Investasi Asing (PMA)

Investasi Asing (PMA)

Investasi Asing (PMA)

Investasi Asing (PMA)
Investasi Asing (PMA)

Selama periode yang diamati

Indonesia telah menjadi importir modal. Arus masuk modal asing (net capital inflows) meningkat dari hampir 300 juta dolar AS per tahun pada akhir 1960-an hinga lebih dari 13 miliar dolar AS pada tahun 1984. hanta terjadi satu kali arus modal keluar (net capital outflow) pada tahun 1975 seiring dengan adanya krisis Pertamina. PMA tercatat sedikit diatas 10% dari arus total, namun dalam bebedrapa tahun, terutama awal pelita I, pangsanya hampir 1/3 dari arus total.

Umumnya, porsi terbesar PMA dia lokasikan di sektor pertambangan dan minyak, sedang peringkat ke 2 di sektor manufaktur (Hill, 1988:81). Selama periode 1967-1985, sektor migas menerima 78% dari investasi total, sementara di sektor manufaktur hampir mencapai 20%. Investasi di sektor pertanian dan jasa relatif sabgat kecil karena dibatasi kiprah modal asing di sektor ini.

Tabungan Domestik

Tabungan domestik diperoleh dari sektor pemerintah dan sektor masyarakat. Tabungan pemerintah yang dimaksud adalah tabungan pemerintah dalam APBN, yang merupakan selisih anatara penerimaan dalam negeri dengan pengeluaran rutin. Tabungan masyarakat merupakan akumulasi dari Tabanas, Taska dan deposito berjangka. Tabungan ini dibutuhkan untuk membiayai investasi.

Struktur Pembiayaan Pembangunan

Di saat Orde Baru berkuasa banyak utang luar negeri dibuat dengan dalih untuk membangun BUMN. Bantuan ini telah menginjeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia dengan cara menutup deficit anggaran pembangunan dan deficit neraca pembayaran.

 Sturuktur pembiayaan pembangunan, dimana peran bantuan luar negeri mencapai lebih dari 50 persen pada Pelita pertama dan keempat. Kendati peranan bantuan luar negeri semakin menurun pada tahun-tahun terakhir, namum persentase masih diatas 35 persen.

Utang luar negeri sebenarnya merupakan

Alat politik. Bagi CGI, Bank Dunia, IMF, utang tidak boleh berhenti, dalam hal ini justru yang meminjamkan yang tampak aktif. Hal ini karena bagi mereka, utang merupakan alat untuk dapat melakukan intervensi politik. Misalnya saja intervensi dalam penyusunan UU di negeri pengutang. Utang juga merupakan alat untuk memenuhi kebutuhan financial lembaga-lembaga tersebut. Pernah saat beberapa Negara tidak meminjam kepada IMF, lembaga ini terpaksa menjual cadangan emasnya untuk operasional. Dari sini terlihat, lembaga-lembaga tersebut membutuhkan bunga utang-utangnya untuk membiayai kegiatan opersionalnya.

Pembangunan dengan biaya utang ternyata tak dikelola dengan baik, banyak dikorupsi, sehingga akibatnya terjadi krisis demi krisis yang paling parah pada tahun 1997-98. Dari sekian krisis yang terjadi, mungkin ketimpangan menjadi hal yang paling tidak terlihat di Indonesia.

Baca Juga :