Kehidupan Politik Kerajaan Majapahit

Kehidupan Politik Kerajaan Majapahit

Kehidupan Politik Kerajaan Majapahit
Kehidupan Politik Kerajaan Majapahit

Kehidupan Politik

1. Raden Wijaya (1292-1309)

Raden Wijaya adalah Raja Pertama sekaligus Pendiri kerajaan majapahit. Untuk menjaga ketenteraman kerajaan, maka R. Wijaya mengadakan konsolidasi dan mengatur pemerintahan. Orang-orang yang pernah berjasa dalam perjuangan diberi kedudukan dalam pemerintahan. Misalnya, Aria Wiraraja diberi tambahan wilayah di Lumajang sampai Blambangan, desa Kudadu dijadikan desa perdikan (bebas pajak dan mengatur daerahnya sendiri). Demikian juga teman seperjuangannya yang lain, diberi kedudukan, ada yang dijadikan menteri, kepala wilayah, dan sebagainya.
Untuk memperkuat kedudukannya, keempat putri Kertanegara dijadikan istrinya, yakni Dewi Tribhuanaeswari, Dewi Narendraduhita, Dewi Prajnaparamita dan Dewi Gayatri. Tidak lama kemudian tentara Ekspedisi Pamalayu di bawah pimpinan Kebo Anabrang kembali membawa dua putri yakni Dara Petak dan Dara Jingga. Dara Petak diambil istri oleh R. Wijaya, sedangkan Dara Jingga kawin dengan keluarga raja yang mempunyai anak bernama Adiytawarman. Dialah yang kelak menjadi raja di Kerajaan Melayu.
Demikianlah usaha-usaha yang dilakukan oleh R. Wijaya dalam upaya mengatur dan memperkuat kekuasaan pada masa awal Kerajaan Majapahit. Pada tahun 1309 R. Wijaya meninggal dunia dan didharmakan di Candi Simping (Sumberjati, Blitar) dalam perwujudan Hariwara (Siwa dan Wisnu dalam satu arca).

2. Jayanegara (1309-1328)

R. Wijaya kemudian digantikan oleh putranya Kalagemet dengan gelar Jayanegara (1309-1328), putra R. Wijaya dengan Dara Petak. Pada masa ini timbul kekacauan di Majapahit, karena pemerintahan Jayanegara yang kurang berbobot dan rasa tidak puas dari pejuang-pejuang Majapahit semasa pemerintahan R. Wijaya.

3. Tribhuanatunggadewi (1328-1350)

Pada tahun 1328 Jayanegara wafat, karena tidak meninggalkan putra maka takhta kerajaan diserahkan kepada Gayatri. Oleh karena Gayatri telah menjadi Bhiksuni, maka yang tampil adalah putrinya Bhre Kahuripan yang bertindak sebagai wali ibunya. Bhre Kahuripan bergelar Tribhuanatunggadewi. Pemerintahannya masih dirongrong pemberontakan, yakni pemberontakan Sadeng dan Keta. Namun pemberontakan tersebut berhasil dihancurkan oleh Gajah Mada.

4. Hayam Wuruk (1350 -1389)

Pada tahun 1350 Gayatri wafat, maka Tribhuanatunggadewi turun takhta dan digantikan oleh putranya yakni Hayam Wuruk dengan gelar Rajasanegara. Pada masa pemerintahannya bersama Patih Gajah Mada kerajaan Majapahit mencapai masa kejayaannya.
Pemerintahan terlaksana secara teratur, baik di tingkat pusat (ibukota), tingkat menengah (vasal) dan tingkat desa. Sistem pemerintahan daerah (tingkat menengah dan desa) tidak berubah, sedangkan di tingkat pusat diatur sebagai berikut.

a) Dewan Sapta Prabu, merupakan penasihat raja yang terdiri atas kerabat keraton, dengan jabatan Rakryan I Hino, Rakryan I Halu dan Rakryan I Sirikan.
b) Dewan Panca Ring Wilwatikta, merupakan lembaga pelaksana pemerintahan (lembaga eksekutif) semacam Dewan Menteri, terdiri atas Rakryan Mahapatih, Rakryan Tumenggung, Rakryan Demang, Rakryan Rangga, dan Rakryan Kanuruhan.
c) Dewan Nayapati (lembaga Yudikatif) yang mengurusi peradilan.
d) Dharmadyaksa, lembaga yang mengurusi keagamaan, terdiri atas Dharmadyaksa ring Kasaiwan untuk agama Hindu dan Dharmadyaksa ring Kasogatan untuk agama Buddha.

Sumber: https://www.dutadakwah.co.id/bacaan-teks-khutbah-nikah-bahasa-arab-latin-dan-terjemahannya/