Panitia P

Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI)

ntuk oleh jepang pada tanggal 7 Agustus 1945 dengan beranggotakan 21 orang. PPKI diketuai oleh Ir. Soekarno dan Drs. Mohammad Hatta sebagai wakil ketua. Jepang membentuk PPKI dengan janji bahwa Jepang akan memberikan kemerdekaan kepada Indonesia. Karena janji tersebut, maka rakyat Indonesia menghendaki pembentukan PPKI ini harus berdasarkan ketentuan-ketentuan sebagai berikut.

  • Soekarno dan Mohammad Hatta diangkat sebagai ketua-wakil ketua PPKI.
  • Sejak tanggal 19 Agustus 1945 panitia boleh mulai bekerja.
  • Cepat atau tidaknya pekerjaan PPKI diserahkan seluruhnya kepada panitia.

Pada tanggal 14 Agustus 1945, Jepang menyerah kalah pada Sekutu. Terjadilah kekosongan kekuasaan karena sekutu belum masuk ke Indonesia. Untuk memnfaatkan kekosongan kekuasaan tersebut maka maka dimanfaatkan oleh bangsa Indonesia untuk memproklamasikan kemerdekaannya. Akhirnya pada tanggal 17 Agustus 1945 jam 10.00 WIB Indonesia memproklmasikan kemerdekaannya, yang dibacakan oleh Ir. Soekarno dan ditandatangani atas nama bangsa Indonesia oleh Soekarno-Hatta. Setelah kemerdekaan Indonesia tepatnya tanggal 18 Agustus 1945 anggota PPKI melakukan sidang yang menghasilkan ketetapan-ketetapan sebagai berikut.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia terdiri atas berikut ini.

  • Pembukaan yang merupakan Staat’s Fundamental Norm terdiri dari empat alenia. Dalam Pembukaan UUD 1945 alenia keempat terdapat rumusan Pancasila, yaitu sebagai berikut.
  1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
  2. Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab.
  3. Persatuan Indonesia.
  4. Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/perwakilan.
  5. Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia.
  • Batang Tubuh, terdiri dari 16 bab, 37 pasal, 4 pasal Aturan Peralihan dan 2 ayat Aturan Tambahan

.Memilih Ir. Soekarno sebagai Presiden dan Drs. Mohammad Hatta sebagai Wakil Presiden.

Pekerjaan Presiden sehari-hari untuk sementara waktu dibantu oleh sebuah Komite Nasional Indonesia Pusat atau KNIP 
Sumber: https://www.studinews.co.id

Reader Interactions