Terbaru.co.id — Tak disangka, ini pengakuan penghuni kerangkeng di rumah Bupati Langkat, Terbit Rencana Perangin Angin yang akhir-akhir ini membuat heboh dunia maya.

Salah seorang warga yang berada di kerangkeng kediaman bupati langkat, Fredi Jonathan menjelaskan saat dia berada dalam kerangkeng mirip penjara manusia tersebut.

Fredi mengakui dirinya makin gemuk selama berada didalam kerangkeng tersebut.

“Kalau menurut aku nyaman aku di situ, Bang, karena makin sehat aku, Bang, kuakui. Sehat, gemuk. Itu yang kualami,” kata Fredi setelah dibawa dari kerangkeng ke Kantor Camat Kuala, Langkat, Selasa (25/1/2022).

Fredi mengakui kalau saat di kerangkeng hidupnya lebih teratur. Dia pun memiliki tugas hanya bersih-bersih ketika berada di kerangkeng.

“Karena dulu pertama masuk aku kan kurus, nggak teratur lah aku bilang bang. Semenjak aku di dalam itu kan, kita di situ di didik teratur, olahraga tiap pagi, aktivitas pun kita setiap pagi bersih-bersih kan di pinggir kolam itu saya nyapu-nyapu,” ujarnya.

Hal yang serupa pun diakui oleh warga lainnya, Jefri Sihombing, yang memang berada di dalam kerangkeng rumah Bupati Langkat Terbit Rencana Perangin Angin.

Menurut Jefri, dirinya yang merupakan pecandu narkoba, kondisinya makin sehat selama berada di dalam kerangkeng.

“Iya (diserahkan ke kerangkeng karena pecandu). Satu kerangkeng 14 orang, pecandu semua. Empat bulan (di dalam kerangkeng), sehat, makin gemuk,” ujar Jefri.

Jefri menurutkan kalau selama di dalam kerangkeng, dirinya menjadi lebih sehat karena rajin berolahraga. Dia pun mengakui kalau dirinya tidak pernah mendapatkan tindakan penganiayaan selama di kerangkeng rumah Bupati Langkat.

“Saya lihat enggak pernah (ada yang disiksa),” ujar Jefri.

Sebelumnya, keberadaan kerangkeng seperti penjara ini diungkap oleh pihak Migrant CARE, yang lokasinya berada di belakang rumah Bupati Langkat Terbit Rencana Perangin Angin. Bahkan heboh di dunia maya, dugaan tempat perbudakan manusia.

Akhirnya pihak Kepolisian kemudian mengungkap bahwa kerangkeng tersebut merupakan tempat untuk rehabilitasi pecandu narkoba. Menurut Polisi, saat ditemukan, ada 4 orang dalam kerangkeng tersebut.

“Kita pada waktu kemarin teman- teman dari KPK yang kita back-up, melakukan OTT. Kita melakukan penggeledahan pada saat itu datang ke rumah pribadi Bupati Langkat. Dan kita temukan betul ada tempat menyerupai kerangkeng yang berisi tiga-empat orang waktu itu,” kata Kapolda Sumut Irjen Panca Putra kepada wartawan, Senin (24/1).

Panca pun mengakui sudah menyelidiki temuan tempat seperti kerangket itu kepada pihak terkait yaitu Terbit Rencana. Menurut pengakuannya, kerangkeng itu sudah dijalankan selama 10 tahun.

“Tapi sebenarnya dari pendataan kita, pendalaman kita bukan tiga empat orang itu, kita dalami itu masalah apa, kenapa ada kerangkeng dan ternyata hasil pendalaman kita memang itu tempat rehabilitasi yang dibuat oleh yang bersangkutan secara pribadi dan sudah berlangsung selama 10 tahun untuk merehabilitasi korban-korban narkoba, pengguna narkoba,” tutur Panca.

Terbaru.co.id, Jakarta — Polisi dan Komnas HAM akan periksa Bupati Langkat setelah di fasilitasi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). KPK siap membantu Kepolisian dan Komnas HAM jika ingin memeriksa Bupati Langkat, Terbit Rancana Perangin Angin.

Terbit Rencana Perangin Angin merupakan tahan dari KPK terkait kasus suap pengadaan barang dan jasa di Pemkab Langkat, Sumatera Utara.

“KPK siap fasilitasi kepolisian ataupun pihak Komnas HAM apabila melakukan permintaan keterangan, klarifikasi, atau pemeriksaan terhadap tersangka TRP (Terbit) dimaksud,” ujar Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri Selasa, (25/1/2022).

Menurut Ali, tim penyidik memang menemukan ruangan yang sementara ini diduga sebagai tempat kerangkeng manusia ketika hendak menangkap Terbi di rumah pribadinya.

Ali mengungkapkan, pihaknya telah melakukan koordinasi dengan penegak hukum dan pihak yang terkait mengenai dugaan tempat kerangkeng tersebut.

“Karena itu bukan bagian dari perkara yang sedang kami lakukan penyelidikan, maka tentu kelanjutan dugaan adanya peristiwa itu dikoordinasikan dan menjadi ranah kewenangan kepolisian,” ujar Ali.

Bupati nonaktif Langkat Terbit Rencana Perangin Angin selama ini diduga telah memperbudak manusia dan dilakukan sudah beroperasi sejak 10 tahun yang lalu.

“Informasi yang didapat sudah 10 tahun,” ujar Ketua Pusat Studi Migrasi Migrant Care Anis Hidayah dalam keterangannya, Selasa (25/1/2022).

Setelah terjerat di KPK, Bupati Langkat seperti jatuh tertimpa tangga, dugaan perbudakan muncul setelah dirinya ditetapkan sebagai tersangka. Terbit Rencana Perangin Angin diduga melakukan perbudakan terhadap para pekerja kebun kelapa sawit.

Di belakang kediamannya ditemukan bangunan yang mirip seperti penjara, namun menurut Kapolda, bangunan kerangkeng itu, diperuntukan bagi rehabilitasi narkoba.

Anis mengatakan, berdasarkan informasi dari pihak kepolisian, bangunan seperti penjara yang dibangun oleh Terbit Rencana Perangin Angin, dikhususkan bagi para pencandu narkoba. Walaupun demikian, tak menyurutkan pihak dari Komnas HAM untuk melakukan investigasi lebih lanjut.

Anis mengungkapkan kalau alasan rehabilitasi bukan menjadi alasan untuk mempekerjakan orang di kebun kelapa sawit secara sewenang-wenang apalagi tanpa gaji.

“Ada informasi dari polisi begitu (tempat rehabilitasi). Tapi mestinya tidak jadi alasan untuk mempekerjakan orang tanpa gaji dan dianiaya atas nama rehabilitasi,” kata Anis.

Terbaru.co.id, Jakarta — Tjahjo Kumolo, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) menghimbau untuk memberikan pesangon untuk honorer yang diberhentikan.

Harapan Tjahjo Kumolo agar intansi pemerintah bisa memberikan apresiasi atau penghargaan bagi para tenaga honorer yang tidak melanjutkan tugasnya.

“Sedangkan bagi yang tidak melanjutkan diharapkan instansi (kementerian/lembaga/pemda) yang bersangkutan untuk mempertimbangkan pemberian apresiasi dan penghargaan sesuai ketentuan perundang-undangan dan kemampuan instansi masing-masing,” Tutur Tjahjo Kumolo, Selasa (25/1).

Tjahjo menungkapkan agar instansi pemerintahan bisa melalukan perhitungan analisis jabatan dan beban kerja secara komprehensif untuk menyelesaikan tenaga honorer di tahun 2022 dan 2023.

Sehingga nantinya akan mendapatkan kebutuhan yang objektif baik itu untuk CPNS maupun CPPPK. Nantinya Pemerintah bisa menetapkan jumlah kebutuhan CPNS dan CPPPK sesuai formasi yang dibutuhkan.

“Dengan jumlah kebutuhan yang tepat, diharapkan terbuka ruang untuk tenaga honorer mengikuti seleksi sebagai CPNS maupun CPPPK sesuai formasi yang akan ditetapkan,” tutur Tjahjo.

Sementara untuk tenaga kerja lainnya, tenaga outsourcing seperti pramusaji, tenaga kebersihan dan satuan pengamanan, bisa terus direkrut sesuai dengan kebutuhan. Caranya bisa melalui mekanisme pembayaran tenaga alih daya dengan menggunakan beban biaya umum.

Sebelumnya, Pemerintah akan memastikan tidak ada lagi tenaga honorer di intansi pemerintahan setelah tahun 2023.

Kebijakan ini menganut kepada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.

Jika masin mengalami kesulitan dalam menerapkan aturan tersebut, pegawai Non-PNS masih bisa melaksanakan tugas paling lama 5 tahun setelah peraturan berlaku atau dengan kata lain sampai tahun 2023.

“Terkait tenaga honorer, melalui PP (peraturan pemerintah), diberikan kesempatan untuk diselesaikan sampai dengan tahun 2023,” kata dia.

Menurut Tjahjo Kumolo nantinya status pegawai pemerintah setelah tahun 2023 hanya terdapat 2 jenis yaitu Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Kedua status tersebut semuanya menyandang status Aparatus Sipil Negara (ASN).