Ciri Kedewasaan Seseorang

Ciri Kedewasaan Seseorang

Ciri Kedewasaan Seseorang

Marc & Angel (2007) mengemukakan bahwa kedewasaan seseorang bukanlah terletak pada ukuran usianya, tetapi justru pada sejauhmana tingkat  kematangan emosional yang dimilikinya. Berikut ini pemikirannya tentang ciri-ciri atau karakteristik kedewasaan seseorang yang sesungguhnya  dilihat dari kematangan emosionalnya.

  1. Tumbuhnya kesadaran bahwa kematangan bukanlah  suatu keadaan tetapi merupakan sebuah proses berkelanjutan dan secara terus menerus berupaya melakukan perbaikan dan peningkatan diri.
  2. Memiliki kemampuan mengelola diri  dari perasaan cemburu dan iri hati.
  3. Memiliki kemampuan untuk mendengarkan dan mengevaluasi dari sudut pandang orang lain.
  4. Memiliki kemampuan memelihara kesabaran dan fleksibilitas dalam kehidupan sehari-hari.
  5. Memiliki kemampuan menerima fakta bahwa seseorang tidak selamanya dapat menjadi pemenang dan mau belajar dari berbagai kesalahan dan kekeliruan atas berbagai hasil yang telah dicapai.
  6. Tidak berusaha menganalisis  secara berlebihan atas hasil-hasil negatif yang diperolehnya, tetapi justru dapat memandangnya sebagai hal yang positif  tentang keberadaan dirinya.
  7. Memiliki kemampuan membedakan antara pengambilan keputusan rasional dengan dorongan emosionalnya (emotional impulse).
  8. Memahami bahwa tidak akan ada kecakapan atau kemampuan tanpa adanya  tindakan persiapan.
  9. Memiliki kemampuan mengelola kesabaran dan kemarahan.
  10. Memiliki kemampuan menjaga perasaan orang lain dalam benaknya dan berusaha  membatasi sikap egois.
  11. Memiliki kemampuan membedakan antara kebutuhan (needs) dengan keinginan (wants).
  12. Memiliki kemampuan menampilkan keyakinan diri tanpa menunjukkan sikap arogan (sombong).
  13. Memiliki kemampuan mengatasi setiap tekanan (pressure) dengan penuh kesabaran.
  14. Berusaha memperoleh kepemilikan  (ownership) dan bertanggungjawab atas setiap tindakan pribadi.
  15. Mengelola ketakutan diri (manages personal fears)
  16. Dapat melihat berbagai “bayangan abu-abu”  diantara ekstrem hitam dan putih dalam setiap situasi.
  17. Memiliki kemampuan menerima umpan balik negatif sebagai alat untuk perbaikan diri.
  18. Memiliki kesadaran akan ketidakamanan  diri dan harga diri.
  19. Memiliki kemampuan memisahkan perasaan cinta dengan berahi  sesaat.
  20. Memahami bahwa komunikasi terbuka adalah kunci kemajuan.

1.340 Seniman Siap Berbagi Ilmu Di Sekolah

1.340 Seniman Siap Berbagi Ilmu Di Sekolah

1.340 Seniman Siap Berbagi Ilmu Di Sekolah

Sebanyak 1.340 seniman mulai mengajar di sekolah dasar dan menengah

pada 28 provinsi. Mereka akan berbagi ilmu selama empat bulan melalui Gerakan Seniman Masuk Sekolah (GSMS) yang digagas Direktorat Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Para seniman tersebut mengutamakan sekolah yang tidak memiliki guru kesenian.

Direktur Jenderal Kebudayaan Kemendikbud, Hilmar Farid, mengatakan, belajar kesenian, terutama mengenal seni yang berakar pada kebudayaan lokal, sangat penting. Dengan belajar seni, para siswa diharapkan tumbuh dengan karakter yang sesuai daerah masing-masing.

”Kebudayaan mewarnai perkembangan karakter siswa. Tapi banyak sekolah

yang tidak punya

guru kesenian. Sebab, kami memang kekurangan tenaga guru seni di sekolah. Makanya kami bekerja sama dengan 1.300 seniman lokal dan nasional untuk masuk ke sekolah,” katanya.

Menurut dia, GSMS merupakan bagian dari program penguatan pendidikan karakter yang menjadi agenda besar pemerintah pada bidang pendidikan. Dia menilai anak-anak yang tangguh dan berkarakter bukan cuma pintar di bidang sains, tapi juga terbiasa mengolah rasa melalui seni. Pendidikan seni membantu siswa mengenali budaya bangsa, belajar mengendalikan emosi dan mengenali bakat yang dimiliki. ”Belajar matematika dan teknologi itu penting, tapi olahraga dan kreativitas bisa diterapkan melalui kesenian,” katanya.

Hilmar menambahkan, GSMS bertujuan untuk memberikan akses kepada

siswa mengenal karakter seorang seniman. Bagi seniman, GSMS menjadi wadah mencari bakat seni generasi muda. ”Jadi, anak-anak diberi kesempatan berinteraksi langsung dengan seniman dan seniman juga tahu bagaimana cara efektif membagi apa yang mereka ketahui,” ujarnya.

 

Baca Juga :

Tingkatkan Kualitas, 80 Guru SD Ikut Pelatihan Kurtilas

Tingkatkan Kualitas, 80 Guru SD Ikut Pelatihan Kurtilas

Tingkatkan Kualitas, 80 Guru SD Ikut Pelatihan Kurtilas

Sebanyak 80 guru SD di Kecamatan Bogor Timur mengik­uti Pelatihan

Kurikulum 2013 (Kurtilas). Kegiatan yang dilaksanakan tiga hari itu berlangsung di SDN Bangka.

“Kegiatan ini bertujuan agar para guru mampu menganalis keterkaitan SKL, KI, KD dan indikator dengan benar,” kata pengawas pembina SD di Kecama­tan Bogor Timur, Yayah Komariah.

Tak hanya itu, pelatihan diberikan agar para guru mampu merumuskan

indikator sesuai kompetensi dasar muatan pelajaran serta merancang pembelajaran tematik terpadu yang terintegritas dalam penguatan karak­ter peserta didik melalui PPK berbasis kelas, PPK berbasis budaya sekolah dan PPK berbasis masyarakat dengan kegiatan, literasi 4 C dan Hots men­jadi strategi implementasinya.

“Mengingat profesionalisme guru dituntut terus berkembang sesuai per­kembangan zaman dan ilmu pengeta­huan. Kebutuhan sumber daya ma­nusia berkualitas jugamemiliki kapa­bilitas untuk mampu bersaing dengan baik,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua Kelompok Kerja Kepala Sekolah Dasar (K3SD)

Kecamatan Bogor Timur, Dede M Ilyas, menjelaskan, pelatihan Kurti­las diselenggarakan secara mandiri dan atas inisiatif kepala SD di Keca­matan Bogor Timur. ”Kegiatan itu tidak menggunakan dana APBD. Kami mengambilnya dari dana Ban­tuan Operasional Sekolah (BOS). Sedangkan pemateri, dari pengawas SD,” katanya. (

 

Sumber :

https://www.artstation.com/ahmadali88/blog/Do6j/the-history-of-the-construction-of-the-eiffel-tower

SDN Kedungbadak 4 Gelar Jejak Pendapat Bareng Komite

SDN Kedungbadak 4 Gelar Jejak Pendapat Bareng Komite

SDN Kedungbadak 4 Gelar Jejak Pendapat Bareng Komite

SDN Ke­dungbadak 4 Bogor menggelar rapat bersama Komite Sekolah di sekolahannya, kemarin. Ke­giatan dilakukan untuk mem­bahas mengenai penggunaan dan peruntukan dana Biaya Operasional Sekolah (BOS) yang akan diberikan pemerintah.

Kepala SDN Kedungbadak 4 Bogor, Herawati mengatakan, kegiatan ini

dilakukan bertu­juan untuk meminimalisir ter­jadinya tanggapan negatif menge­nai penggunaan dana BOS. Karena, penggunaan dana ini kerap menimbulkan persoalan terjadinya korupsi atau pungli di sekolah. “Rapat ini untuk me­minimalisir hal itu, sehingga perlu adanya kesaksian dan pemantauan dari pihak-pihak luar sehingga penerapan dana BOS bisa transparan,” katanya.

Menurutnya, bukan tanpa ala­san kegiatan rapat ini dilakukan pihaknya. Sebab,

dana BOS ada­lah jantung kegiataan dalam pelaksanaan belajar mengajar. Pihaknya pun selalu memberi­kan masukan untuk dapat men­cerdaskan murid-nya, dengan peningkatan mutu dan kualitas pengajar tanpa harus berbiaya tinggi.

Dalam pemaparannya, Hera­wati menyampaikan beberapa program untuk

dilaksanakan oleh para murid dengan persetujuan Komite. Karena, ada beberapa program kegiataan yang tidak bisa ditalangi dana BOS. Maka dari itu pihak sekolah memper­silahkan Komite memberikan masukan guna dapat bersinergi dengan pihak sekolah, tanpa memberatkan keuangan orang tua murid

 

Sumber :

https://www.artstation.com/ahmadali88/blog/nQDM/history-of-the-statue-of-liberty

Larangan Praktek Monopoli

Larangan Praktek Monopoli

Larangan Praktek Monopoli

Pasal 10

(1) Dalam penyelenggaraan telekomunikasi dilarang melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat di antara penyelenggara telekomunikasi.

(2)Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Keempat
Perizinan

Pasal 11

(1)Penyelenggaraan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dapat diselenggarakan setelah mendapat izin dari Menteri.

(2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan memperhatikan :

a. tata cara yang sederhana;

b. proses yang transparan, adil dan tidak diskriminatif; serta

c. penyelesaian dalam waktu singkat.

(3) Ketentuan mengenai perizinan penyelenggaraan telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Kelima

Hak dan Kewajiban Penyelenggara dan Masyarakat

Pasal 12

(1) Dalam rangka pembangunan, pengoperasian, dan atau pemeliharaan jaringan telekomunikasi, penyelenggara telekomunikasi dapat memanfaatkan atau melintasi tanah negara dan atau bangunan yang dimiliki atau dikuasai Pemerintah.

(2) Pemanfaatan atau pelintasan tanah negara dan atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula terhadap sungai, danau, atau laut, baik permukaan maupun dasar.

(3)Pembangunan, pengoperasian dan atau pemeliharaan jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah mendapatkan persetujuan dari instansi pemerintah yang bertanggungjawab dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 13

Penyelenggara telekomunikasi dapat memanfaatkan atau melintasi tanah dan atau bangunan milik perseorangan untuk tujuan pembangunan, pengoperasian, atau pemeliharaan jaringan telekomunikasi setelah terdapat persetujuan di antara para pihak.

Pasal 14

Setiap pengguna telekomunikasi mempunyai hak yang sama untuk menggunakan jaringan telekomunikasi dan jasa telekomunikasi dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 15

(1) Atas kesalahan dan atau kelalaian penyelenggara telekomuniksi yang menimbulkan kerugian, maka pihak-pihak yang dirugikan berhak mengajukan tuntutan ganti rugi kepada penyelenggara telekomunikasi.

(2)Penyelenggara telekomunikasi wajib memberikan ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kecuali penyelenggara telekomunikasi dapat membuktikan bahwa kerugian tersebut bukan diakibatkan oleh kesalahan dan atau kelalaiannya.

(3)Ketentuan mengenai tata cara pengajuan dan penyelesaian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 16

(1) Setiap penyelenggara jaringan telekomunikasi dan atau penyelenggara jasa telekomunikasi wajib memberikan kontribusi dalam pelayanan universal.

(2) Kontribusi pelayanan universal sebagaimana dimakasud pada ayat (1) berbentuk penyediaan sarana dan prasarana telekomunikasi dan atau kompensasi lain.

(3) Ketentuan kontribusi pelayanan universal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 17

Penyelenggara jaringan telekomunikasi dan atau penyelenggara jasa telekomunikasi wajib menyediakan pelayanan telekomunikasi berdasarkan prinsip :

a. perlakuan yang sama dan pelayanan yang sebaik-baiknya bagi semua pengguna;

b. peningkatan efisiensi dalam penyelenggaraan telekomunikasi; dan

c. pemenuhan standar pelayanan serta standar penyediaan sarana dan prasarana.

Pasal 18

(1) Penyelenggara jasa telekomunikasi wajib mencatat/merekam secara rinci pemakaian jasa telekomunikasi yang digunakan oleh pengguna telekomunikasi.

(2) Apabila pengguna memerlukan catatan pemakaian jasa telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelenggara telekomunikasi wajib memberikannya.

(3) Ketentuan mengenai pencatatan pemakaian jasa telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 19

Penyelenggara jaringan telekomunikasi wajib menjamin kebebasan penggunanya memilih jaringan telekomunikasi lain untuk pemenuhan kebutuhan telekomunikasi.

Pasal 20

Setiap penyelenggara telekomunikasi wajib memberikan prioritas untuk pengiriman, penyaluran, dan penyampaian informasi penting menyangkut :

a. keamanan negara;

b. keselamatan jiwa manusia dan harta benda;

c. bencana alam;

d. marabahaya; dan atau

e. wabah penyakit.

Pasal 21

Penyelenggara telekomunikasi dilarang melakukan kegiatan usaha penyelenggaraan telekomunikai yang bertentangan dengan kepentingan umum, kesusilaan, kemanan dan ketertiban umum.

Pasal 22

Setiap orang dilarang melakukan perbuatan tanpa hak, tidak sah, atau memanipulasi :

a. akses ke jaringan telekomunikasi; dan atau

b. akses ke jasa telekomunikasi; dan atau

c. akses ke jaringan telekomunikasi khusus.

Bagian Keenam

Penomoran

Pasal 23

(1) Dalam penyelenggaraan jaringan telekomunikasi dan jasa telekomunikasi ditetapkan dan digunakan sistem penomoran.

(2) Sistem penomoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 24

Permintaan penomoran oleh penyelenggara jaringan telekomunikasi dan atau penyelenggara jasa telekomunikasi diberikan berdasar sistem penomoran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23.

Baca :

ASAS DAN TUJUAN

ASAS DAN TUJUAN

ASAS DAN TUJUAN

Telekomunikasi diselenggarakan berdasarkan asas manfaat, adil dan merata, kepastian hukum, keamanan, kemitraan, etika, dan kepercayaan pada diri sendiri.
Pasal 3

Telekomunikasi diselenggarakan dengan tujuan untuk mendukung persatuan dan kesatuan bangsa, meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara adil dan merata, mendukung kehidupan ekonomi dan kegiatan pemerintahan, serta meningkatkan hubungan antarbangsa.
BAB III
PEMBINAAN
Pasal 4

1. Telekomunikasi dikuasai oleh Negara dan pembinaannya dilakukan oleh Pemerintah.
2. Pembinaan telekomunikasi diarahkan untuk meningkatkan penyelenggaraan telekomunikasi yang meliputi penetapan kebijakan, pengaturan, pengawasan dan pengendalian.
3. Dalam penetapan kebijakan, pengaturan, pengawasan dan pengendalian di bidang telekomunikasi, sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), dilakukan secara menyeluruh dan terpadu dengan memperhatikan pemikiran dan pandangan yang berkembang dalam masyarakat serta perkembangan global.

Pasal 5

1. Dalam rangka pelaksanaan pembinaan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pemerintah melibatkan peran serta masyarakat.
2. Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa penyampaian pemikiran dan pandangan yang berkembang dalam masyarakat mengenai arah pengembangan pertelekomunikasian dalam rangka penetapan kebijakan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan di bidang telekomunikasi.
3. Pelaksanaan peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselenggarakan oleh lembaga mandiri yang dibentuk untuk maksud tersebut.
4. Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) keanggotaannya terdiri dari asosiasi yang bergerak di bidang usaha telekomunikasi, asosiasi profesi telekomunikasi, asosiasi produsen peralatan telekomunikasi, asosiasi pengguna jaringan, dan jasa telekomunikasi, serta masyarakat intelektual di bidang telekomunikasi.
5. Ketentuan mengenai tata cara peran serta masyarakat dan pembentukan lembaga mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 6

Menteri bertindak sebagai penanggung jawab administrasi telekomunikasi Indonesia.
BAB IV
PENYELENGGARAAN
Bagian Pertama
Umum
Pasal 7

1. Penyelenggaraan telekomunikasi meliputi :

a. penyelenggaraan jaringan telekomunikasi;

b. penyelenggaraaan jasa telekomunikasi;

c. penyelenggaraan telekomunikasi khusus.

(2) Dalam penyelenggaraan telekomunikasi, diperhatikan hal-hal sebagai berikut :

a. melindungi kepentingan dan keamanan negara;

b. mengantisipasi perkembangan teknologi dan tuntutan global;

c. dilakukan secara profesional dan dapat dipertanggungjawabkan;

d. peran serta masyarakat.

Bagian Kedua

Penyelenggara

Pasal 8

(1) Penyelenggaraan jaringan telekomunikasi dan atau penyelenggaraan jasa telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (1) huruf a dan huruf b, dapat dilakukan oleh badan hukum yang didirikan untuk maksud tersebut berdasarkan peraturan perundangan-undangan yang berlaku, yaitu :

a. Badan Usaha Milik Negara (BUMN);

b. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD);

c. badan usaha swasta; atau

d. koperasi;

(2) Penyelenggaraan Telekomunikasi khusus sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (1) huruf c, dapat dilakukan oleh :

a. perseorangan;

b. instansi pemerintah ;

c. badan hukum selain penyelenggara jaringan telekomunikasi dan atau penyelenggara jasa telekomunikasi;

(3) Ketentuan mengenai penyelenggaraan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

UUD TELEKOMUNIKASI

UUD TELEKOMUNIKASI

UUD TELEKOMUNIKASI

Menimbang:

1. bahwa tujuan pembangunan nasional adalah untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata materiil dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945;
2. bahwa penyelenggaraan telekomunikasi mempunyai arti strategis dalam upaya memperkukuh persatuan dan kesatuan bangsa, memperlancar kegiatan pemerintahan, mendukung terciptanya tujuan pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, serta meningkatkan hubungan antar bangsa;
3. bahwa pengaruh globalisasi, dan perkembangan teknologi telekomunikasi yang sangat pesat telah mengakibatkan perubahan yang sangat mendasar dalam penyelenggaraan dan cara pandang terhadap telekomunikasi;
4. bahwa segala sesuatu yang berkaitan dengan perubahan mendasar dalam penyelenggaraan dan cara pandang terhadap telekomunikasi tersebut, perlu dilakukan penataan dan pengaturan kembali mengenai penyelenggaraan telekomunikasi nasional;
5. bahwa sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, maka Undang-Undang No. 3 tahun 1989 tentang Telekomunikasi dipandang tidak sesuai lagi, sehingga perlu diganti;

Mengingat: Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), dan Pasal 33 Undang Undang Dasar 1945;

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: UNDANG-UNDANG TENTANG TELEKOMUNIKASI
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan:

1. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman, dan atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara, dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio atau sistem elektromagnetik lainnya;
2. Alat telekomunikasi adalah setiap alat perlengkapan yang digunakan dalam bertelekomunikasi;
3. Perangkat telekomunikasi adalah sekelompok alat telekomunikasi yang memungkinkan bertelekomunikasi;
4. Sarana dan prasarana telekomunikasi adalah segala sesuatu yang memungkinkan dan mendukung berfungsinya telekomunikasi;
5. Pemancar radio adalah alat telekomunikasi yang menggunakan dan memancarkan gelombang radio;
6. Jaringan telekomunikasi adalah rangkaian perangkat telekomunikasi dan kelengkapannya yang digunakan dalam bertelekomunikasi;
7. Jasa telekomunikasi adalah layanan telekomunikasi untuk memenuhi kebutuhan bertelekomunikasi dengan menggunakan jaringan telekomunikasi ;
8. Penyelenggara telekomunikasi adalah perseorangan, koperasi, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Badan Usaha Milik Negara (BUMN), badan usaha swasta, instansi pemerintah, dan instansi pertahanan keamanan negara;
9. Pelanggan adalah perseorangan, badan hukum, instansi pemerintah yang menggunakan jaringan telekomunikasi dan atau jasa telekomunikasi berdasarkan kontrak;
10. Pemakai adalah perseorangan, badan hukum, instansi pemerintah yang menggunakan jaringan telekomunikasi dan atau jasa telekomunikasi yang tidak berdasarkan kontrak;
11. Pengguna adalah pelanggan dan pemakai;
12. Penyelenggara telekomunikasi adalah kegiatan penyediaan dan pelayanan telekomunikasi sehingga memungkinkan terselenggaranya telekomunikasi;
13. Penyelenggaraan jaringan telekomunikasi adalah kegiatan penyediaan dan atau pelayanan jaringan telekomunikasi yang memungkinkan terselenggaranya telekomunikasi;
14. Penyelenggaraan jasa telekomunikasi adalah kegiatan penyediaan dan atau pelayanan jasa telekomunikasi yang memungkinkan terselenggaranya telekomunikasi;
15. Penyelenggaraan telekomunikasi khusus adalah penyelenggaraan telekomunikasi yang sifat, peruntukan, dan pengoperasiannya khusus;
16. Interkoneksi adalah keterhubungan antarjaringan telekomunikasi dari penyelenggara jaringan telekomunikasi yang berbeda;
17. Menteri adalah Menteri yang ruang lingkup tugas tanggungjawabnya di bidang telekomunikasi.

Sumber : https://sam-worthington.net/

Mahasiswa IPB Jadi Juara Di Rusia

Mahasiswa IPB Jadi Juara Di Rusia

Mahasiswa IPB Jadi Juara Di Rusia

Mahasiswa Institut Pertanian Bogor (IPB) kembali mengharumkan nama Indonesia. Mahasiswa Departemen Manajemen Hutan (MNH) Fakultas Kehutanan (Fahutan), Mahtuf Ikhsan, berhasil menjadi juara dalam acara XV International Junior Forest Contest 2018.

“Itu merupakan acara tahunan yang diselenggarakan The Federal Agency for Forestry dan masih di bawah naungan Ministry of Natural Resources and Environment of The Russian Federation,” kata Mahtuf.

Tahun ini, sambung dia, kompetisi tersebut berlangsung di Hotel Planernaya,

Domodedovo, Rusia dan diikuti 28 peserta dengan asal negara yang berbeda. “Setiap negara hanya boleh diwakili satu peserta. Setiap peserta boleh mengikutkan dosen pembimbingnya. Akan tetapi, saya berangkat seorang diri dan sangat bersyukur saat di sana panitianya sangat ramah dan membantu sekali,” kenang Mahtuf.

Sebelum ia terbang ke negara beruang putih itu, dirinya harus mengumpulkan

paper project yang nantinya harus dipresentasikan di depan khalayak dan dewan juri saat perlombaan berlangsung. Ide yang ia bawakan adalah mengenai pengembangan daun mahoni sebagai energi alternatif pengganti aki. Alasan ia memilih topik tersebut adalah karena aplikatif di Indonesia serta krusialnya fungsi aki dalam sebuah mesin.

Mahasiswa Fahutan semester lima ini mengakui dirinya tak pernah menyangka

akan membawa pulang predikat The Third Winner (Bronze Medal) pada kompetisi bergengsi itu. Pasalnya, ide serta penampilan dari negara lain sangat bagus dan menarik perhatian juri.

Meski sudah menjadi bintang, ia tetap rendah hati dan visioner. Baginya menghargai waktu sama dengan menghargai kehidupan. Ia tak segan membagi ilmunya kepada siapa saja.

 

Baca Juga :

Simulasi Tanggap Bencana Di Sekolah Siswa SDIT Azzahra Belajar Hadapi Gempa

Simulasi Tanggap Bencana Di Sekolah Siswa SDIT Azzahra Belajar Hadapi Gempa

Simulasi Tanggap Bencana Di Sekolah Siswa SDIT Azzahra Belajar Hadapi Gempa

Bekerja sama dengan Palang Merah Indonesia (PMI) Cabang Kabupaten

Bogor, SDIT Azzahra, Kecamatan Citeureup, Kabupaten Bogor menggelar simulasi Siaga Bencana Gempa Bumi, kemarin. Kegiatan ini diikuti 132 siswa dari kelas 1-6.

SELAMA dua hari, para siswa menda­pat pemahaman tentang status ben­cana

dan persiapan diri bila terjadi bencana agar tidak panik. Selain itu mereka juga diberi tahu tindakan apa saja yang harus dilakukan sebelum, saat dan setelah terjadi bencana. Se­lain pemberian materi dari fasilitator KSR, ratusan siswa juga mempraktek­kan langsung simulasi evakuasi ben­cana gempa bumi dari dalam ruang kelas menuju titik kumpul di lapangan sekolah.

Kepala Sekolah SDIT Azzahra Hair­udin mengatakan, melalui simulasi ini

pihaknya ingin memberikan gam­baran bencana secara konkret sesuai dengan tahapan perkembangan ber­pikir para siswanya. “Kami juga ingin menumbuhkan jiwa keberanian, ke­pemimpinan serta mental yang kuat dalam diri siswa untuk menghadapi bahaya yang timbul ketika bencana terjadi. Karena kita tidak tahu kapan bencana itu akan datang,” katanya kepada Metropolitan.

 

Sumber :

https://rollingstone.co.id/

Cegah Tawuran Pelajar Lewat Trilogi Pendidikan

Cegah Tawuran Pelajar Lewat Trilogi Pendidikan

Cegah Tawuran Pelajar Lewat Trilogi Pendidikan

Kepala SMKN 2 Bogor, Joko Mustiko, mengaku terus bersinergi dengan

seluruh elemen keluarga dan masyarakat di sekitar sekolah. Hal itu sebagai upaya untuk mencegah tawuran pelajar yang dilakukan peserta didik. “Kita terus lakukan, karena keber­langsungan sistem pendidikan akan berjalan lancar jika trilogi pendidikan diimplementasikan secara benar,” katanya.

Dalam mengelola peserta didik, sambung dia, sekolah secara aktif

mengedepankan tata tertib dan Standar Operasional Seko­lah (SOP). Termasuk gerakan disiplin sekolah dalam menganti­sipasi tawuran pelajar.

Untuk itu, Joko berharap orang tua siswa ikut berperan aktif memperhatikan

anak-anaknya saat berada di rumah. Masyara­kat juga harus peduli terhadap tingkah laku siswa. Seperti jika melihat kerumunan pelajar yang berada di luar jam sekolah se­baiknya dibubarkan

 

Sumber :

https://voi.co.id/