Terbaru.co.id

Potensi Ikan Hias Indonesia Bisa Terbesar di Dunia

BANDUNG-Luas perairan laut dan perairan darat di Indonesia memiliki potensi yang cukup besar, khususnya potensi ikan hias yang ada dengan keragaman jenis ikan di dalamnya. Dan berdasarkan data, saat ini Indonesia menduduki peringkat ke-3 di dunia untuk ekspor ikan hias air laut dan peringkat ke-5 dunia untuk ekspor ikan hias air tawar.

Menurut Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut B. Pandjaitan, melihat potensi yang sangat besar seperti itu kedepan dipastikan Indonesia mampu menjadi eksportir ikan hias terbesar di dunia dengan nilai yang sangat besar.

“Nilai ekspor ikan hias dunia pada tahun 2017 mencapai nilai USD 341 juta

atau meningkat sebesar 10,57% dari tahun sebelumnya, ini peluang pasar yang sangat besar bagi Indonesia karena kita adalah “gudang” ikan hias dunia,” ucapnya.

Menurut Luhut, untuk perairan tawar Indonesia dihuni oleh sekitar 1.248 jenis ikan, 243 jenis di antaranya merupakan spesies endemik dan 122 jenis udang hias, sedangkan di perairan laut Indonesia terdapat sekitar 3.476 jenis ikan.

“Nilai ekspor ikan hias Indonesia pada tahun 2017 sebesar USD 27,6 juta,

naik USD 3 juta dari tahun 2016 sebesar USD 24,6 juta. Dengan potensi ikan hias yang luar biasa, Indonesia seharusnya bisa menjadi peringkat no.1 di dunia,” katanya.

Luhut menyatakan, pihaknya mendukung eksport ikan hias namun dengan catatan kepada para pengusaha ikan hias untuk selalu memperhatikan kelestarian Sumber Daya Alam (SDA).

“Kita harus kontrol itu, seperti halnya coral yang dibudidayakan sehingga

jadi mata pencaharian buat UMKM ya kita izinkan tapi enggak boleh ambil dari alam,” ujar Luhut dalam keterangan di Bandung, Senin (03/12).

 

Baca Juga :

 

 

• Pemerintah Akan Permudah Perizinan Para Pengusaha Ikan Hias
• Forum Investasi Berlangsung di Bank Indonesia Jabar
• Jalan Padjajaran & Siliwangi Ada di Yogyakarta
• Tiga Perbaikan Pelayanan PDAM Tirta Pakuan

 

Pemerintah Akan Permudah Perizinan Para Pengusaha Ikan Hias

BANDUNG-Menko Maritim Luhut B Panjaitan mengatakan, pihaknya akan mendukung dan mempermudah proses perizinan bagi para pengusaha ikan hias. Ia berjanji akan merangkul semua Kementerian atau Lembaga terkait untuk memberikan kemudahan dalam hal perizinan. Sebab, masalah perizinan menjadi kepentingan nasional ke depan.

“Saya pikir pemerintah akan bantu. Tadi ada kesulitan yang disampaikan,

perizinan akan dibuka satu pintu agar mudah. Kalau ada masalah izin beritahu saya. Semua perizinan akan dipermudah,” kata Luhut dalam keterangan resminya di Bandung, Senin (3/12/2018).

Menurutnya, hal ini bukan hanya bicara persoalan bisnis saja, namun lebih

dari itu. Untuk itu, dengan kemudahan perizinan ini, maka diharapkan akan meningkatkan pertumbuhan ekspor terutama pada ikan hias.

“Izin akan saya berikan satu pintu jadi tidak repot-repot. Kita negara kepulauan terbesar, pemerintah akan dukung jangan ragu-ragu,” katanya.

Seperti diketahui, Perairan tawar Indonesia dihuni oleh 1.248 jenis ikan, 243

jenis di antaranya merupakan spesies endemik dan 122 jenis udang hias, sedangkan di perairan laut Indonesia terdapat sekitar 3.476 jenis ikan.

“Nilai ekspor ikan hias Indonesia pada tahun 2017 sebesar USD 27,6 juta, naik USD 3 juta dari tahun 2016 sebesar USD 24,6 juta. Tentu dengan potensi ikan hias yang luar biasa, Indonesia seharusnya bisa menjadi peringkat No.1 di dunia,” pungkasnya. (Pun)

 

Sumber :

https://blog.dcc.ac.id/nama-latin-tumbuhan-paku/

Forum Investasi Berlangsung di Bank Indonesia Jabar

BANDUNG-Kantor Perwakilan (KPw) Bank Indonesia (BI) Provinsi Jawa Barat bekerja sama dengan Kedutaan Besar RI untuk Singapura dan Indonesia Investment Promotion Center (IIPC) Singapura serta Pemerintah Provinsi Jawa Barat menyelenggarakan Forum Investasi di Bandung, 3 – 4 Desember 2018.

Kegiatan ini juga merupakan upaya Forum West Java Incorporated , dimana KPw BI Provinsi Jawa Barat berperan sebagai Sekretariat, untuk mengelola persepsi positif investor terhadap perekonomian Jawa Barat dan meningkatkan jumlah penanaman modal asing (PMA) yang masuk ke Jawa Barat.

Pada kegiatan tersebut, Provinsi Jawa Barat menawarkan berbagai proyek investasi unggulan Jawa Barat, antara lain, pembangunan aerocity dan infrastruktur pendukung Bandar Udara Internasional Jawa Barat – Kertajati, pengolahan sampah menjadi energi yang terbarukan di Legok Nangka, sistem pembangkit listrik tenaga air berupa mini hydro di Kab. Sukabumi dan Kab. Bandung, pembangunan LRT/monorel Bandung Raya dan jalur kereta akses menuju BIJB-Kertajati (Tanjungsari-Kertajati-Arjawinangun), kawasan industri di Cikarang Jababeka, proyek pembangunan berbagai jalan tol meliputi Gedebage-Tasikmalaya-Cilacap dan akses Pelabuhan Patimban, serta berbagai proyek investasi di bidang agrowisata di kawasan Lembang, Kab. Bandung Barat dan Pangalengan, Kab. Bandung.

Selain itu, KPw BI Provinsi Jawa Barat bekerja sama dengan KADIN Jawa Barat, HIPMI Jawa Barat serta Dinas Perindustrian dan Perdagangan Jawa Barat juga menghadirkan berbagai pelaku UMKM Jawa Barat yang produknya dinilai telah memiliki kualitas dan kapasitas untuk ekspor.

Pelaku UMKM yang dihadirkan adalah pelaku yang bergerak di bidang agrikultur/hortikultura, ekonomi kreatif, dan digital ekonomi.

Sukarelawati Permana, Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi

Jawa Barat menyampaikan kondisi perekonomian Jawa Barat yang sangat baik adalah salah satu alasan mengapa para investor Singapura semestinya semakin yakin untuk menanamkan modalnya di Jawa Barat.

Dalam lima tahun terakhir, Singapura selalu menduduki peringkat 5 besar negara mitra utama Jawa Barat dan kami harapkan jumlah penanaman modal asing (PMA) dari Singapura ke Jawa Barat semakin meningkat tiap tahunnya.

Ngurah Swajaya selaku Duta Besar Republik Indonesia untuk Singapura

menyampaikan bahwa kunjungan misi bisnis yang beliau pimpin ini ditujukan untuk menjajagi peluang kerja sama bisnis di berbagai bidang yang menindaklanjuti pembukaan penerbangan langsung Singapura-Bandung oleh Garuda Indonesia yang akan dilayani 4 kali dalam seminggu dengan pesawat B737-800 NG.

Dengan adanya penerbangan langsung dan regular tersebut, aksesibilitas

Bandung dan Jawa Barat semakin terbuka bagi pelaku usaha dan wisatawan Singapura. Jo

 

Sumber :

https://blog.dcc.ac.id/struktur-kulit-sebagai-organ-ekskresi/

Jalan Padjajaran & Siliwangi Ada di Yogyakarta

YOGYAKARTA

Ruas jalan arteri atau ring road di Yogyakarta kini resmi berubah nama menjadi jalan Padjajaran dan jalan Siliwangi. Perubahan kedua nama jalan tersebut telah dituangkan melalui Keputusan Gubernur DIY nomor 166/Kep/2017 tentang Penamaan Jalan Arteri (Ring Road) Yogyakarta dan telah ditandatangani oleh Gubernur DI Yogyakarta tanggal 24 Agustus 2017.

Jalan Padjajaran sepanjang 10 Km mulai dari simpang empat Jombor hingga simpang tiga Maguwoharjo dan jalan Siliwangi sepanjang 8,58 Km dari simpang empat Pelem Gurih hingga  simpang empat Jombor ini, diresmikan langsung oleh Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X dan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan di area Simpang Empat Jombor Sleman, Yogyakarta, Selasa (03/10/2017). Turut hadir pula Netty Prasetyani Heryawan, anggota DPR RI Popong Otje Djunjunan, Walikota Bandung Ridwan Kamil dan Gubernur Jawa Timur yang diwakili oleh Sekda Ahmad Soekardi serta perwakilan dari Mahkamah Agung.

Gubernur Aher menyambut baik penamaan dua ruas jalan yang merupakan nama raja dan kerajaan sunda pada abad ke-14 ini yang digagas oleh Sri Sultan Hamengku Buwono X. Menurutnya, hal tersebut merupakan sejarah besar dan rekonsiliasi budaya yang akan semakin mengokohkan persaudaraan dua suku besar di Indonesia yaitu suku Jawa dan Sunda. “Ini gagasan yang sangat baik dan membangun sebuah persaudaraan yang kokoh antara dua suku besar di indonesia.

Aher mengungkapkan

Sejarah masa lalu yaitu peristiwa Pasunda Bubat atau Perang Bubat yang terjadi pada tahun 1357 lalu tak dipungkiri mengganggu hubungan emosinal antara suku Jawa dan Sunda. “Memang ada ganjalan psikologis berupa peristiwa sejarah yang sering mengganggu hubungan emosional antara suku Sunda dan Jawa yaitu persitiwa Pasunda Bubat atau Perang Bubat di tahun 1357 atau sekitar 600 tahun yang lalu. Peristiwa ini tak jarang muncul pada emosi kolektif kedua belah pihak yang muncul pada saat-saat tertentu,” ungkapnya.

Misalnya, lanjut Aher

Seperti dalam kebiasaan perkawinan, dimana ketika ada perempuan Jawa dipinang oleh pria Sunda hal itu tidak diperbolehkan. Sebaliknya yang boleh adalah laki-laki Jawa menikahi perempuan Sunda. “Masih ada seperti itu meskipun seiring berjalannya waktu peristiwa tersebut makin terkikis dan sekarang sudah tidak ada,” ungkapnya.

Aher pun menegaskan bahwa peristiwa masa lalu hanyalah sebatas untuk dikenang dan jangan sampai menimbulkan persoalan atau permusuhan di masa kini. “Tentu saja peristiwa masa lalu hanya untuk dikenang dan tidak boleh menimbulkan persoalan apalagi permusuhan sampai masa kini pada anak cucu dari kedua etnis besar ini,” terang Aher.

“Karena itu kita sepakat perasaan atau sentimen negatif yang dipicu peristiwa masa lalu perlu kita akhiri. Alhamdulillah hambatan-hambatan tersebut hari ini diakhiri di Yogyakarta,” tambahnya.

Menurutnya ikatan yang lebih kuat adalah dalam konteks kebangsaan Indonesia dan keislaman yaitu ukhuwah Islamiyah.

“Ikatan yang lebih kuat diantara kita adalah dalam konteks kebangsaan Indonesia dan keislaman ukhuwah Islamiyah, itu kan melebihi ikatan yang terkait dengan kesukuan,” katanya.

Tak sampai disitu

Rencananya Aher juga akan mengusahakan nama jalan Padjajaran dan Siliwangi ada di Provinsi Jawa Timur. “Mudah-mudahan, saya akan kontak Pakde Karwo (Gubernur Jatim) agar ada nama jalan Padjajaran dan Siliwangi di Jatim begitupun jalan Hayam Wuruk dan Majapahit di Jawa Barat,” katanya.

Ditempat yang sama

Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X menganggap penamaan jalan ini merupakan peristiwa penting dalam sejarah perjalanan bangsa Indonesia. “Peristiwa ini saya anggap menjadi peristiwa yang sangat penting dalam sejarah perjalanan bangsa,” kata Sultan.

Senada dengan Aher

Sultan juga punya harapan, sebagai dua suku bangsa terbesar di Indonesia tidak perlu mengungkit konflik sejarah masa lalu yang penuh dendam, prasangka dan kebencian. “Saya sependapat dengan apa yang dikatakan Pak Gubernur (Jabar). Kami sebetulnya hanya punya harapan yaitu

dendam, prasangka maupun kebencian yang akhirnya menuntut kita untuk melupakan masa lalu yang penuh kekeliruan dan kesalahan dan kita juga perlu saling memaafkan,” ungkap Sultan.

Ruas jalan arteri ini sendiri merupakan jalan nasional sepanjang 36 Km yang dibagi menjadi tiga ruas jalan yaitu jalan arteri utara – barat, jalan arteri utara dan jalan arteri selatan. Tiga ruas jalan arteri tersebut dibagi lagi menjadi enam ruas jalan dan dua diantaranya diberi nama jalan Padjajaran dan jalan Siliwangi. Sementara empat ruas jalan lainnya diberi nama jalan Brawijaya, Jalan Majapahit, Jalan Ahmad Yani dan Jalan Prof Dr Wirjono Projodikoro.

Sumber : https://solopellico3p.com

Tiga Perbaikan Pelayanan PDAM Tirta Pakuan

PDAM Tirta Pakuan Kota Bogor

Banyaknya keluhan dari warga terkait gangguan pelayanan PDAM Tirta Pakuan Kota Bogor yang sudah terjadi selama satu pekan ini membuat Wali Kota Bogor Bima Arya melakukan rapat evaluasi penanganan kebocoran dengan jajaran PDAM Tirta Pakuan di ruang Paseban Punta, Balaikota Bogor, Selasa (03/10/2017).

Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bogor Ade Sarip Hidayat

Dalam rapat tersebut hadir juga Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bogor Ade Sarip Hidayat, Kepala Bappeda Kota Bogor Erna Hernawati, Kepala Bapenda Kota Bogor Daud Nedo Darenoh yang juga menjabat sebagai Dewan Pengawas PDAM, jajaran direksi dan staf PDAM.

Deni Surya Senjaya

Direktur Utama (Dirut) PDAM Tirta Pakuan Kota Bogor Deni Surya Senjaya mengatakan, gangguan pelayanan terjadi akibat adanya kebocoran pipa AC 8 inci di Jalan MA Salmun. Bocornya pipa yang ditanam sejak 1.974 itu akibat pipa tidak mampu menahan getaran dari tumpukan sampah sehingga membuat pipa patah.

“Pengaruh dari patahan ini reservoir di Pajajaran dan Merdeka tidak pernah penuh dan membuat pengaliran di jalan Indraprasta, Ardio, Abesin dan Cimanggu tidak mengalir,” ujarnya.

PDAM Tirta Pakuan

Ia menuturkan, PDAM Tirta Pakuan sudah membuat beberapa rencana penanganan baik produksi maupun distribusi. Pada penanganan produksi PDAM akan mengoptimalisasi Instalasi Pengolahan Air (IPA) Dekeng 1 dan 2 (Penambahan Kapasitas), melakukan pengadaan dan pemasangan meter induk produksi, pengadaan pompa di Intake Cipaku dan optimalisasi IPA, pengadaan IPA Portable dan IPA 10 lt/dt di Kota Batu. “Kami juga akan lakukan penanganan permasalahan sampah melalui pemasangan Screen Sampah,” katanya.

Sedangkan penanganan distribusi, lanjutnya, PDAM Tirta Pakuan akan melakukan penggantian meter induk distribusi, pemasangan alat level Control di Reservoir, pengadaan Air Valve, pengadaan Reservoir Portable, pembentukan Distric Meter Area (DMA), pemasangan PRV di lokasi-lokasi tertentu, pemasangan Tangki Hydrant Umum (TAHU). “Kami juga akan mengganti pipa AC sepanjang 100 Km dari total 132 Km. Sudah dilaksanakan sepanjang 32 Km. Serta menambah kebutuhan kapasitas reservoir sesuai dengan jumlah pelanggan,” terangnya.

Wali Kota Bogor Bima Arya

Sementara itu, Wali Kota Bogor Bima Arya meminta tiga hal yang harus diperbaiki PDAM Tirta Pakuan, yakni deteksi titik kebocoran segera mungkin terutama saat dapat informasi dari warga, menambah delivery supply serta lakukan sosialisasi kepada warga, melalui media sosial, media cetak juga aparatur di wilayah.

“Banyak keluhan dari warga yang mereka tidak mendapatkan pemberitahuan atas terjadinya gangguan air. Dan kalau bisa lakukan kunjungan langsung ke daerah yang mengalami gangguan, kalau personil PDAM terbatas bisa gabung dengan bagian Humas atau Kecamatan,” pungkasnya.

 

Sumber : https://pakdosen.co.id/

Tangki Air PDAM Tidak Dikenakan Biaya

 

PDAM Tirta Pakuan Kota Bogor

Adanya gangguan distribusi air dari PDAM Tirta Pakuan Kota Bogor kepada para pelanggannya yang ada di beberapa zona, tidak membuat mereka mendapatkan kompensasi dari Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) milik Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor tersebut. Kompensasi itu berupa potongan biaya pembayaran tagihan rekeningnya.

Direktur Utama

Pasalnya, seperti diungkapkan Direktur Utama (Dirut) PDAM Tirta Pakuan Kota Bogor Deni Surya Senjaya di sela mendampingi Wali Kota Bogor Bima Arya meninjau titik lokasi kebocoran di kawasan Pasar Anyar, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor, Selasa (03/10/2017), PDAM telah memberikan bantuan air dari truk tangki yang dikirimkan kepada pelanggan yang membutuhkan pasokan air bersih.

PDAM

“Artinya kami (PDAM) tidak memberikan kompensasi (potongan pembayaran) itu tidak. Karena apa yang kami kirim pun (bantuan truk tangki air) tidak dikenakan biaya. Karena itu sebagai bentuk perhatian kita terhadap pelanggan yang terdampak kekeringan,” papar Deni.

Tidak diberikannya kompensasi juga

Masih kata Deni, selain telah diberikannya bantuan truk tangki air bersih gratis kepada para pelanggan yang mengalami hambatan pasokan air juga lantaran PDAM telah menyampaikan pemberitahuan sebelumnya terkait dengan adanya gangguan kebocoran jaringan distribusi airnya.

Artikel terkait :

• Tiga Perbaikan Pelayanan PDAM Tirta Pakuan
• Jalan Padjajaran & Siliwangi Ada di Yogyakarta
• Mengenal Rudal Patriot
• Mengenal Kisah Ki Hajar Dewantara

Remunerasi Akan Membuat Petugas Lebih Bersemangat

Polisi akan kian tebal setelah mendapatkan tunjangan kinerja/remunerasi

Rp 553 ribu hingga Rp 21 juta yang mulai berlaku tahun 2011. Bagi Kapolri, remunerasi bisa memicu polisi lebih bersemangat kerja.

“Iya, akan kita tindak lanjuti ya. Artinya, itu keputusan sudah diputuskan oleh negara, akan kita lakukan langkah-langkah untuk itu,” kata Kapolri.

Hal ini disampaikan Timur disampaikan usai membuka seminar bertajuk “30 Tahun Satpam Indonesia” di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Senin (20/12/2010).

Kapolri mengatakan

remunerasi membuat petugas lebih bersemangat menjalankan tugasnya.\ “Iya itu akan membuat petugas lebih bersemangat dalam bertugas,” ujar Kapolri singkat.

DPR telah menyetujui pengucuran remunerasi bagi enam lembaga negara, seperti Kementerian Aparatur Negara dan Reforamsi Birokrasi (Kemenpan), Kementerian Pertahanan (Kemenhan), Kementerian Koordinator Kesejahteraan Rakyat (Kemenkokesra), Kementerian Koordinasi Politik, Hukum dan Keamanan (Kemenkopolhukam), termasuk TNI dan Polri.

 

Seluruh anggota Kepolisian

Akan mendapat tambahan tunjangan kinerja/remunerasi mulai tahun 2011. Remunerasi ini diberikan berdasarkan Perpres no 73 tahun 2010 tentang Tunjangan Kinerja Bagi Pegawai di Lingkungan Polri tertanggal 15 Desember 2010.

Kabagpenum Mabes Polri Kombes Pol Boy Rafly Amar

Mengatakan dalam Perpres tersebut disebutkan jumlah tunjangan kinerja yang diterima berdasarkan tingkat jabatan di Polri. Remunerasi ini baru berlaku pada 1 Januari 2011.

Berikut jumlah tunjangan kinerja yang diberikan kepada setiap anggota Polri sesuai tingkat kelas jabatan:

Baca Juga : 

• Pengembangan Standar Profesi
• Bisnis di Bidang Teknologi Informasi
• HAL-HAL YANG HARUS DILAKUKAN SEBELUM SHOLAT
• MACAM-MACAM NAJIS DAN CARA MENSUCIKANNYA
• Kehidupan Politik Kerajaan Majapahit

Pengembangan Standar Profesi

Model dan standar profesi di setiap negara berbeda-beda

termasuk model dan standar profesi di Amerika dan Eropa. Untuk mengetahui perbedaan antara keduanya, maka berikut ini akan dijelaskan mengenai model dan standar profesi baik di Amerika maupun di Eropa.

Organisasi profesi merupakan organisasi yang anggotanya adalah para praktisi yang menetapkan diri mereka sebagai profesi dan bergabung bersama untuk melaksanakan fungsi-fungsi sosial yang tidak dapat mereka laksanakan dalam kapasitas mereka sebagai individu.

Semakin luasnya penerapan Teknologi Informasi di berbagai bidang, telah membuka peluang yang besar bagi para tenaga profesional Tl untuk bekerja di perusahaan, instansi pemerintah atau dunia pendidikan di era globalisasi ini. Secara global, baik di negara maju maupun negara berkembang, telah terjadi kekurangan tenaga professional Tl.

 

Menurut hasil studi yang diluncurkan pada April 2001

oleh ITAA (Information Technology Association of America) dan European Information Technology Observatory, di Amerika pada tahun 2001 terbuka kesempatan 900.000 pekerjaan di bidang Tl.

 

Model dan standar profesi di Eropa (Inggris, Jerman dan Perancis)

Standar Praktek yang dikembangkan oleh COTEC adalah kode sukarela yang dirancang untuk membantu Asosiasi Nasional untuk membangun dan mengembangkan kode nasional sesuai dengan standar Eropa praktek untuk terapis okupasi. Hal ini dimaksudkan untuk penerapan umum namun dapat dimodifikasi untuk daerah spesialis misalnya pediatri praktek, kepedulian masyarakat, dan lain-lain.

Apabila ada kelompok yang ingin melakukan seperti ini, setiap masalah yang berhadapan dengan standar praktek harus diberikan kebijakan dan pertimbangan informasi karena mereka telah disertakan untuk relevansi mereka untuk satu atau kegiatan lain dari praktek profesional kami. Hal yang sangat penting adalah isu-isu yang termasuk dalam standar praktek, saat ini harus relevan dengan anggota profesi yang menggunakannya.

Standar praktek COTEC adalah pernyataan kebijakan yang membantu untuk mengatur dan menjaga standar praktek profesional yang baik. Dalam kasus dimana keputusan harus dibuat tentang perilaku tidak profesional dari seorang ahli terapi kerja, kode dapat digunakan sebagai panduan standar perilaku profesional yang benar. Wakil untuk COTEC diminta untuk memastikan bahwa penutur aslinya yang menterjemahkan kode kedalam bahasa Eropa lainnya karena terdapat frase dan istilah yang sulit diterjemahkan.

Terdapat dua bagian utama dalam dokumen ini, yaitu:

– Kode Etik Federasi Dunia Kerja Therapist

– Standar Praktek COTEC yang dirancang tahun 1991 dan diperbaharui tahun 1996

1. Pribadi Atribut

 Pekerjaan therapist memiliki integritas pribadi, kehandalan, keterbukaan pikiran dan loyalitas yang berkaitan dengan konsumen dan bidang professional dan keseluruhan. Pekerjaan terapis merupakan pendekatan terhadap semua konsumen yaitu menghormati dan memperhatikan situasi masing-masing konsumen. Pekerjaan ini juga tidak bertindak diskriminasi terhadap para konsumen. Rahasia informasi pribadi para konsumen akan dijamin dan setiap rincian pribadi yang disampaikan berdasarkan persetujuan mereka.

2. Perilaku dalam tim terapi pekerjaan dan dalam tim multi disiplin

Pekerjaan terapis bekerja sama dan menerima tanggung jawab dalam satu tim yang mendukung tujuan medis dan psikososial yang telah ditetapkan. Pekerjaan terapis adalah menyediakan laporan tentang kemajuan intervensi mereka dan memberikan anggota lain dari tim dengan informasi yang relevan. Pekerjaan terapis berpartisipasi dalam pengembangan profesional melalui belajar sepanjang hidup dan selanjutnya menerapkan pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh dalam kerja profesional mereka.

3. Promosi profesi

Pekerjaan terapis mempunyai komitmen untuk memperbaiki dan mengembangkan profesi pada umumnya. Mereka juga prihatin terhadap promosi terapi okupasi yang lain, masyarakat organisasi professional dan pengaturan badan-badan nasional seta internasional tingkat regional.

4. Standar praktek konsumen

Untuk tujuan standar COTEC Praktek Konsumen, istilah yang digunakan untuk menjelaskan pasien, klien dan atau wali. Hal ini juga termasuk mereka yang merupakan tanggung jawab terapis kerja.

Sumber : https://duniapendidikan.co.id/

Bisnis di Bidang Teknologi Informasi

Aspek bisnis di bidang IT memiliki beberapa materi yang sangat penting diantaranya prosedur pendirian badan usaha IT, Pakta Integritas, dan draft kontak kerja IT.

Prosedur Pendirian Badan Usaha IT

Terdapat beberapa prosedur peraturan perizinan, yaitu :

1. Tahapan pengurusan izin pendirian

Bagi perusahaan skala besar hal ini menjadi prinsip yang tidak boleh dihilangkan demi kemajuan dan pengakuan atas perusahaan yang bersangkutan. Hasil akhir pada tahapan ini adalah sebuah izin prinsip yang dikenal dengan Letter of Intent yang dapat berupa izin sementara, izin tetap hinga izin perluasan. Untuk beerapa jenis perusahaan misalnya, sole distributor dari sebuah merek dagang, Letter of Intent akan memberi turunan berupa Letter of Appointment sebagai bentuk surat perjanjian keagenan yang merupakan izin perluasan jika perusahaan ini memberi kesempatan pada perusahaan lain untuk mendistribusikan barang yang diproduksi. Berikut ini adalah dokumen yang diperlukan, sebagai berikut :

• Tanda Daftar Perusahaan (TDP).
• Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
• Bukti diri

Selain itu terdapat beberapa Izin perusahaan lainnya yang harus dipenuhi :

• Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), diperoleh melalui Dep. Perdagangan
• Surat Izin Usaha Industri (SIUI), diperoleh melalui Dep. Perindustrian.
• Izin Domisili
• Izin Gangguan.
• Izin Mendirikan Bangunan (IMB)
• Izin dari Departemen Teknis

2. Tahapan pengesahan menjadi badan hukum

Tidak semua badan usaha mesti ber badan hukum. Akan tetapi setiap usaha yang memang dimaksudkan untuk ekspansi atau berkembang menjadi berskala besar maka hal yang harus dilakukan untuk mendapatkan izin atas kegiatan yang dilakukannya tidak boleh mengabaikan hukum yang berlaku. Izin yang mengikat suatu bentuk usaha tertentu di Indonesia memang terdapat lebih dari satu macam. Adapun pengakuan badan hukum bisa didasarkan pada Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD), hingga Undang-Undang Penanaman Modal Asing ( UU PMA ).

3. Tahapan penggolongan menurut bidang yang dijalani

Badan usaha dikelompokkan kedalam berbagai jenis berdasarkan jenis bidang kegiatan yang dijalani. Berkaitan dengan bidang tersebut, maka setiap pengurusan izin disesuaikan dengan departemen yang membawahinya seperti kehutanan, pertambangan, perdagangan, pertanian dsb.

4. Tahapan mendapatkan pengakuan, pengesahan dan izin dari departemen lain yang terkait

Departemen tertentu yang berhubungan langsung dengan jenis kegiatan badan usaha akan mengeluarkan izin. Namun diluar itu, badan usaha juga harus mendapatkan izin dari departemen lain yang pada nantinya akan bersinggungan dengan operasional badan usaha misalnya Departemen Perdagangan mengeluarkan izin pendirian industri pembuatan obat berupa SIUP. Maka sebgai kelanjutannya, kegiatan ini harus mendapatkan sertifikasi juga dari BP POM, Izin Gangguan atau HO dari Dinas Perizinan, Izin Reklame.

Pakta Integritas 

Dalam Pasal 1 Keppres No.80/2003 mengenai pedoman pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah disebutkan bahwa yang dimaksud Pakta Integritas adalah surat pernyataan yang ditandatangani oleh pengguna barang/jasa/panitia pengadaan/pejabat pengadaan/penyedia barang/jasa yang berisi ikrar untuk mencegah dan tidak melakukan KKN dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa.

Pakta Integritas merupakan suatu bentuk kesepakatan tertulis mengenai tranparansi dan pemberantasan korupsi dalam pengadaan barang dan jasa barang publik melalui dokumen-dokumen yang terkait, yang ditandatangani kedua belah pihak, baik sektor publik maupun penawar dari pihak swasta. Pelaksanaan dari Pakta tersebut dipantau dan diawasi baik oleh organisasi masyarakat madani maupun oleh suatu badan independen dari pemerintah atau swasta yang dibentuk untuk melaksanakan tugas tersebut atau yang memang sudah ada dan tidak terkait dalam proses pengadaan barang dan jasa itu. Komponen penting lainnya dalam pakta ini adalah mekanisme resolusi konflik melalui arbitrasi dan sejumlah sanksi yang sebelumnya telah diumumkan atas pelanggaran terhadap peraturan yang telah disepakati yang berlaku bagi kedua belah pihak.

Tujuan Pakta Integritas

Mendukung sektor publik untuk dapat menghasilkan barang dan jasa pada harga bersaing tanpa adanya korupsi yang menyebabkan penyimpangan harga dalam pengadaan barang dan jasa barang dan jasa. Mendukung pihak penyedia pelayanan dari swasta agar dapat diperlakukan secara transparan, dapat diperkirakan, dan dengan cara yang adil agar dapat terhindar dari adanya upaya “suap” untuk mendapatkan kontrak dan hal ini pada akhirnya akan dapat mengurangi biaya-biaya dan meningkatkan daya saing.

Berikut adalah contoh pakta integritas: Sumber : https://pendidikan.co.id/