Sebanyak 258.727 Data Terinput di Hari ke-4 PPDB 2019

Sebanyak 258.727 Data Terinput di Hari ke-4 PPDB 2019

Sebanyak 258.727 Data Terinput di Hari ke-4 PPDB 2019
Sebanyak 258.727 Data Terinput di Hari ke-4 PPDB 2019

Memasuki hari ke-4 pendaftaran Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun 2019

Provinsi Jawa Barat (Jabar) telah terinput sebanyak 258.727 data. Sedangkan pendaftar yang sukses diverifikasi berjumlah 204.835. Tim Panitia PPDB pun mengimbau setiap sekolah yang melaksanakan PPDB tahun 2019 untuk segera memverifikasi data siswa. Terlebih menjelang hari-hari akhir pendaftaran, terdapat 53.892 data yang belum diverifikasi. Dengan jumlah petugas operator 3.826 dan petugas verifikator 2.351.

Selain itu, untuk memantau dan mendeteksi alamat tinggal calon peserta didik baru yang menggunakan domisili tidak sesuai, Tim Investigasi Domisili PPDB telah dibentuk.

Ketua PPDB Jabar 2019, Iwa Karniwa menyatakan, alamat yang tak sesuai

didapat usai pihaknya turun ke lapangan. “Temuan alamat-alamat tersebut sudah diketahui. Nanti alamat itu langsung masuk daftar yang akan diverifikasi sesuai jadwal yang akan dilakukan pada 24 – 26 Juni 2019. Tahapan pertama, data yang diterima dari tim akan disampaikan ke cabang dinas pendidikan di daerah. Setelahnya, diteruskan ke satuan pendidikan dan satuan pendidikan/sekolah yang memanggil orang tua,” tuturnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Jabar, Dewi Sartika menegaskan, tak akan mendiskualifikasi calon peserta didik yang diduga melakukan kecurangan karena mengakali sistem zonasi dengan menggunakan alamat yang sama dalam PPDB 2019.

Kadisdik mengatakan, hal ini dilakukan utuk melindungi hak anak.

Selain itu, pihaknya juga melarang orang tua yang dipanggil membawa anaknya saat dipanggil Disdik.

“Disarankan orangtua mengambil jalur prestasi, bukan zonasi. Namun, jika nilai anaknya kurang bagus maka bisa sekolah ke swasta. Yang penting, kejadian ini tidak mengorbankan sang anak. Bagaimanapun, anak tetap harus sekolah,” ujar Kadisdik.

Tidak adanya tindakan diskualifikasi tersebut adalah untuk melindungi hak mereka sebagai anak yang harus sekolah. “Anak-anak itu harus dilindungi, mereka tetap harus sekolah. Sedangkan soal sekolah di mana, semua diserahkan kepada orang tuanya,” tegasnya.***

 

Baca Juga :