Pengertian Rahn dan Landasan Hukumnya

Pengertian Rahn dan Landasan Hukumnya

  1. Pengertian Rahan (gadai)

Arti harfiah rahn adalah tetap, kekal, dan jaminanRahn merupakan perjanjian penyerahan barang untuk menjadi agunan dan fasilitas pembiayaan yang diberikan.[1] Hal yang paling penting diperhatikan adalah metode penentuan biaya pemeliharaan dan sewa tempat penyimpanan barang jaminan, dimana biaya tersebut tidak dibenarkan menggunakan sistem bunga yang didasarkan pada nilai pinjaman.[2]

Akad rahn bertujuan agar pemberi pinjaman lebih mempercayai pihak yang berutang. Pemeliharaan dan penyimpanan barang gadaian pada hakekatnya adalah kewajiban pihak yang menggadaikan (rahin). Namun dapat juga dilakukan oleh pihak yang menerima barang gadai (murtahin) dan biayannya harus ditanggung rahin. Besarnya biaya ini tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman.[3]

Ada beberapa definisi yang dikemukakan oleh ulama fiqih. Ulama Mazhab Maliki mendefiniskan rahn sebagai harta yang oleh pemiliknya dijadikan jaminan utang yang bersifat mengikat.

Ulama Mazhab Hanafi mendefiniskan rahn dengan, “ Menjadikan sesuatu (barang) sebagai jaminan terhadap hak (piutang) yang mungkin dijadikan sebagai pembayar hak (piutang) tersebut, baik seluruhya maupun sebagiannya. Sedangkan ulama Mazhab Syafi’i dan Mazhab Hanbali  mendefinisakn rahn dalam arti akad , yaitu “Menjadikan materi (barang) sebagai jaminan uang yang dapat dijadikan pembayar utang apabila orang yang berutang tidak bisa membayar utangnya itu.”

  1. Landasan Hukum

Landasan hukum rahn dapat dijelaskna sebagai berikut:

  1. QS. al-Baqarah: 283:
  2. Hadis “ Nabi SAW. Pernah membeli makanan dengan berutang dari seorang Yahudi dan beliau ‘menggadaikan’ baju besi kepadanya “ (HR. Bukhari).
  3. Fatwa DSN No. 25/DSN-MUI/III/2002 tentang Gadai Islam (Rahn):
  4. Pertama: HUKUM, bahwa pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan utang dalam bentuk rahn dibolehkan.
  5. Kedua: Ketentuan Umum, meliputi:
  6. a)Murtahin (penerima barang) mmpunyai hak untuk menahan marhun (barang) sampai semua utang rahin (yang menyerahkan barang) dilunasi.
  7. b)Marhun dan manfaatnya tetap menjadi milik  Pada prinsipnya , marhun tidak boleh dimanfaatkan  oleh murtahin kecuali seijin rahin, dengan tidak mengurangi nilai marhun dan pemanfaatannya itu sekadar pengganti biaya pemeliharaan dan perawatannya.
  8. c)Pemeliharaan dan penyimpanan marhun pada dasarnya menjadi kewajiban rahin, namun dapat dilakukan juga oleh murtahin, sedangkan biaya dan pemeliharaan penyimpanan tetap menjadi kewajiban rahin, namun dapat dilakukan juga oleh murtahin, sedangkan biaya dan pemeliharaan penyimpanan tetap menjadi kewajiban rahin.
  9. d)Besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan marhun tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman.
  10. e)Penjualan marhun:

1)      Apabila jatuh tempo, murtahin harus memperingatkan rahin untuk segera melunasi utangnya;

2)      Apabila rahin tetap tidak dapat melunasi utangnya, maka marhun dijual paksa/dieksekusi melalui lelang sesuai Islam;

3)      Hasil penjualan marhun digunakan untuk melunasi utang, biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar serta biaya penjualan; dan

4)      Kelebihan hasil penjualan menjadi milik rahin dan kekurangannya menjadi kewajiban rahin.

baca juga :

Pengertian Rahn dan Landasan Hukumnya