Ruang Lingkup dan Kegunaan Sosiologi Hukum

Ruang Lingkup dan Kegunaan Sosiologi Hukum

             Ruang lingkup sosiologi hukum ada 2 (dua) hal, yaitu:

  1. Dasar-dasar sosial dari hukum atau basis sosial dari hukum. Sebagai contoh dapat disebut misalnya: hukum nasional di Indonesia, dasar sosialnya adalah pancasila, dengan iri-cirinya: gotong royong, musyawarah, dan kekeluargaan;
  2. Efek-efek hukum terhadap gejala-gejala sosial lainnya. Sebagao contoh dapat disebut misalnya: Undang-undang No. 22 Tahun 1997 dan Undang-undang No. 23 Tahun 1999 tentang Narkotika dan Narkoba erhdap gejala konsumsi obat-obat terlarang dan semacamnya[9],

               Sementara itu, menurut Esmi Warassih, antara ilmu-ilmu sosial dan ilmu hukum mempunyai hubungan yang saling melengkapi dan memengaruhi. Perbedaan fungsi antara keduanya boleh dikata hanya bersifat marjinal.[10]

              Sebagai cabang sosiologi yang terpenting, sosiologi hukum masih dicari perumusannya.Kendati selama puluhan terakhir semakin mendapat perhatian dan aktual, sosiologi hukum belum memiliki batas-batas tertentu yang jelas. Ahli-ahlinya belum menemukan kesepakatan mengenai pokok persoalannya, atau masalah yang dipecahkannya, serta hubungannya dengan cabang ilmu hukum lainnya.

              Terdapat pertentangan antara ahli sosiologi dan ahli hukum mengenai keabsahan sosiologi hukum. Ahli hukum memerhatikan masalah quid juris, sementara ahli sosiologi bertugas menguraikan quid facti : mengembalikan fakta-fakta sosial kepada kekuatan hubungan-hubungan. Sosiologi hukum dipandang oleh ahli hukum dapat menghancurkan semua hukum sebagai norma, asas yang mengatur fakta-fakta, sebagai suatu penilaian. Paraahli khawatir, kehadiran sosiologi hukum dapat menghidupkan kembali penilaian baik-buruk (value judgement ) dalam penyelidikan fakta sosial.

baca juga :