PRINSIP-PRINSIP POKOK GOOD AND CLEAN GOVERNENCE

PRINSIP-PRINSIP POKOK GOOD AND CLEAN GOVERNENCE

PRINSIP-PRINSIP POKOK GOOD AND CLEAN GOVERNENCE

PRINSIP-PRINSIP POKOK GOOD AND CLEAN GOVERNENCE

Untuk merealisasikan pemerintahan yang profesional dan akuntabel yang berstandar pada prinsip-prinsip good governence, Lembaga Administrasi Negara (LAN) merumuskan sembilan aspek fundamental (asas) dalam good governence yang harus diperhatikan, yaitu:

  1. Partisipasi (participation)

Asa partisipasi adalah bentuk keikutsertaan warga masyarakat dalam pengambilan keputusan, baik langsung maupun melalui lembaga perwakilan yang sah yang mewakili kepentingan mereka. Bentuk partisipassi menyeluruh ini dibangun berdasarkan prinsip demokrasi yakni kebebasan berkumpul dan mengungkapkan pendapat secara konstruktif. Untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam seluruh aspek pembangunan, termasuk dalam sektor-sektor kehidupan sosial lainnya selain kegiatan politik, maka regulasi birokrasi harus diminimalisasi.

Paradigma birograssi sebagai pusat pelayanan publik seyogianya di ikuti dengan deregulasi berbagai aturan, sehingga proses sebuah usaha dapat dilakukan dengan efektif dan efisien. Efisien pelayanan publik meliputi pelayanan yang tepat waktu dengan biaya murah. Paradigma ini tentu saja menghajadkan perubahan orientasi birokrasi dari yang dilayani menjadi birokrasi yang melayani.

  1. Penegakan Hukum (rule of  law)

Asas penegakan hukum adalah pengelolaan pemerintahan yang profesional harus di dukung oleh penegakan hukum yang berwibawa. Tanpa di topang oleh sebuah aturan hukum dan penegakan nya secara konsekuen, partisipasi publik dapat berubah menjadi tindakan publik yang anarkis. Publik membutuhkan ketegasan dan kepastian hukum. Tanpa kepastian dan aturan hukum, proses politik tidak akan berjalan dan tertata dengan baik.

Sehubungan dengan hal tersebut, realisasi wujud good and clean governence, harus di imbangi dengan komitmen pemerintah untuk menegakkan hukum yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

  1. Supremasi hukum (supremacy of law), yakni setiap tindakan unsur-unsur kekuasaan negara, dan peluang partisipasi masyarakat dalam kehidupan berbangsan dan bernegara di dasarkan pada hukum dan aturan yang jelas dan tegas, dan dijam,in pelaksanaannya secara benar serta independen. Supremasi hukum akan menjamin tidak terjadinya tindakan pemetintah atas dasardi skresi (tindakan sepihak berdasarkan pada kewenangan yang dimilikinya).
  2. Kepastian hukum (legal certainty), bahwa setiap kehidupan berbangsa dan bernegara di atur oleh hukum yang jelas dan pasti, tidak duplikatif dan tidaj bertentangan antara satu dengan lainnya.
  3. Hukum yang responsif, yakni aturan-aturan hukum disusunberdasarkan aspirasi masyarakat luas, dan mampu mengakomodasi berbagai kebutuhan publik secara adil.
  4. Penegakan hukum yang konsisten dan nondiskripsiminatif, yakni penegakan hukum berlaku untuk semua orang tanpa pandang bulu. Untuk itu, dioerlukan penegak hukum yang memiliki integritas moral dan bertanggung jawab terhadap kebenaran hukum.
  5. Independensi peralihan, yakni peralihan yang independen bebas dari pengaruh penguasa atau kekuatan lainnya.
  1. Transparansi (transfarency)

Asas transparansi adalah unsur lain yang menopang terwujudnya good and clean governence. Akibat tidak adanya prinsip transparansi ini, menutut banyak ahli, Indonesian telah terjerembab ke dalam kubangan korupsi yany sangat parah. Untuk tidak mengulangi pengalaman masa lalu dalam pengelolaan kebijakan publik. Khususnya bidang ekonomi, pemerintah di semua tingkatan harus menerapkan prinsip transparansi dalam proses kebijakan publik. Hal ini mutlak dilakukan dalam rangka menghilangkan budaya korupsi dikalangan pelaksana pemerintahan baik pusat maupun yang dibawahnya.

Dalam pengelolaan negara terdapat delapan unsur yang harus dilakukan secara transparan, yaitu:

  1. Penetapan posisi, jabatan, atau kedudukan
  2. Kekayaan pejabat publik
  3. Pemberian penghargaan
  4. Penetapan kebijakan yang terkait dengan pencerahan kehidupan
  5. Kesehatan
  6. Moralitas para pejabat dan aparatur pelayanan publik
  7. Keamanan dan ketertiban
  8. Kebijakan strategis untuk pencerahan kehidupan masyarakat

Dalam hal penetapan posisi jabatan publik harus dilakukan melalui mekanisme test and proper test (uji kelayakan) yang dilakukan oleh lembaga-lembaga independen. Uji kelayakan dilakukan oleh lembaga legislatif maupun komosi independen, seperti komisi yudisial, kepolisian, dan pajak.

  1. Responsif (responsiveness)

Asas responsif adalah dalam pelaksanaan prinsip-prinsip good and clean governence bahwa pemerintah harus tanggap terhadap persoalan-persoalan masyarakat. Pemerintah harus memahami kebutuhan masyarakat nya. Bukan menunggu mereka menyampaikan keinginan-keinginannya, tetapi pemerintah harus proaktif mempelajari dan menganalisis kebutuhan-kebutuahan masyarakat.

Sesuai dengan asas responsif, setiap unsur pemerintah harus memiliki dua etika, yakni etika individual dan sosial. Kualifikasi etika individul menuntun pelaksana birokrasi pemerintah agar memiliki kriteria kapabilitas dan loyalitas profesional. Adapun etik sosial menuntut mereka agar memiliki sensitivitas terhadap berbagai kebutuhan publik.


Sumber: https://student.blog.dinus.ac.id/handay/seva-mobil-bekas/