Connect with us

Hi, what are you looking for?

Hukum

Pengertian Hukum Tata Negara Secara Lengkap

Pengertian Hukum Tata Negara

Pengertian Hukum Tata Negara – Selain berlandaskan pada Ketuhanan Yang Maha Esa seperti yang tercantum dalam sila pertama pancasila, negara Indonesia juga berlandaskan pada hukum. Masyarakatnya tampak sudah tidak aneh lagi dengan berbagai proses hukum. Sepertinya, hampir semua segi kehidupan masyarakat Indonesia diatur oleh hukum. Terutama hukum yang berkenaan dengan penataan sebuah negara.

Hukum tersebut biasa disebut sebagai hukum tata negara. Pengertian hukum tata negara sendiri secara singkat adalah hukum yang mengatur sistem pada sebuah negara. Lebih luas dijelaskan bahwa pengertian tata hukum negara adalah aturan yang tentu saja mengatur semua hal yang berkenaan dengan sistem penyelenggaraan suatu organisasi di sebuah negara.

Seperti organisasi-organisasi pemerintahan, yaitu MPR, DPR, dan organisasi milik negara lainnya. Dikatakan organisasi, karena badan permusyawarahan tersebut memiliki sebuah sistem yang mengatur para anggota maupun petinggi yang berada di dalamnya.

Pengertian Hukum Tata Negara

Hukum Tata Negara Adalah

Hukum tata negara ini digunakan hampir oleh seluruh negara di dunia. Tentu saja, karena negara-negara tersebut pasti membutuhkan sebuah aturan yang bisa dijadikan patokan dalam menjalankan beberapa kebijakan-kebijakannya.

Pengertian tata hukum negara menurut beberapa ahli memang berbeda. Masing-masing ahli berpendapat mengenai pengertian hukum tata negara tersebut. Seperti pendapat dari beberapa ahli hukum di seluruh dunia berikut ini.

1. Van Vollenhoven. Van berpendapat bahwa pengaturan hukum tata negara mengacu pada tingkatan sosial masyarakatnya. Agar kebijakan hukum yang dibuat sesuai dengan lingkungan masyarakatnya.

2. Van der Pot. Pengertian hukum tata negara menurutnya adalah hal yang mengatur suatu badan organisasi dengan badan organisasi lainnya, berikut juga dengan wewenang dan hubungan antarmasing-masing individu.

Advertisement. Scroll Untuk Melanjutkan Membaca.

3. A.V Dicey. Hukum tata negara baginya merupakan hukum tertinggi pada suatu negara. Karena hukum ini mengatur pembagiaan kekuasaan dan tugas yang harus diemban masing-masing individu untuk meninggikan sebuah negara.

4. Scholten. Dia memandang hukum tata negara sebagai sebuah hukum yang selain mengatur organisasi sebuah negara juga mengatur hak, hubungan, kewajiban yang dimiliki oleh masing-masing anggota organisasi tersebut.

5. Maurice Duverger. Pada dasarnya, Maurice berpendapat sama mengenai pengertian tata hukum negara, yang membedakan adalah Maurice menganggap bahwa hukum tata negara merupakan salah satu cabang dari hukum privat.

Berdasarkan pendapat dari kelima ahli hukum tersebut, dapat disimpulkan dan lihat bahwa hukum tata negara merupakan salah satu sistem hukum terpenting yang harus dimiliki oleh sebuah negara.

Hukum tata negara, baik langsung maupun tidak langsung rupanya berpengaruh terhadap kemajuan sebuah negara, karena bila suatu negara mempunyai sistem yang baik, maka negara tersebut akan dengan mudah mengalami kemajuan.

Mengkaji Tentang Hukum Tata Negara

Setiap negara di dunia ini memiliki hukum tata negara masing-masing. Hal tersebut dikarenakan hukum tersebut mempunyai pengaruh terhadap sistem negara. Sistem negara juga mempunyai pengaruh terhadap segala aspek kehidupan masyarakatnya. Hubungan yang saling terkait dan tidak terpisahkan. Syarat suatu wilayah dapat diakui sebagai suatu negara yaitu harus memiliki wilayah, rakyat, serta kedaulatan yang diakui oleh negara lain.

Wajar jika terkadang terdapat kemiripan maupun perbedaan antar negara dalam menetapkan sistem tata negaranya. Karakteristik setiap negara mempengaruhi hal tersebut meski secara konsep hukum sama.

Advertisement. Scroll Untuk Melanjutkan Membaca.

Hukum Tata Negara

Hukum tata negara berasal dari tiga suku kata, yaitu hukum, tata, dan negara. Hukum tersebut membahas tentang segala hal berkaitan dengan pengurusan tata negara. Ilmu yang mempelajari mengenai tata negara dinamakan ilmu tata negara. Ilmu tata negara termasuk cabang ilmu hukum yang di dalamnya terdapat bahasan mengenai rakyat (warga negara), tatanan, mekanisme, serta struktur kenegaraan. Belum ada definisi yang menjadi standar pendefinisiannya, wajar jika setiap ahli memiliki pendapat berbeda mengenai definisinya.

Hukum Tata Negara Menurut Para Ahli

Hukum tata Negara Menurut Ahli

Tapi, perbedaan pendapat mengenai definisi tersebut tetap memiliki maksud sama. Berikut beberapa pendapat yang dikemukakan para ahli mengenai definisi hukum tata negara sehingga dapat menambah informasi bagi kita, di antaranya:

Kusumadi Pudjosewojo

Beliau mengemukakan pendapatnya tentang hukum tata negara merupakan hukum yang mengatur tentang bentuk pemerintahan (kerajaan atau republik) serta bentuk negara (kesatuan atau federal). Hukum tersebut juga menunjukkan masyarakat hukum atasan dan bawahan dengan tingkatannya. Masyarakat hukum tersebut akan mengesahkan wilayah dan lingkungan bagi rakyat sehingga dapat menunjukkan alat-alat perlengkapan (pemegang kekuasaan penguasa) beserta susunan (terdiri dari seorang atau sejumlah orang) dan wewenang mereka.

Logemann

Beliau mendefinisikan hukum tata negara sebagai suatu jenis hukum yang mengatur organisasi suatu negara. Begitupula Vonvollen Hoven juga memiliki pendapat sendiri yaitu suatu hukum yang mengatur semua masyarakat hukum atasan serta masyarakat hukum bawahan sesuai tingkatannya dinamakan hukum tata negara. Hal tersebut mempunyai pengaruh dalam menentukan wilayah lingkungan dan badan (termasuk susunan dan wewenangnya) serta fungsi masing-masing yang mempunyai kekuasaan di lingkungan masyarakat.

Hal tersebut beberapa pendapat yang dikemukakan para ahli hukum mengenai definisi hukum tata negara dan masih banyak lagi pendapat yang lain.

Prof. Mr. Ph Kleintjets

Menurut Prof. Mr. Ph Kleintjets mengemukakan hukum negara Hindia Belanda meliputi kaedah hukum tentang Inrichting Hindia Belanda (tata negara Hindia Belanda), Onderlinge Machtsverhouding (perhubungan kekuasaan yang terdapat antar alat perlengkapan kekuasaan), Demet Overheadsgezag (alat perlengkapan kekuasaan negara), serta Bevoegheden (wewenang alat perlengkapan kekuasaan negara).

Wajar, jika Indonesia dimungkinkan memiliki kemiripan hukum tata negara dengan Belanda. Hal tersebut akibat pengaruh dari penjajahan Belanda di Indonesia selama kurang lebih tiga setengah abad lamanya. Indonesia dikenal sebagai negara yang heterogen dengan berbagai macam suku dan budaya, negara ini juga dikenal sebagai negara yang sedang berupaya menjadi negara hukum.

Advertisement. Scroll Untuk Melanjutkan Membaca.

Dalam sistem tata negara yang dipilihnya, menurut para ahli hukum di Indonesia, definisi yang berlaku di Indonesia mengenai tata negara yaitu hukum yang berlaku dalam mengatur negara meliputi rakyat, wilayah/daerah yang menjadi areanya, dasar pendirian negara, pembentukan lembaga negara serta struktur kelembagaanya, dan hubungan hukum (hak dan kewajiban) antar lembaga negara yang telah dibentuk di dalamnya.

Materi Hukum Tata Negara

Berikut ini beberapa materi yang dikaji dan terdapat dalam hukum tata negara yang disimpulkan melalui definisi para ahli, diantaranya hukum yang menentukan jenis hubungan antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat di tingkat perkotaan, kabupaten serta provinsi. Hubungan tersebut sering dilakukan dengan cara sistem desentralisasi atau sentralisasi. Selain itu, hukum tata negara juga mengatur lembaga pelayanan publik beserta badan pengelolanya.

Materi lain dalam hukum tata negara yaitu menjelaskan aturan hukum mengenai harta negara beserta pengelolaan sekaligus pemanfaatannya (harta milik umum atau swasta). Harta negara tersebut digunakan untuk kepentingan umum misal gedung pelayanan publik dan lainnya. Hukum tata negara juga mengatur hubungan antara aparatur negara dengan negara (mengatur tata cara penentuan masa pension, penjatuhan sanksi, dan lainnya).

Hukum tata negara dapat dikatakan mempunyai pengaruh terhadap sistem negara dikarenakan di dalamnya membahas tentang negara dalam arti yang abstrak. Selain itu, hukum tersebut juga berlaku untuk mengatur negara dalam keadaan diam. Artinya bukan mengatur tentang suatu keadaan nyata negara tertentu (sistem pemilunya, sistem pemerintahannya, dan lainnya dari negara tertentu tersebut), tapi tentang negara dalam arti yang luas.

Sumber Hukum Tata Negara

Apa Itu Hukum Tata Negara

Setiap hukum tata negara yang berlaku di setiap negara memiliki sumber hukum yang berbeda. Sumber hukum yaitu sesuatu (berupa dokumen, tulisan, dan sejenisnya) berfungsi sebagai pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara pada saat tertentu. Tjipto Rahardjo mengemukakan pendapat mengenai klasifikasi sumber hukum terbagi dalam dua jenis, yaitu sumber hukum bersifat sosial dan hukum.

Begitupula tokoh yang lain seperti Edward Jenk, Sudikno Mertokusumo, serta G.W. Keeton juga mengemukakan pendapatnya mengenai klasifikasi sumber hukum. Sumber hukum memiliki klasifikasi yang berbeda antar tokoh begitu pula sumber hukum tata negara. Menurut Edward, sumber hukum ada tiga macam, yaitu literaty, statutory, serta judiciary. Sementara, pendapat G.W. Keeton, sumber hukum ada dua, yaitu materiil (Persuasive Sources) meliputi professional opinion dan principles of morality or equity serta formal (Binding Sources) meliputi judicial precedents, custom, dan legislation.

Selain Edward, Sudikno Mertokusumo mengemukakan pendapat yang mirip dengan G.W. Keeton yaitu sumber hukum meliputi sumber hukum formal dan materiil. Menurut Sudikno Mertokusumo,  sumber hukum formal yaitu sumber asal suatu aturan mendapatkan kekuatan dalam hukum, misalnya yurisprudensi, kebiasaan, Undang Undang, serta perjanjian antar negara. Sementara, sumber hukum materiil merupakan sumber asal materi hukum tersebut diperoleh dan juga faktor yang ikut serta membantu terbentuknya hukum, misal hubungan kekuatan politik, hubungan sosial, dan sebagainya. Masing-masing tokoh memiliki perbedaan pengklasifikasian sumber hukum, tapi hal ini tidak menjadikan Indonesia memiliki kemiripan dalam menentukan sumber hukum negaranya.

Advertisement. Scroll Untuk Melanjutkan Membaca.

Sumber Hukum Tata Negara Indonesia

Berikut ini sumber hukum tata negara Indonesia yang berlaku hingga saat ini, terdiri dari Undang Undang Dasar 1945 (sebagai hukum dasar tertulis), Ketetapan MPR (ketetapan hukum yang dihasilkan MPR), Undang Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang, PP (Peraturan Pemerintah) berfungsi sebagai pedoman bagi pelaksanaan UU secara efektif sebagaimana yang telah ditetapkan presiden/pemerintah, Kepres (Keputusan Presiden) meliputi suatu keputusan bersifat khusus dalam melaksanakan UUD 1945 dan ketetapan MPR, Peraturan pelaksana lain yaitu peraturan bersumber dari peraturan perundang-undangan lebih tinggi yang dilaksanakan secara tegas, misalnya instruksi dan peraturan menteri.

Selanjutnya, sumber yang lainnya yaitu konvensi ketatanegaraan (tindakan di dalam kehidupan ketatanegaraan), kekuatan hukum sumber hukum ini sama seperti UU dikarenakan telah diterima dan dilaksanakan serta menjadi kebiasaan ketatanegaraan sehingga menggeser peraturan hukum tertulis.

Sumber hukum negara Indonesia yang lain, yaitu traktat (perjanjian antar dua negara atau lebih). Ketika suatu negara telah menetapkan sumber hukum tata negaranya, maka dipastikan hal itu sebagai tanda siapnya negara tersebut untuk bersaing dengan negara lain menuju perubahan dan kemajuan yang lebih baik. Sistem negara yang menjadi corak khas suatu negara dibandingkan negara lain akan memacu setiap bagian dari negara tersebut untuk mengarahkan perubahan dan kemajuannya pada arah yang jelas dan tegas, tidak mudah terombang-ambing ataupun mudah didekte negara lain.

Pada awal tulisan ini disampaikan ada beberapa perbedaan antar tokoh dalam pendefinisian maupun sumber hukum negaranya, tapi hal ini seharusnya menjadi pemikiran tersendiri bagi rakyat suatu negara. Peran rakyat sangat strategis dalam memajukan negaranya. Rakyatlah yang seharusnya mengontrol para aparatur,lembaga dan semua alat kelengkapan negara yang berada dalam ruang lingkup sistem negara.

Kontrol masyarakat akan menentukan perbaikan setiap kebijakan dan keputusan pemerintah maupun aparatur negara. Sistem negara akan terkondisikan pada sistem yang manusiawi dan mencapai hasil optimal dalam pelaksanaan ketentuan hukum tata negara-nya.

Written By

Menurut pepatah belajar itu tidak ada waktunya. So, belajar terus, sampai menemukan apa yang kamu inginkan.

Comments

Jangan Terlewatkan

Advertisement