Mendikbud: Sistem Zonasi Pastikan Semua Anak Bisa Sekolah

Mendikbud: Sistem Zonasi Pastikan Semua Anak Bisa Sekolah

Mendikbud Sistem Zonasi Pastikan Semua Anak Bisa Sekolah
Mendikbud Sistem Zonasi Pastikan Semua Anak Bisa Sekolah

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Muhadjir Effendy

menyatakan bahwa pendekatan zonasi yang dimulai sejak penerimaan siswa baru bertujuan memberikan akses yang lebih setara dan berkeadilan kepada peserta didik, tanpa melihat latar belakang kemampuan ataupun perbedaan status sosial ekonomi.

“Kewajiban pemerintah dan sekolah adalah memastikan semua anak mendapatkan pendidikan, dengan memperhatikan anak harus masuk ke sekolah terdekat dari rumahnya,” ucap Mendikbud, saat Rapat Koordinasi (Rakor) dengan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, Dewi Sartika beserta jajarannya di Kantor Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) Jakarta, Jumat (14/6/2019) seperti yang disiarkan Biro Komunikasi dan Layanan Masyarakat Kemendikbud.

Karena pada dasarnya, lanjut Kemendikbud, anak bangsa memiliki hak yang sama.

Yakni, tidak adanya diskriminasi, hak eksklusif, dan kompetisi yang berlebihan untuk mendapatkan layanan pemerintah. “Sekolah negeri itu memproduksi layanan publik. Cirinya, harus non-excludable (tidak ada pengecualian), non-rivarly (persaingan), dan non-discrimination (diskriminasi),” ungkapnya.

Apabila seorang anak yang berasal dari keluarga kurang mampu tidak mendapat sekolah di dalam zonanya, tambahnya, mereka akan berpotensi putus sekolah karena kendala biaya.

Dicontohkan Mendikbud, ada siswa dengan latar belakang keluarga tidak mampu terpaksa bersekolah di tempat yang jaraknya mencapai 15 kilometer dari rumah. Anak itu harus berangkat pukul 05.30 WIB dan baru sampai ke rumah pukul 18.30 WIB setiap harinya. “Kapan waktu untuk belajar? Kapan waktu beristirahat? Belum biaya untuk transportasi. Padahal, di dekat rumahnya ada sekolah negeri. Tapi karena nilainya tidak mencukupi, dia tidak bisa sekolah di sana. Ini kan tidak benar,” tuturnya.

Mendikbud pun mengimbau kepada masyarakat yang mampu agar ikut berpartisipasi

dengan membantu sekolah yang ada di sekitarnya. Sehingga, saatnya nanti semua sekolah kualitasnya akan menjadi baik.

Selain itu, lanjutnya, dalam jangka panjang pemerintah juga harus menanggung risiko urbanisasi dari penduduk yang tidak memiliki kecakapan kerja dan wawasan hidup serta hilangnya penduduk yang diharapkan dapat membangun wilayah asalnya.

Mendikbud juga meminta ketegasan dinas pendidikan untuk menindak sekolah swasta yang tidak memberikan layanan baik kepada siswa, khususnya yang terindikasi hanya beroperasi demi mendapat Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dari pemerintah.

“Kalau anak tidak mendapatkan pendidikan yang baik, yang menanggung beban bukan sekolahnya, tetapi negara dan masyarakat. Maka dari itu, saya mohon dinas pendidikan juga memperhatikan dan membina sekolah-sekolah swasta di wilayahnya,” pungkasnya.***

 

Sumber :

https://daftarpaket.co.id/