Resolusi Majelis Umum PBB

Resolusi Majelis Umum PBB

Resolusi Majelis Umum PBB
Resolusi Majelis Umum PBB

Majelis Umum

Majelis Umum PBB adalah salah satu dari 6 badan utama PBB. Terdiri dari anggota dari seluruh negara anggota dan bertemu setiap tahun di bawah seorang Presiden MU PBB yang dipilih dari wakil-wakil.
Tugas dan kekuasaan MU:
1) Pelaksanaan perdamaian dan keamanan internasional
2) Kerja sama di lapangan perekonomian dan masyarakat internasional
3) Sistem perwakilan internasional
4) Keterangan-keterangan mengenai daerah-daerah yang belum mempunyai pemerintahan sendiri
5) Urusan keuangan
6) Penerapan keanggotaan dan penerimaan anggota
7) Perubahan piagam
8) Hubungan dengan alat-alat perlengkapan lain

Persidangan

Selain sidang tahunan tersebut, MU dapat mengadakan sidang khusus atau sidang istimewa. Disamping kedua jenis sidang tersebut, masih dikenal lagi satu sidang yaitu “sidang khusus darurat”. Sidang tersebut harus diselenggarakan dalam jangka waktu 24 jam sesudah diterimanya usul oleh Dewan Keamanan untuk mengadakan sidang tersebut.
Usulan untuk mengadakan sidang khusus darurat didasarkan atas adanya suatu veto yang dijatuhkan oleh salah satu dari 5 anggota tetap Dewan Kemanan di Dewan Keamanan, dalam mana veto tersebut akan menghambat tugas Dewan Keamanan untuk mempertahankan atau memulihkan perdamaian internasional. Adanya ketentuan tentang sidang khusus darurat didasarkan pada Resolusi Majelis Umum PBB tanggal 3 November 1950, yang terkenal dengan nama “Uniting for peace Resolution”.

Resolusi MU PBB

Resolusi MU PBB atau United Nations General Assembly Resolution adalah sebuah keputusan resmi dari MU PBB yang diadopsi ke dalam tubuh PBB. Walaupun semua badan PBB dapat mengeluarkan resolusi, dalam praktiknya resolusi yang paling sering dikeluarkan adalah resolusi oleh Dewan Keamanan PBB atau MU PBB.

Resolusi biasanya memerlukan suatu mayoritas sederhana (50% +1 dari semua suara) untuk lolos. Namun, jika MU menentukan bahwa masalahcadalah sebuah “pertanyaan penting” dengan suara mayoritas sederhana, maka 2/3 mayoritas diperlukan ; “pertanyaan penting” adalah mereka yang menangani secara signifikan dengan pemeliharaan perdamaian dan kemanan internasional, pengakuan atas anggota baru untuk PBB, pengangguhan hak-hak dan hak keanggotaan, pengusiran anggota, pengoperasian system perwalian, atau pertanyaan anggaran.
Contohnya adalah mengenai konflik di Israel. Israel adalah sebuah negara di Timur Tengah yang dikelilingi Laut Tengah, Lebanon, Suriah, Yordania, Mesir, dan gurun pasir Sinai. Selain itu dikelilingi pula 2 daerah otoritas nasional Plestina, Jalur Gaza, dan Tepi Barat. Israel merupakan satu-satunya negara Yahudi di dunia. Selain itu terdapat pula beberapa kelompok etnis minoritas lainnya. Baca juga: PPKI

Konflik Israel-Palestina adalah konflik yang paling lama berlangsung di wilayah Timur Tengah (dengan menyampingkan perang salib), yang menyebabkan menjadi perhatian utama masyarakat internasional.
Koflik antara keduanya menjadi agenda pertama dalam sidang MU PBB. Ketika PBB baru terbentuk dan sampai saat ini belum terselesaikan meskipun rautusan resolusi telah dikeluarkan.

Sidang khusus darurat diselenggarakan pada tanggal 29 Januari-5 Februari 1982. Sidang tersebut diusulkan oleh negara-negara anggota Gerakan Non Blok (GNB) kepada Dewan Keamanan.. Dalam pernyataannya tanggal 25 Januari 1982 setelah terlebih dahulu mengadakan pertemuan selama 2 jam, GNB merasa sangat prihatin bahwa Dewan Keamanan telah gagal mengambil langkah-langkah untuk menentang tindakan Israel mencaplok Dataran Tinggi Golan.