Mahasiswa Kelas Internasional Wisuda di Tiongkok

Mahasiswa Kelas Internasional Wisuda di Tiongkok

Mahasiswa Kelas Internasional Wisuda di Tiongkok

Mahasiswa Kelas Internasional Wisuda di Tiongkok
Mahasiswa Kelas Internasional Wisuda di Tiongkok

Perguruan tinggi di Indonesia berlomba-lomba menghadirkan kelas internasional

untuk meningkatkan kualitas lulusannya. Beragam cara dan pola pendidikan yang diterapkan, agar atmosfer kelas internasional itu sesuai dengan kualitas yang diharapkan.

Universitas Esa Unggul misalnya. Perguruan tinggi swasta (PTS) itu menggelar wisuda untuk mahasiswa kelas internasional di Tiongkok. Sebelum diwisuda di negeri tirai bambu tersebut, para mahasiswa merasakan kuliah di negara tersebut untuk empat beberapa semester.

Direktur Kampus Internasional Universitas Esa unggul Fransiskus Adikara mengatakan, pihaknya baru saja meluluskan 58 mahasiswa program internasional. 16 orang di antaranya diwisuda di Tiongkok pada Sabtu (21/6) lalu. Tepatnya di Nanjing XiaoZhuang University (NXU). “Ini merupakan wisuda kelima mahasiswa program internasional,” ujar Fransiskus Adikara dalam keterangan resminya, Kamis (27/6).

Meski sudah diwisuda di Tiongkok, mereka juga tetap mengikuti wisuda di Indonesia pada September mendatang,

karena bagian dari program join degree. Artinya mahasiswa itu mendapatkan dua gelar yakni, di Indonesia dan Tiongkok.

Fransiskus menuturkan, kelas internasional belakangan ini semakin banyak diminati mahasiswa Indonesia. Mereka memilih di berbagai perguruan tinggi. Baik yang negeri maupun swasta. Untuk PTS berupaya menghadirkan beragam atmosfer yang bisa mendorong kualitas mahasiswa ke las internasional seperti yang diharapkan.

Untuk di Esa Unggul, imbuh Frans–begitu dia disapa, para mahasiswa diberikan kesempatan untuk pengalaman belajar di negeri orang. Cara belajar seperti itu diharapkan dapat memperluas jaringan dan kesempatan berkarir secara global.

Kuliah di Tiongkok itu didapatkan karena Esa Unggul menyiapkan 2 program. Yaitu,

Joint Degree dan International Class. Untuk Joint Degree, para mahasiswanya mengenyam pendidikan dua tahun di Indonesia dan dua tahun di Tiongkok. Mereka mendapatkan dua gelar. Baik dari Esa Unggul maupun dari perguruan tinggi mitra di Tiongkok.

Sementara International Class, mahasiswanya kuliah dan belajar memang di Indonesia selama empat tahun. Tapi, bahasa bahasa pengantarnya, bahasa Inggris. Dalam program ini mahasiswa dapat mengikuti program pertukaran pelajar ke Tiongkok.

Frans menyebut, saat ini pihaknya telah bekerja sama dengan sejumlah perguruan tinggi di Tiongkok. Yakninya Jiangsu Second Normal University (JSNU), North China Electric Power University (NCEPU), dan Nanjing XiaoZhuang University (NXU)

“Dengan berkuliah di program internasional, mahasiswa memiliki kesempatan untuk merasakan berkuliah di luar negeri di universitas yang bermitra dengan kami,” ujarnya. Menyoal Tiongkok, kata Frans, saat ini negara tersebut merupakan lokomotif dunia dan diprediksi akan menjadi negara adidaya baru menggantikan Rusia, Eropa, dan Amerika Serikat (AS).

 

Baca Juga :

 

 

Mahasiswi Disabilitas UII Jogja Ini Mampu Lulus Cum Laude

Mahasiswi Disabilitas UII Jogja Ini Mampu Lulus Cum Laude

Mahasiswi Disabilitas UII Jogja Ini Mampu Lulus Cum Laude

Mahasiswi Disabilitas UII Jogja Ini Mampu Lulus Cum Laude
Mahasiswi Disabilitas UII Jogja Ini Mampu Lulus Cum Laude

Asal ada kemauan pasti ada jalan. Begitulah kiranya prinsip yang dipegang oleh Alfiana Asti Premasari.

Meski mempunyai keterbatasan fisik, tidak menyurutkan langkahnya untuk menyandang predikat sebagai mahasiswi peraih Cum laude dengan IPK 3,73.

Untuk diketahui, Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta mewisuda 639 lulusan jenjang Doktor, Magister, Sarjana, dan Diploma pada Sabtu (24/3) di Auditorium Prof. Dr. Abdul Kahar Mudzakkir UII.

Perempuan yang lahir di Kulon Progo pada 15 Juli 1992 tersebut, tak menyangka bisa mendapatkan prestasi tersebut di tengah keterbatasan fisiknya.

Sebagai penyandang disabilitas, ia mengaku cukup sulit meneruskan pendidikan sampai jenjang kuliah sejak ia selesai di bangku Sekolah Menengah Atas (SMA). Sebab, kebanyakan perguruan tinggi reguler hanya menerima mahasiswa baru yang dilihat dari segi fisiknya.

“Awalnya orang tua sempat putus asa untuk melanjutkan pendidikan saya hingga ke jenjang Universitas.

Karena kebanyakan tidak menerima mereka yang berkebutuhan khusus,” kata perempuan yang sudah lulus S1 jurusan Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris UII ini.

Namun hambatannya tersebut tak menyurutkan tekadnya untuk mencoba peruntungan di UII. Ia kemudian diterima pada 2013 lalu sebagai salah satu mahasiswa.

Saat awal-awal, mengenyam pendidikan tinggi ini ia juga mengalami kesulitan. Seperti rasa mindernya ketika bersosialisasi dengan teman-teman kampus. Tak hanya itu saja, Alfi juga harus berkoordinasi dengan dosen pembimbing akademiknya.

Setiap kali akan mengikuti perkuliahan di gedung bertingkat. “Kesulitannya terkait aksesibilitas. Setelah konsultasi (dengan dosen) akan diusahakan agar kelasnya dipindah di lantai dasar,” ucapnya.

Alfi merupakan 1 di antara 237 wisudawan UII yang meraih Cumlaude. Indeks prestasi kumulatif tertinggi diraih oleh Nasiematul Arifat

dari Program Studi Ilmu Hukum dengan IPK 3,98.

Nandang Sutrisno, Rektor UII menyampaikan, setiap alumni yang merupakan pendidikan mempunyai peran penting untuk mengubah moral bangsa. Pendidikan, menurutnya merupakan investasi untuk meningkatkan sumber daya manusia.

Untuk itu mereka diharapkan bisa menanamkan nilai-nilai moral yang sangat berarti bagi keberlangsungan hidup, baik di dunia maupun akhirat. “Tanpa adanya moral, tentu impian kita untuk hidup dalam keharmonisan akan sulit tercapai,” katanya berpesan kepada lulusan kampusnya.

 

Sumber :

https://balad.org/resensi-adalah/

Menristekdikti Ubah Sistem Rekrutmen Dosen untuk Politeknik

Menristekdikti Ubah Sistem Rekrutmen Dosen untuk Politeknik

Menristekdikti Ubah Sistem Rekrutmen Dosen untuk Politeknik

Menristekdikti Ubah Sistem Rekrutmen Dosen untuk Politeknik

Lulusan politeknik yang selama ini diharapkan dapat menjawab kebutuhan tenaga terampil

di dunia industri ternyata belum mampu memenuhi hal tersebut.

Hal itu disadari Menristekdikti Mohamad Nasir, karena dipicu oleh tenaga pengajar di kampus berbasis pendidikan vokasi tersebut berasal dari dosen akademik.

Alhasil kemampuan dari dosen politeknik sama dengan dosen universitas. Mohamad Nasir

mengatakan, sebelum program revitalisasi politeknik digulirkan, ternyata seluruh dosen itu adalah dosen akademik. “Mereka harus memiliki ijazah S-2,” katanya kemarin (19/3).

Rekrutmen dosen yang cenderung bersifat akademik itu menghasilkan lulusan politeknik

tidak terserap di lapangan kerja. Kalangan industri selama ini butuh tenaga kerja terampil. Seharusnya tenaga kerja terampil itu bisa dihasilkan politeknik, tetapi sebaliknya tidak terjadi.

“Kita dorong komposisi dosen politeknik menjadi 50 persen dari dunia industri,” katanya. Dengan sistem tersebut, proses pembelajaran di politeknik diharapkan bisa sesuai dengan kebutuhan industri.

 

Sumber :

https://dcc.ac.id/blog/puisi-lama/

Pemerintah Masih Akan Diskusi Soal Nasib Honorer K2 yang Tak Lolos Tes

Pemerintah Masih Akan Diskusi Soal Nasib Honorer K2 yang Tak Lolos Tes

Pemerintah Masih Akan Diskusi Soal Nasib Honorer K2 yang Tak Lolos Tes

Pemerintah Masih Akan Diskusi Soal Nasib Honorer K2 yang Tak Lolos Tes
Pemerintah Masih Akan Diskusi Soal Nasib Honorer K2 yang Tak Lolos Tes

Pemerintah masih akan berdiskusi mengenai solusi bagi para honorer K2

yang tidak berhasil menembus ambang batas nilai (passing grade) tes calon pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (CPPPK). Hal ini menyusul adanya laporan bahwa 30 persen peserta tidak lulus passing grade.

Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Harya Wibisana mengatakan, pihaknya bakal berdiskusi dulu dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk menentukan kebijakan yang bakal diambil selanjutnya.

“Ini harus didiskusikan dengan ketat dengan Kemendikbud

. Karena ini berhubungan dengan bagaimana kualitas pendidikan ke depan kalau semua diangkut,” kata Bima di halaman Istana Negara, Jakarta, Selasa (26/2).

Ia tidak merinci siapa-siapa saja yang tidak lolos 30 persen passing grade itu. Bisa saja, mereka yang tidak lolos adalah para honorer K2 yang usianya sudah sepuh dan tidak akrab dengan teknologi. Untuk itu, kata Bima, kebijakan yang akan diambil selanjutnya tetap mengakomodir kontribusi para tenaga honorer K2 ini terhadap dunia pendidikan.

“Kan ini orang yang sudah bekerja di pemerintahan. Jadi bagaimana treatment kepada mereka. Ada beberapa afirmasi kebijakan yang harus dilakukan atau tidak. Nah, itu akan didiskusikan di Pansel PNS,” jelas Bima.

Sementara, apabila ada jaminan bahwa kualitas pendidikan

bisa tercapai hanya dengan 70 persen peserta ujian yang berhasil mencapai passing grade, maka Bima akan mengusul para peserta yang tidak lolos dapat mengikuti ujian susulan pada waktu selanjutnya.

Sebelumnya, diberitakan JPNN.com (Jawa Pos Group), memang masih ada honorer K2 yang ragu mendaftar PPPK. Mereka waswas tidak bisa lulus tes PPPK dan akhirnya statusnya kembali seperti dulu.

Mereka ragu banyak honorer K2 yang akan lulus. Walaupun tesnya hanya wawancara dan kompentensi bidang. Apalagi tesnya menggunakan sistem computer assisted test (CAT).

“Kalau pake CAT jadi gugup kami yang tua-tua. Yang kami khawatir juga bila tidak lulus, apakah kami dibuang kalau daerah tidak butuh,” kata Koordinator Wilayah Forum Hononer K2 Indonesia (FHK2I) Bengkulu Ridwan kepada JPNN, Rabu (6/2)

 

Baca Juga :

 

 

Najelaa Shihab Punya Tips Bagi Guru di Era Digital

Najelaa Shihab Punya Tips Bagi Guru di Era Digital

Najelaa Shihab Punya Tips Bagi Guru di Era Digital

Najelaa Shihab Punya Tips Bagi Guru di Era Digital
Najelaa Shihab Punya Tips Bagi Guru di Era Digital

Era digital membuat siapapun harus mampu beradaptasi menyesuaikan diri

dengan perkembangan zaman. Termasuk para guru yang mengajar siswa di sekolah. Perkembangan teknologi yang semakin maju, harus membuat guru berlari cepat.

Hal itu diungkapkan oleh Psikolog dan Pendidik Najelaa Shihab saat menjadi narasumber dalam kampanye Ubah Dengan Suara bersama Listerine, Rabu (20/2). Menurut kakak jurnalis Najwa Shihab itu, guru yang baik adalah dia yang adaptif dengan perkembangan zaman.

“Guru tuh bukan mengajar kurikulum ya. Guru mengajar manusia

. Kami bilangnya memanusiakan hubungan. Setiap anak punya minat dan bakat yang beda, setiap lingkungan kabupaten pasti beda. Guru yang baik itu guru yang adaptif menyesuaikan zaman,” kata Nejelaa.

Founder Sekolah Cikal itu menjelaskan setiap guru pasti dituntut untuk meningkatkan kompetensi. Tantangan di era digital membuat guru harus bisa berempati pada muridnya.

“Komunikasi lebih efektif. Guru bisa melihat kebutuhan. Bisa mendengarkan murid. Jika di dalam kelas gurunya hanya satu arah misalnya, berarti proses pendidikan sudah tak relevan dengan yang dibutuhkan masa depan,” ungkapnya.

Sehingga, lanjutnya, guru harus memiliki kemampuan refleksi.

Bukan hanya sekadar memberikan nasihat dan menyuruh anak murid untuk menghapal. Dengan begitu, proses pendidikan akan bisa tercipta dengan maksimal.

“Sebab pendidikan bisa mengantar perubahan di level individu. Apalagi di level bangsa. Jembatan perubahan sebuah negara dari negara berkembang menjadi negara maju itu adalah karena pendidikan,” tegasnya.

 

Sumber :

https://thesrirachacookbook.com/contoh-wawancara/

478.985 Pendaftar SNMPTN Tinggal Tunggu Hasil Kelulusan 23 Maret

478.985 Pendaftar SNMPTN Tinggal Tunggu Hasil Kelulusan 23 Maret

478.985 Pendaftar SNMPTN Tinggal Tunggu Hasil Kelulusan 23 Maret

478.985 Pendaftar SNMPTN Tinggal Tunggu Hasil Kelulusan 23 Maret
478.985 Pendaftar SNMPTN Tinggal Tunggu Hasil Kelulusan 23 Maret

Pendaftaran Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN) 2019 ditutup tadi malam (19/2). Kini, para siswa tinggal menunggu dan berharap hasil yang terbaik pada pengumuman pada 23 Maret mendatang.

Sebanyak 478.985 siswa dari 14.060 sekolah menengah atas (SMA)

se-Indonesia sudah mendaftar dan mencetak kartu ujian. Jumlah tersebut hanya 62 persen dari total 778.849 siswa yang berhak dan layak mendaftar SNMPTN 2019.

Saat ini Lembaga Tes Masuk Perguruan Tinggi (LTMPT) sedang mengecek data peserta dengan data bidikmisi. Karena itu, tidak perlu takut bagi siswa yang belum terverifikasi bidikmisi-nya. Panitia akan mendaftarkan data tersebut ke Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan (Belmawa) Kemenristekdikti sebelum dilakukan seleksi oleh 85 universitas se-Indonesia.
478.985 Pendaftar SNMPTN Tinggal Tunggu Hasil Kelulusan 23 Maret
Ilustrasi pendaftaran SNMPTN: para siswa sembari menunggu hasil SNMPTN diminta untuk tetap belajar mempersiapkan diri mengikuti SBMPTN. Ini untuk bagi yang tidak diterima di SNMPTN nanti. (Pixabay)

”Selama menunggu pengumuman, ya memperbanyak berdoa semoga hasilnya memuaskan bisa diterima melalui jalur SNMPTN,” ucap Ketua Koordinator Pelaksana Teknis LTMPT Budi Prasetyo Widyobroto saat dihubungi Jawa Pos kemarin.

Meski begitu, Budi mengingatkan, siswa juga harus terus belajar dan mempersiapkan diri mengikuti Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN) 2019. Itu bisa dilakukan jika nantinya gagal di SNMPTN.

Pendaftaran ujian tulis berbasis komputer (UTBK) SBM PTN

dimulai pada 1 Maret hingga 1 April mendatang. Kuota yang diambil dari ujian tersebut adalah 50 persen dari daya tampung tiap-tiap universitas. Lebih besar dibanding SNMPTN yang rata-rata hanya 20 persen. Praktis, peluang untuk lolos dan diterima di universitas favorit lebih terbuka.

Kepala Seksi Teknologi Pembelajaran Pendidikan Akademik Kemenristekdikti Fajar Priyautama mengatakan, tujuan pemerintah membuka SNMPTN dan SBMPTN adalah memperoleh calon mahasiswa yang berkualitas. Soal yang dikerjakan bertipe high order thinking skills (HOTS) dengan materi tes potensi skolastik untuk mengukur kemampuan kognitif dan tes potensi akademik (TPA).

Khusus bagi calon mahasiswa pendidikan, lanjut Fajar, siswa harus

melakukan tes kompetensi pedagogi untuk mengetahui kemampuan mengajar. Hal tersebut sudah diatur dalam Permenristekdikti Nomor 55 Tahun 2017 tentang Standar Pendidikan Guru. “Ada tes praktik mengajar karena nantinya mahasiswa itu menjadi guru. Dan itu mutlak dimiliki,” kata pria asal Klaten, Jawa Tengah, tersebut saat ditemui di kawasan Mega Kuningan kemarin.

Selain itu, Fajar menyebut Kemenristekdikti sedang mendorong program vokasi. Program pendidikan tinggi yang menunjang pada penguasaan keahlian terapan tertentu. Tujuannya, setelah lulus, mereka lebih mudah diserap lapangan kerja karena memiliki keahlian yang spesifik. “Pendidikan tersebut setara dengan strata 1. Gelarnya sarjana terapan atau S Tr. Jadi, setelah lulus kuliah, lebih cepat kerja,” ujarnya.

 

Sumber :

https://balad.org/pengertian-dan-metode-pidato/

Pengertian dan Tujuan Otonomi Daerah

Pengertian dan Tujuan Otonomi Daerah

Pengertian dan Tujuan Otonomi Daerah

 

Pengertian dan Tujuan Otonomi Daerah
Pengertian dan Tujuan Otonomi Daerah

 

Pengertian dan Tujuan Otonomi Daerah

Pengertian otonomi daerah. Dengan adanya Otonomi daerah maka dianggap dapat menjawab tuntutan pemerataan pembangunan sosial ekonomi, penyelenggaraan pemerintahan, dan pembangunan kehidupan berpolitik yang efektif. Karena dapat menjamin penanganan tuntutan masyarkat secara variatif dan cepat.

 

Pelaksanaan otonomi daerah merupakan

titik fokus yang penting dalam rangka memperbaiki kesejahteraan rakyat. Pengembangan suatu daerah dapat disesuaikan oleh pemerintah daerah dengan potensi dan ciri khas daerah masing-masing.

Dalam bahasa Yunani, otonomi berasal dari kata autos dan namos. Autos berarti sendiri dan namos berarti aturan atau undang-undang, sehingga dapat diartikan sebagai kewenangan untuk mengatur sendiri atau kewenangan untuk membuat aturan guna mengurus rumah tangga sendiri. Sedangkan daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah.

Otonomi secara sempit diartikan sebagai “mandiri”, sedangkan dalam arti luas adalah “berdaya”. Jadi otonomi daerah yang dimaksud di sini adalah pemberian kewenangan pemerintahan kepada pemerintah daerah untuk secara mandiri atau berdaya membuat keputusan mengenai kepentingan daerahnya sendiri.

Menurut Dennis Rondinelli Otonomi daerah adalah proses pelimpahan wewenang  dan kekuasaan : perencanaan, pengambilan keputusan dari pemerintah pusat kepada pemerintah  daerah (organisasi-organisasi pelaksana daerah, unit-unit pelaksana daerah) kepada organisasi semi-otonom dan semi otonom (parastatal ) atau kepada  organisasi non-pemerintah.

Menurut World Bank Desentralisasi atau Otonomi daerah adalah pelimpahan wewenang dan tanggung jawab untuk menjalankan fungsi pemerintah pusat kepada organisasi-organisasi pemerintah yang menjadi bawahannya atau yang bersifat semi-independen dan atau kepada sektor swasta

 

M.Mas’ud Said Dalam konteks Indonesia, otonomi daerah adalah

proses pelimpahan, wewenang dan kekuasaan dari pemerintah pusat di Jakarta kepada pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota.

Maka Dapat diambil kesimpulan bahwa Otonomi daerah adalah pelimpahan kewenangan dan tanggung jawab dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Dalam pola pikir demikian, otonomi daerah adalah suatu instrumen politik dan instrumen administrasi /manajemen yang digunakan utnuk mengoptimalkan sumber daya lokal, sehingga dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemajuan masyarakat di daerah, terutama menghadapi tantangan global, mendorong pemberdayaan masyarakat, menumbuhkan  kreativitas,  meningkatkan  peran  serta  masyarakat, dan mengembangkan demokrasi.

Dasar hukum Otonomi daerah

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Ketetapan MPR RI Nomor XV/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah, Pengaturan, pembagian, dan Pemanfaatan Sumber Daya Nasional yg Berkeadilan, serta perimbangan keuangan Pusat dan Daerah dalam Kerangka NKRI.
Ketetapan MPR RI Nomor IV/MPR/2000 tentang Rekomendasi Kebijakan dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah.
UU No. 31 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Tujuan Pemberian Otonomi Daerah adalah sebagai berikut:
Peningkatan pelayanan masyarakat yang semakin baik.
Pengembangan kehidupan demokrasi.
Keadilan nasional.
Pemerataan wilayah daerah.
Pemeliharaan hubungan yang serasi antara pusat dan daerah serta antar daerah dalam rangka keutuhan NKRI.
Mendorong pemberdayaaan masyarakat.
Menumbuhkan prakarsa dan kreativitas, meningkatkan peran serta masyarakat, mengembangkan peran dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Sumber : http://travellersbay.net/tips-menanamkan-rutinitas-seru-dan-mendidik/

Pengertian Sistem Pemerintahan Semi Presidensial

Pengertian Sistem Pemerintahan Semi Presidensial

Pengertian Sistem Pemerintahan Semi Presidensial

Pengertian Sistem Pemerintahan Semi Presidensial
Pengertian Sistem Pemerintahan Semi Presidensial

 

Pengertian Sistem Pemerintahan Semi Presidensial 

 

Mengapa disebut semi Presidensiil ? sebab  dalam menjalankan roda pemerintahan, Presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan dibantu oleh seorang Perdana Menteri. Hal ini berbeda dengan sistem pemerintahan yang presidensiil secara murni dimana Presiden hanya menjalankan pemerintahan seorang diri dengan hanya dibantu kabinet.

Dalam   praktik pemerintahan   dapat   terjadi   dua kemungkinan

 

presiden  kuat  atau  sebaliknya  lemah.  Sebagai  contoh  Presiden  Austria, Islandia,  dan  Irlandia  itu  lemah  meskipun  mereka  dipilih  oleh  rakyat,  namun  dalam praktiknya  pemerintahan-pemerintahan  demokrasi  ini bersifat  parlementer.  Kemudian Perancis  dengan  kedudukan  presidennya  yang  kuat  memiliki  pemerintahan  presidensial (sebelum tahun 1980). Namun Perancis memasuki periode pemerintahan gabungan (1986 –  1988)  ketika  Presiden  Francois  Mitterand  kehilangan  suara  mayoritasnya  di  Majelis Nasional  dan  terpaksa  mengangkat  lawan  politiknya  yang  utama,  Jacques  Chirac  untuk jabatan  perdana  menteri.  Chirac  menjadi  kepala  pemerintahan,  kekuasaan  Mitterand berkurang  dan  hanya  memegang  peranan  khusus  dalam  politik  luar  negeri,  sehingga demokrasi  Perancis  telah  bergeser  ke  pola  parlementer,  setidaknya  untuk  sementara waktu. Dari kasus ini kemudian melahirkan “sistem pemerintahan semi presidensial”.

Pengertian Sistem

 

SemiPresidensialSistem semi presidensial adalah sistem pemerintahan yang menggabungkan dua sistem pemerintahan, yaitu presidensial dan parlementer. Sistem semi-presidensial memberlakukan sistem rakyat yang memilih presiden sehingga presiden memiliki kekuasaan yang kuat bersama dengan perdana menteri yang ada. Sistem pemerintahan semi-presidensial juga disebut Dual Eksekutif atau Eksekutif Ganda. Meski pun Indonesia yang memiliki sistem pemerintahan presidensial juga dipengaruhi oleh sistem parlementer, namun Indonesia tidak dapat dikategorikan sebagai negara dengan sistem pemerintahan semi-presidensial, karena secara resmi sistem pemerintahan Indonesia adalah sistem presidensial.

Terkadang, sistem ini juga disebut dengan Dual Eksekutif (Eksekutif Ganda). Dalam sistem ini, presiden dipilih oleh rakyat sehingga memiliki kekuasaan yang kuat. Presiden melaksanakan kekuasaan bersama-sama dengan perdana menteri.

Ciri-ciri pemerintahan semipresidensial :

Dilihat dari presidensial

  1. Kekuasaan eksekutif presiden diangkat berdasarkan demokrasi rakyat dan dipilih langsung oleh mereka atau melalui badan perwakilan rakyat.
  2. Presiden memiliki hak prerogratif (hak istimewa) untuk mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri yang memimpin departemen dan non-departemen.
  3. Kekuasaan eksekutif tidak dapat dijatuhkan oleh legislatif.

Dilihat dari parlementer 

  1. Dikepalai oleh seorang perdana menteri sebagai kepala pemerintahan sedangkan kepala negara dikepalai oleh presiden.
  2. Menteri-menteri hanya bertanggung jawab kepada kekuasaan legislatif.
  3. Kekuasaan eksekutif bertanggung jawab kepada kekuasaan legislatif

Sumber : http://energywatch.co.id/tips-memilih-pendidikan-luar-sekolah-yang-tepat/

Pembiayaan BPJS Bagi Pasien Belum Maksimal

Pembiayaan BPJS Bagi Pasien Belum Maksimal

Pembiayaan BPJS Bagi Pasien Belum Maksimal

Pembiayaan BPJS Bagi Pasien Belum Maksimal
Pembiayaan BPJS Bagi Pasien Belum Maksimal

BANDUNG- Direktur Medik dan Keperawatan Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung (RSHS),

dr. Rudi Kurniadi Kadarsah, Sp.An., MM., M.Kes. menilai bahwa pembiayaan, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, hingga saat ini belum maksimal, meski program ini telah dilaksanakan sejak 1 Januari 2014 lalu.

Menurut Rudi, sebelum BPJS Kesehatan diberlakukan, pengobatan untuk pasien kanker dapat terfasilitasi melalui sistem yang berlaku sebelumnya, namun setelah sistem diganti dengan BPJS Kesehatan, pengobatan tidak sepenuhnya terfasilitasi.

“Dulu saat dikelola PT Askes, pasien yang melakukan kemoterapi dalam terfasilitasi

hingga belasan juta, sekarang pasien baru dapat terfasilitasi sekitar 3 juta saja,” ucapnya.

Rudi mengatakan, dengan diberlakukannya BPJS Kesehatan, masyarakat yang akan berobat ke rumah sakit umum pemerintah dengan kartu BPJS harus mendapat rujukan dari dokter, klinik/puskesmas atau rumah sakit umum daerah.

“Hal ini yang masih belum dipahami oleh masyarakat,

tak jarang pihaknya yang dimarahi pasien karena dipandang tidak becus memberikan layanan kesehatan,” ujar Rudi, dalam diskusi “Unpad Merespons: Diskusi Pandangan Unpad terhadap BPJS” di Ruang Executive Lounge Gedung Rektorat Unpad Kampus Iwa Koesoemasoemantri, Bandung, Selasa (28/01).
Padahal menurut Rudi, RSHS sebagai Unit Pelaksana Teknis BPJS, RSHS yang dikategorikan sebagai rumah sakit tersier (subspesialis), kita harus melayani masyarakat yang membutuhkan pengobatan umum.

“Banyak masyarakat belum tahu, ketika sudah datang ke rumah sakit tersier harus mendapatkan rujukan. Hal ini tentu memberatkan bagi pasien,” katanya

 

Baca Juga :

 

 

 

Pemprov. Jabar Ungkap Rencana Pembangunan Monorel

Pemprov. Jabar Ungkap Rencana Pembangunan Monorel

Pemprov. Jabar Ungkap Rencana Pembangunan Monorel

Pemprov. Jabar Ungkap Rencana Pembangunan Monorel
Pemprov. Jabar Ungkap Rencana Pembangunan Monorel

BANDUNG. Pemprov. Jabar mengungkapkan rencana

pembangunan monorel di wilayah Metropolitan Bandung. Penjelasan tersebut diungkapkan Kadishub Jabar, Deddy Taufik dalam keterangannya kepada wartawan (6/2). Deddy, atas rencana tersebut memaparkan, dari sisi wilayah yang menjadi sasaran pembangunan monorel adalah area Bandung Raya. Adapun jalur monorel yang disiapkan adalah untuk koridor Tanjungsari-Leuwipanjang.

Dengan terbangunnya jalur monorel tersebut, setidaknya

dapat mengatasi kepadatan lalu lintas khususnya di sekitar Jalan Soekarno-Hatta. Berkenaan dengan rencana tersebut, Pemerintah Daerah berkewajiban untuk membebaskan lahan.

Sehubungan dengan rencana tersebut, beberapa minggu yang lalu telah diselenggarakan pertemuan dengan beberapa daerah antara lain : Pemkab Sumedang, Pemkab KBB, Pemkab Bandung, Pemkot Bandung dan Pemkot Cimahi . Dari pertemuan tersebut seluruh daerah tersebut mendukung terealisasinya pembangunan monorel di area wilayah Metropolitan Bandung, termasuk diantaranya upaya pembebasan lahan.

Sementara itu, berapa luas lahan yang akan dibebaskan kini

dalam tahapan perhitungan. Namun, untuk dana yang dibutuhkan pembangunan monorel jalur Tanjungsari-Leuwipanjang mencapai Rp.5 trilyun sehingga untuk aspek pendanaannya akan didanai oleh investor.

Demikian juga untuk Pembuatan FS, juga akan dilaksanakan oleh pihak swasta. Tentang target selesainya pembangunan monorel tersebut, mengingat ditahun 2018 harus terbangun sistem transportasi terpadu secara nasional dari Jakarta-Bandung-Cirebon-Surabaya, maka monorel yang dibangun di wilayah Metropolitan Bandung juga harus sinegis dengan rencana sistem transportasi terpadu nasional.

Sejalan dengan rencana pembangunan monorel, FS untuk pembangunan kereta api listrik dari Padalarang-Cicalengka juga siap dibuat. FS ini dibuat oleh pihak swasta yang didatangkan dari Negara Perancis.

Harapannya, dengan pembuatan sistem transportasi terpadu diantaranya monorel dapat terbangun sarana transportasi yang menjamin kondisi aman, nyaman dan selamat kepada masyarakat. Sehubungan dengam harapan tersebut,ujar Deddy  stasiun terpadu juga diwujudkan. (Nur)

 

Sumber :

https://scalar.library.yorku.ca/education/ciri-ciri-bakteri