapkan instansi (kementerian/lembaga/pemda) yang bersangkutan untuk mempertimbangkan pemberian apresiasi dan penghargaan sesuai ketentuan perundang-undangan dan kemampuan instansi masing-masing,” Tutur Tjahjo Kumolo, Selasa (25/1).

Tjahjo menungkapkan agar instansi pemerintahan bisa melalukan perhitungan analisis jabatan dan beban kerja secara komprehensif untuk menyelesaikan tenaga honorer di tahun 2022 dan 2023.

Sehingga nantinya akan mendapatkan kebutuhan yang objektif baik itu untuk CPNS maupun CPPPK. Nantinya Pemerintah bisa menetapkan jumlah kebutuhan CPNS dan CPPPK sesuai formasi yang dibutuhkan.

“Dengan jumlah kebutuhan yang tepat, diharapkan terbuka ruang untuk tenaga honorer mengikuti seleksi sebagai CPNS maupun CPPPK sesuai formasi yang akan ditetapkan,” tutur Tjahjo.

Sementara untuk tenaga kerja lainnya, tenaga outsourcing seperti pramusaji, tenaga kebersihan dan satuan pengamanan, bisa terus direkrut sesuai dengan kebutuhan. Caranya bisa melalui mekanisme pembayaran tenaga alih daya dengan menggunakan beban biaya umum.

Sebelumnya, Pemerintah akan memastikan tidak ada lagi tenaga honorer di intansi pemerintahan setelah tahun 2023.

Kebijakan ini menganut kepada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.

Jika masin mengalami kesulitan dalam menerapkan aturan tersebut, pegawai Non-PNS masih bisa melaksanakan tugas paling lama 5 tahun setelah peraturan berlaku atau dengan kata lain sampai tahun 2023.

“Terkait tenaga honorer, melalui PP (peraturan pemerintah), diberikan kesempatan untuk diselesaikan sampai dengan tahun 2023,” kata dia.

Menurut Tjahjo Kumolo nantinya status pegawai pemerintah setelah tahun 2023 hanya terdapat 2 jenis yaitu Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Kedua status tersebut semuanya menyandang status Aparatus Sipil Negara (ASN).

Terbaru.co.id, Jakarta — Naikan UMP 2022 Tidak Sesuai Aturan, Anies Baswedan Disemprot Menaker. Bukan hanya Gubernur DKI Jakarta, tetapi gubernur yang menetapkan kenaikan Upah Minimum Provinsi yang tidak sesuai dengan aturan akan kena semprot Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah.

Gubernur DKI Jakarta, Anies Bawsedan memutuskan untuk menaikan UMP 2022 sebesar 5,1 persen atau setara dengan nilai Rp. 225.367 dari upah rata-rata nasional.

Kementrian Ketenagakerjaan terus menhimbau para Gubernur untuk melihat Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan sebagai pedoman untuk menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) yang ada di daerahnya. Rata-rata UMP 2022 mengalami kenaikan sebesar 1,09 persen.

Menurut Ida Faiuziyah, pihaknya telah melakukan berbagai langkah untuk merespons dan menyikapi para Gubernur yang menetapkan UMP 2022 tidak sesuai dengan aturan itu.

Hal yang pertama adalah melakukan koordinasi dengan Kementrian Dalam Negeri untuk menyikapi Penetapan UMP 2022 yang dilakukan oleh para Gubernur yang tidak sesuai aturan.

“Menyikapi keputusan Gubernur yang menetapkan UMP tidak sesuai PP 36, kami terus berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri,” katanya dalam rapat kerja bersama Komisi IX DPR RI di Komplek Parlemen Senayan Jakarta, Senin (24/1/2022).

Menurut Ida Fuziyah, pihaknya juga telah mengirimkan surat resmi secara langsung kepada para Gubernur untuk kembali merevisi dan menetapkan UMP agar sesuai dengan Peraturan dan Ketentuan yang berlaku.

“Surat kepada Gubernur (tersebut) dengan menjelaskan kembali tentang ketentuan upah minimum dalam PP 36. Dan mohon agar tetap comply (mematuhi) pada PP 36,” terangnya.

Yang terakhir menurut Menaker, pihaknya akan melakukan pengawasan yang lebih kuat agar memastikan pelaksanaan UMP 2022 sudah sesuai dengan ketentuan. “Yakni, sesuai PP Nomor 36,” tutupnya.

Keputusan Yang Diambil Anies Baswedan

Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, sebelumnya memutuskan untuk merevisi dan menaikkan upah minimum provinsi (UMP) 2022 di Jakarta sebesar 5,1 persen atau senilai Rp. 225.667. Dengan demikian, UMP DKI Jakarta pada tahun 2022 berdasarkan revisi tersebut menjadi sebesar Rp. 4.641.854.

Anies mengatakan, kenaikan UMP 2022 ini dimaksudkan untuk tetap menjaga daya beli masyarakat.

“Kami menilai kenaikan 5,1 persen ini suatu kelayakan bagi pekerja dan tetap terjangkau bagi pengusaha,” ucap Anies dalam keterangan tertulis, Sabtu (17/12). Dilansir dari Merdeka.com, hal ini sudah mengonfirmasi pihak Humas Pemprov DKI Jakarta untuk mengutip rilis terkait UMP tersebut.

Menurut Anies, kenaikan UMP 2022 ini diambil setelah adanya kajian ulang dan pembahasan kembali dengan berbagai kepentingan terkait. Azas keadilan menjadi dasar yang sangat penting bagi Anies Baswedan untuk merevisi kenaikan upah bagi para buruh.

Kenaikan upah ini, diharapkan bisa mencukupi kebutuhan sehari-hari seperti beras, ayam, telur dan susu di wilayah DKI Jakarta.

Anies Baswedan kembali menegaskan kalau kenaikan upah ini sebagai bentuk apresiasi bagi para buruh atau pekerja yang ikut berkontribusi dalam perekonomian di Jakarta selama masa pandemi.

“Ini wujud apreasi bagi pekerja dan juga semangat bagi geliat ekonomi dan dunia usaha. Harapan kami ke depan, ekonomi dapat lebih cepat derapnya demi kebaikan kita semua,” tutur Anies.

Terbaru.co.id, Jakarta — Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR merencanakan membuat tol bawah air di Ibu kota negara baru atau Ibu Kota Negara (IKN) di Kalimantan Timur.

Bahkan juga nanti terowong atau tol bawah air itu akan disambungkan pada jalan tol Balikpapan-Samarinda.

“Bapak Direktur Jenderal Bina Marga Hedy Rahadian inginkan jika teknologi yang kita gunakan itu ialah tehnologi yang terbaik, terhitung satu diantaranya ialah pendayagunaan terowong penyeberangan bawah air atau submersible crossing,” tutur Kepala Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Kementerian PUPR Danang Parikesit melansir dari Antara, di Jakarta, Senin (24/1/2022).

Kepala BPJT itu menerangkan lokasi terowong penyeberangan bawah air yang hendak terhubung pada jalan tol Balikpapan-Samarinda.

Kementerian PUPR sedang mempersiapkan rencana tehnis terincinya atau Detil Engineering Desain (DED).

“Kelak bakal ada satu tempat di mana akan terhubung ke IKN dan di sanalah kelak di saat akan seberang sungai, maka memakai terowong penyeberangan bawah air,” terang ia.

Dalam peluang sama, Juru Berbicara Kementerian PUPR Endra S. Atmawidjaja menjelaskan jika gagasan pembangunan tol bawah air itu mempunyai tujuan membuat perlindungan teritori tempat lindung disekitaran IKN.

“Sehingga kita tidak ingin tempat lindung itu dirusak, selanjutnya ada tempat rawa disekelilingnya. Hingga akses sambungan jalannya lewat tol bawah air,” kata Endra.

Awalnya Ketua Satuan tugas Penerapan Pembangunan Infrastruktur Ibu Kota Negara Danis H Sumadilaga mengutarakan infrastruktur dasar akan jadi fokus utama dalam pembangunan IKN di Kalimantan Timur.

Menurut Danis, infrastruktur sumber daya air jadi infrastruktur dasar yang dipersiapkan untuk pembangunan IKN.

Pembangunan Infrastruktur sumber daya air di IKN ini sudah pasti mengutamakan dua hal yaitu bagaimana mempersiapkan pengaturan kekuatan banjir lewat pembangunan drainase teritori. Dan fokus ke-2 nya pastikan bagaimana sumber air baku untuk IKN dapat tercukupi dengan bertahap.

Dan bicara berkaitan sambungan, satu tempat development harus disambungkan dengan beberapa tempat lainnya karena itu dihubungkan dengan pembangunan infrastruktur jalan, sudah pasti infrastruktur jalan ini yang paling mempermudah sambungan ke arah IKN.

Disamping itu, pembangunan Ibu Kota Negara sendiri konsentrasi ke Teritori Pokok Pusat Pemerintah atau KIPP, di mana akan dipersiapkan land development lebih dulu yang kelak disokong oleh utilitas, drainase lingkungan dan lain-lain.

DPR RI dan Pemerintahan setuju akan mengalihkan Ibu Kota Negara Indonesia ke arah Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, atau yang hendak dinamakan jadi Nusantara. Ada dua akses yang bisa dilakukan untuk sampai ke situ.

Menteri Koordinator Ekonomi Airlangga Hartarto memperjelas dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) tahun 2022 sejumlah Rp 401,64 triliun tidak dipakai untuk pembangunan Ibu Kota Negara (IKN).

Ia menerangkan, berkaitan dengan ibukota baru bujet ada di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Memang diprediksi untuk babak pertama pembangunan IKN diperlukan dana sejumlah Rp 45 triliun. Tetapi, dana ini dengan bertahap bergantung pada keperluan dan perkembangan.

“Jadi barusan saya berikan jika dana itu yang berada di PUPR dan dana PEN saat saat ini tidak ada topik untuk IKN,” kata Airlangga dalam pertemuan jurnalis pengatasan wabah Covid-19, Senin (24/1/2022).

Selanjutnya, Airlangga menjelaskan kembali, dana PEN telah ditetapkan sejumlah Rp 401,64 triliun yang didistribusikan untuk tiga sektor. Pertama, sektor kesehatan sejumlah Rp 125,97 triliun, pelindungan warga Rp 150,8 triliun dan pengokohan ekonomi sejumlah Rp 174,87 triliun.

Dari 3 sektor itu, khususnya yang ekonomi diperuntukkan untuk pembangunan dan peningkatan infrastruktur, ketahanan pangan, UMKM, investasi pemerintahan dan perpajakan.