Sejarah dan Prinsip-prinsip dalam Kontrak Futures

Sejarah dan Prinsip-prinsip dalam Kontrak Futures

Sejarah dan Prinsip-prinsip dalam Kontrak Futures

Latar belakang munculnya kontrak futures bisa dijelaskan dengan teori evolusi pasar. Bentuk perdagangan pertama kali adalah barter. Kemudian seiring dengan kemajuan teknologi produksi dan transportasi memunculkan pusat-pusat perdagangan sebagai tempat bertemunya pembeli dan penjual. Seringkali kendala komunikasi dan transportasi yang belum memadai di antara pembeli dan penjual menyebabkan munculnya hambatan-hambatan dalam perdagangan yang mengakibatkan barang yang diproduksi disimpan terlalu lama sehingga menjadi rusak ataupun harganya menjadi sangat rendah. Untuk mengatasi masalah tersebut, dibuatlah suatu mekanisme perdagangan dengan menggunakan instrumen yang disebut kontrak forward. Namun, permasalahan yang muncul selanjutnya terkait dengan kontrak forward ini adalah masalah likuiditas dari kontrak forward itu sendiri. Oleh karena itu, untuk mengatasi permasalahan tersebut, kontrak forward ini banyak diperjualbelikan di pasar yang terorganisir sebagai bentuk sekuritas berharga yang bisa diperjualbelikan, di mana sudah memuat spesifikasi komoditi yang sudah terstandardisasi dan terjamin mutunya. Bentuk perdagangan kontrak forward yang sudah memenuhi standar yang ditetapkan, melalui mekanisme pasar yang terorganisir ini selanjutnya menimbulkan bentuk sekuritas derivatif baru yang disebut sebagai kontrak futures.

 

Baca Juga :

Derivatif dan Hedging

Derivatif dan Hedging

Derivatif dan Hedging
Derivatif adalah instrumen keuangan yang nilainya diturunkan dari atau tergantung pada nilai aset yang menjadi dasarnya (underlying assets). Fungsi derivatif dapat dibedakan menjadi dua yaitu sebagai berikut ini.
1) Hedging
Hedging merupakan salah satu bentuk pengelolaan risiko untuk mengurangi kemungkinan-kemungkinan kerugian karena perubahan kurs, suku bunga, harga saham, dan harga komoditas.
2) Spekulasi
Spekulasi berkaitan dengan kontemplasi masa depan, memformulasikan harapan dan mengambil posisi untuk memperoleh keuntungan atas kondisi yang diperkirakan.
Jenis-jenis Produk Derivatif
1) Opsi
2) Forward
3) Futures
4) SWAP
KONTRAK FORWARD, FUTURES, DAN SWAP
1. Kontrak Forward
Kontrak forward adalah suatu kontrak di mana kedua belah pihak yaitu pembeli dan penjual
bernegosiasi dan menandatangani kontrak tertulis yang berisi kesanggupan kedua belah pihak untuk memperjualbelikan suatu komoditi atau aset tertentu (dalam jumlah dan kualitas tertentu), pada tingkat harga tertentu di kemudian hari. Mekanisme ini ditujukan untuk mengurangi risiko ketidakpastian harga komoditi atau aset tertentu di masa datang. Instrumen forward merupakan instrumen keuangan derivatif yang paling tua. Kontrak forward berbeda dengan kontrak spot dalam hal penyerahan barangnya. Kontrak spot memiliki arti harga berlaku saat ini dan penyerahan barang dilakukan pada saat ini juga sedangkan dalam kontrak forward harga ditetapkan saat ini tetapi penyerahan barang dilakukan pada masa mendatang.
Jenis-jenis Kontrak Forward adalah sebagai berikut ini.
a) Currency Forward Contract
Dalam currency forward contract, maka suatu pihak wajib untuk membeli atau menjual mata uang tertentu dengan nilai tukar tertentu, dalam jumlah tertentu, di tanggal yang sudah ditentukan di masa depan.
Misalnya, perusahaan A (AS) punya piutang dari perusahaan B di Jepang sebesar 5 juta yen dalam waktu 2 bulan mendatang. Tentunya ia tidak ingin nilai tukar yen merosot terhadap dollar, karena jika demikian maka piutang yang diperolehnya jadi lebih rendah. Misalnya rate yang digunakan dalam kontrak adalah sebesar 90 yen per dollar, maka perusahaan A memperoleh kepastian untuk memperoleh cash flow sebesar 5 juta/90 yen = $55,555 di masa depan. Jika di masa depan ternyata yen merosot jadi 100 yen per dollar, maka perusahaan A tetap dapat menukar 5 juta yen yang diperolehnya dengan rate 90 yen per dollar.
 
b) Equity Forward Contract
Dalam equity forward contract, maka suatu pihak wajib membeli atau menjual instrumen ekuitas ataupun indeks saham pada waktu tertentu di masa depan. Jenis kontraknya bisa saham tertentu, portfolio maupun indeks.
Contoh dari equity forward contract ini adalah program share buyback yang sering terjadi di pasar modal. Pada program ini, satu pihak berjanji untuk membeli kembali saham tertentu dengan jumlah tertentu, pada harga tertentu di masa depan. Positifnya, ini mengantisipasi kenaikan harga di masa depan, dan memberikan kepastian mengenai arus kas. Namun, jika harga merosot maka karena terikat kontrak pihak tersebut mungkin akan terpaksa membeli di atas harga pasar.
 
c) Commodity Forward Contract
Commodity forward contract adalah kontrak dengan underlying asset berupa komoditas seperti minyak, emas, jagung, dan lainnya. Kontrak ini memungkinkan suatu pihak untuk membeli atau menjual komoditas dengan harga tertentu di masa depan. Jadi, kontrak ini mengantisipasi terjadinya perubahan harga di masa depan. Untuk produsen, kontrak ini bermanfaat dalam mengurangi risiko jika harga komoditas menguat di masa depan.
 
d) Bond Forward Contract
Bond forward contract hampir serupa dengan equity forward contract, hanya saja obligasi punya jatuh tempo, sehingga kontrak forward pasti kadaluarsanya sebelum tanggal jatuh tempo. Obligasi yang umum dijadikan bond forward adalah T-bills yang dikeluarkan Depkeu AS. Pada kontrak ini, satu pihak sepakat untuk membeli T-bills pada harga yang telah dipatok saat ini, pada masa depan, sebelum tanggal jatuh tempo T-bills tersebut.
 
e) Interest Rate Forward Contract
Interest Rate Forward contract disebut juga dengan Forward Rate Agreement (FRA) dimana underlying assets berupa pembayaran bunga dalam mata uang tertentu. Jadi, dalam FRA ini merupakan kesepakatan untuk meminjamkan atau meminjam dana tertentu secara fixed rate.

Landasan Hukum Asuransi

Landasan Hukum Asuransi

Landasan Hukum Asuransi
  1. Usaha Perasuransian (Undang Undang No. 2 Tahun 1992)
  2. Penyelenggaraan Usaha Perasuransian (Peraturan Pemerintah No. 73 Tahun 1992)
  3. Peraturan Pemerintah No. 63 Tahun 1999 (Perubahan Peraturan Pemerintah No. 73 Tahun 1992)
  4. KMK No. 426/KMK/2003 (Perizinan Usaha, Kelembagaan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi)
  5. KMK No. 425/KMK/2003 (Perizinan dan Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Penunjang Usaha Asuransi)
  6. KMK No. 423/KMK/2003 (Pemeriksaan Perusahaan Perasuransian)

 

JENIS-JENIS ASURANSI
Berdasarkan UU Nomor. 2 Tahun 1992, jenis-jenis asuransi antara lain:
  1. Usaha asuransi kerugian yang memberikan jasa dalam penanggulangan kerugian, kehialnagan manfaat, dan tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang timbul dari peristiwa yang tidak pasti
  2. Usaha Asuransi Jiwa yang memberikan jasa dalam penanggulangan risiko dengan hidup atau meninggalnya seseorang yang dipertanggungkan.
  3. Usaha Reasuransi yang memberikan jasa dalam pertanggungan ulang terhadap risiko yang dihadapi oleh Perusahaan Asuransi Kerugian dan atau Perusahaan Asuransi Jiwa.

 

Jenis-jenis Asuransi Menurut Pasal 247 KUHD antara lain:
a) Asuransi Terhadap bahaya kebakaran
b) Asuransi Terhadap bahaya yang mengancam hasil pertanian yang belum dipanen
c) Asuransi Jiwa
d) Asuransi Terhadap Bahaya di laut
e) Asuransi Pengangkutan darat dan perairan darat
PRINSIP ASURANSI
Dalam dunia asuransi ada 6 macam prinsip dasar yang harus dipenuhi, yaitu insurable interest, utmost good faith, proximate cause, indemnity, subrogation dan contribution.
1. Insurable interest
Adalah hak untuk mengasuransikan, yang timbul dari suatu hubungan keuangan antara tertanggung dengan yang diasuransikan dan diakui secara hukum. Jadi, anda dikatakan memiliki kepentingan atas obyek yang diasuransikan apabila Anda menderita kerugian keuangan seandainya terjadi musibah yang menimbulkan kerugian atau kerusakan atas obyek tersebut.
Kepentingan keuangan ini memungkinkan Anda mengasuransikan harta benda atau kepentingan anda. Apabila terjadi musibah atas obyek yang diasuransikan dan terbukti bahwa Anda tidak memiliki kepentingan keuangan atas obyek tersebut, maka Anda tidak berhak menerima ganti rugi.
2. Utmost Good Faith
Adalah suatu tindakan untuk mengungkapkan secara akurat dan lengkap, semua fakta yang material mengenai sesuatu yang akan diasuransikan baik diminta maupun tidak. Artinya si penanggung harus dengan jujur menerangkan dengan jelas segala sesuatu tentang luasnya syarat dan kondisi dari asuransi dan si tertanggung juga harus memberikan keterangan yang jelas dan benar atas obyek atau kepentingan yang dipertanggungkan.
Intinya Anda berkewajiban memberitahukan sejelas-jelasnya dan dengan teliti mengenai segala fakta-fakta penting yang berkaitan dengan obyek yang diasuransikan. Prinsip inipun menjelaskan risiko-risiko yang dijamin maupun yang dikecualikan, segala persyaratan dan kondisi pertanggungan secara jelas serta teliti.
3. Proximate Cause
Adalah suatu penyebab aktif, efisien yang menimbulkan rantaian kejadian yang menimbulkan suatu akibat tanpa adanya intervensi suatu yang diawali dan secara aktif oleh sumber yang baru dan independen. Jadi apabila kepentingan yang diasuransikan mengalami musibah atau kecelakaan, maka pertama-tama dicari sebab-sebab yang aktif dan efisien yang menggerakkan suatu rangkaian peristiwa tanpa terputus sehingga pada akhirnya terjadilah musibah atau kecelakaan tersebut. Suatu prinsip yang digunakan untuk mencari penyebab kerugian yang aktif dan efisien adalah: “Unbroken Chain of Events” yaitu suatu rangkaian mata rantai peristiwa yang tidak terputus.
4. Indemnity
Adalah suatu mekanisme dimana penanggung menyediakan kompensasi finansial dalam upayanya menempatkan tertanggung dalam posisi keuangan yang ia miliki sesaat sebelum terjadinya kerugian (KUHD pasal 252, 253 dan dipertegas dalam pasal 278).
5. Subrogation
Adalah pengalihan hak tuntut dari tertanggung kepada penanggung setelah klaim dibayar. Prinsip subrogasi diatur dalam pasal 284 kitab Undang-Undang Hukum Dagang, yang berbunyi: “Apabila seorang penanggung telah membayar ganti rugi sepenuhnya kepada tertanggung, maka penanggung akan menggantikan kedudukan tertanggung dalam segala hal untuk menuntut pihak ketiga yang telah menimbulkan kerugian pada tertanggung”.
6. Contribution
Adalah hak penanggung untuk mengajak penanggung lainnya yang sama-sama menanggung, tetapi tidak harus sama kewajibannya terhadap tertanggung untuk ikut memberikan indemnity. Anda dapat saja mengasuransikan harta benda yang sama pada beberapa perusahaan asuransi. Namun bila terjadi kerugian atas obyek yang diasuransikan maka secara otomatis berlaku prinsip kontribusi.

Computer Crime Act (malaysia)

Computer Crime Act (malaysia)

Computer Crime Act (malaysia)
Computer Crime Act (Akta Kejahatan Komputer) merupakan Cyber Law (Undang-Undang) yang digunakan untuk memberikan dan mengatur bentuk pelanggaran-pelanggaran yang berkaitan dengan penyalahgunaan komputer.

Computer Crime Act (Akta Kejahatan Komputer) yang dikeluarkan oleh Malaysia adalah peraturan Undang-Undang (UU) TI yang sudah dimiliki dan dikeluarkan negara Jiran Malaysia sejak tahun 1997 bersamaan dengan dikeluarkannya Digital Signature Act 1997 (Akta Tandatangan Digital), serta Communication and Multimedia Act 1998 (Akta Komunikasi dan Multimedia).

Di Malaysia, sesuai akta kesepakatan tentang kejahatan komputer yang dibuat tahun 1997, proses komunikasi yang termasuk kategori Cyber Crime adalah komunikasi secara langsung ataupun tidak langsung dengan menggunakan suatu kode atau password atau sejenisnya untuk mengakses komputer yang memungkinkan penyalahgunaan komputer pada proses komunikasi terjadi.

IV.  Council of Europe Convention on Cyber Crime

Council of Europe Convention on Cyber Crime (Dewan Eropa Konvensi Cyber Crime), yang berlaku mulai pada bulan Juli 2004, adalah dewan yang membuat perjanjian internasional untuk mengatasi kejahatan komputer dan kejahatan internet yang dapat menyelaraskan hukum nasional, meningkatkan teknik investigasi dan meningkatkan kerjasama internasional.

Council of Europe Convention on Cyber Crime berisi Undang-Undang Pemanfaatan Teknologi Informasi (RUU-PTI) pada intinya memuat perumusan tindak pidana.

Council of Europe Convention on Cyber Crime ini juga terbuka untuk penandatanganan oleh negara-negara non-Eropa dan menyediakan kerangka kerja bagi kerjasama internasional dalam bidang ini. Konvensi ini merupakan perjanjian internasional pertama pada kejahatan yang dilakukan lewat internet dan jaringan komputer lainnya, terutama yang berhubungan dengan pelanggaran hak cipta, yang berhubungan dengan penipuan komputer, pornografi anak dan pelanggaran keamanan jaringan. Hal ini juga berisi serangkaian kekuatan dan prosedur seperti pencarian jaringan komputer dan intersepsi sah.

Tujuan utama adanya konvensi ini adalah untuk membuat kebijakan kriminal umum yang ditujukan untuk perlindungan masyarakat terhadap Cyber Crime melalui harmonisasi legalisasi nasional, peningkatan kemampuan penegakan hukum dan peradilan, dan peningkatan kerjasama internasional.

Selain itu konvensi ini bertujuan terutama untuk:
(1) harmonisasi unsur-unsur hukum domestik pidana substantif dari pelanggaran dan ketentuan yang terhubung di bidang kejahatan cyber.

(2) menyediakan form untuk kekuatan hukum domestik acara pidana yang diperlukan untuk investigasi dan penuntutan tindak pidana tersebut, serta pelanggaran lainnya yang dilakukan dengan menggunakan sistem komputer atau bukti dalam kaitannya dengan bentuk elektronik

(3) mendirikan cepat dan efektif rezim kerjasama internasional.

Baca Juga :

Cyberlaw di Singapura

Cyberlaw di Singapura

Cyberlaw di Singapura
 The Electronic Transactions Act (ETA) Singapura memiliki cyberlaw yaitu The Electronic Transactions Act yang telah ada sejak 10 Juli 1998 untuk menciptakan kerangka yang sah tentang undang-undang untuk transaksi perdagangan elektronik di Singapore yang memungkinkan bagi Menteri Komunikasi Informasi dan Kesenian untuk membuat peraturan mengenai perijinan dan peraturan otoritas sertifikasi di Singapura.
ETA dibuat dengan tujuan :
  1. Memudahkan komunikasi elektronik atas pertolongan arsip elektronik yang dapat dipercaya.
  2. Memudahkan perdagangan elektronik, yaitu menghapuskan penghalang perdagangan elektronik yang tidak sah atas penulisan dan persyaratan tandatangan, dan untuk mempromosikan pengembangan dari undang-undang dan infrastruktur bisnis diperlukan untuk menerapkan menjamin / mengamankan perdagangan elektronik.
  3. Memudahkan penyimpanan secara elektronik tentang dokumen pemerintah dan perusahaan menurut undang-undang, dan untuk mempromosikan penyerahan yang efisien pada kantor pemerintah atas bantuan arsip elektronik yang dapat dipercaya.
  4. Meminimalkan timbulnya arsip alektronik yang sama (double), perubahan yang tidak disengaja dan disengaja tentang arsip, dan penipuan dalam perdagangan elektronik, dan lain – lain.
  5. Membantu menuju keseragaman aturan, peraturan dan mengenai pengesahan dan integritas dari arsip elektronik; dan
  6. Mempromosikan kepercayaan, integritas dan keandalan dari arsip elektronik dan perdagangan elektronik, dan untuk membantu perkembangan dan pengembangan dari perdagangan elektronik melalui penggunaan tandatangan yang elektronik untuk menjamin keaslian dan integritas surat menyurat yang menggunakan media elektronik.
 Isi dari ETA mencakup hal – hal berikut ini :
1. Kontrak Elektronik
Kontrak elektronik ini didasarkan pada hukum dagang online yang dilakukan secara wajar dan cepat serta untuk memastikan bahwa kontrak elektronik memiliki kepastian hukum.
2. Kewajiban Penyedia Jasa Jaringan
Mengatur mengenai potensi / kesempatan yang dimiliki oleh network service provider untuk melakukan hal-hal yang tidak diinginkan, seperti mengambil, membawa, menghancurkan material atau informasi pihak ketiga yang menggunakan jasa jaringan tersebut. Pemerintah Singapore merasa perlu untuk mewaspadai hal tersebut.

3. Tandatangan dan Arsip elektronik

Bagaimanapun hukum memerlukan arsip/bukti arsip elektronik untuk menangani kasus-kasus elektronik, karena itu tandatangan dan arsip elektronik tersebut harus sah menurut hukum, namun tidak semua hal/bukti dapat berupa arsip elektronik sesuai yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Singapore. Langkah yang diambil oleh Singapore untuk membuat ETA inilah yang mungkin menjadi pendukung majunya bisnis e-commerce di Singapore dan terlihat jelas alasan mengapa di Indonesia bisnis e-commerce tidak berkembang karena belum adanya suatu kekuatan hukum yang dapat meyakinkan masyarakat bahwa bisnis e-commerce di Indonesia aman seperi di negara Singapore.

Peraturan dan Regulasi

Peraturan dan Regulasi

Peraturan dan Regulasi

I.  Definisi Peraturan dan Regulasi

Peraturan adalah sesuatu yang disepakati dan mengikat sekelompok orang/ lembaga dalam rangka mencapai suatu tujuan dalam hidup bersama.

Regulasi adalah “mengendalikan perilaku manusia atau masyarakat dengan aturan atau pembatasan.” Regulasi dapat dilakukan dengan berbagai bentuk, misalnya: pembatasan hukum diumumkan oleh otoritas pemerintah, regulasi pengaturan diri oleh suatu industri seperti melalui asosiasi perdagangan, Regulasi sosial (misalnya norma), co-regulasi dan pasar. Seseorang dapat, mempertimbangkan regulasi dalam tindakan perilaku misalnya menjatuhkan sanksi (seperti denda).

II.  Perbandingan Cyberlaw

Cyber Law merupakan seperangkat aturan yang dibuat oleh suatu negara tertentu, dan peraturan yang dibuat itu hanya berlaku kepada masyarakat negara tersebut. Jadi,setiap negara mempunyai cyberlaw tersendiri.
Berikut ini penjelasan beberapa cyberlaw yang ada di beberapa negara lain, yaitu :

a.  Cyberlaw di Indonesia

CyberLaw di Indonesia sudah mulai di rintis sebelum tahun 1999. Karena sifatnya yang generik, diharapkan rancangan undang-undang mengenai cyberlaw tersebut cepat diresmikan dan kita bisa maju ke yang lebih spesifik. “Namun pada kenyataannya hal ini tidak terlaksana dengan baik”. Beberapa hal yang mungkin masuk antara lain adalah hal-hal yang terkait dengan kejahatan di dunia maya (cybercrime), penyalahgunaan penggunaan komputer, hacking, membocorkan password, electronic banking, pemanfaatan internet untuk pemerintahan (e-government) dan kesehatan, masalah HaKI, penyalahgunaan nama domain, dan masalah privasi. Penambahan isi disebabkan karena belum ada undang-undang lain yang mengatur hal ini di Indonesia sehingga ada ide untuk memasukkan semuanya ke dalam satu rancangan. Nama dari RUU ini pun berubah dari Pemanfaatan Teknologi Informasi, ke Transaksi Elektronik, dan akhirnya menjadi RUU Informasi dan Transaksi Elektronik.
Ada satu hal yang menarik mengenai rancangan cyberlaw ini yang terkait dengan teritori. Misalkan seorang cracker dari sebuah negara Eropa melakukan pengrusakan terhadap sebuah situs di Indonesia. Dapatkah hukum kita menjangkau sang penyusup ini? Salah satu pendekatan yang diambil adalah jika akibat dari aktivitas crackingnya terasa di Indonesia, maka Indonesia berhak mengadili yang bersangkutan. Apakah kita akan mengejar cracker ini ke luar negeri? Nampaknya hal ini akan sulit dilakukan mengingat keterbatasan sumber daya yang dimiliki oleh kita. Yang dapat kita lakukan adalah menangkap cracker ini jika dia mengunjungi Indonesia. Dengan kata lain, dia kehilangan kesempatan / hak untuk mengunjungi sebuah tempat di dunia. Pendekatan ini dilakukan oleh Amerika Serikat.

b. Cyberlaw di Thailand

Cybercrime dan kontrak elektronik di Negara Thailand sudah ditetapkan oleh pemerintahnya,walaupun yang sudah ditetapkannya hanya 2 tetapi yang lainnya seperti privasi, spam, digital copyright dan ODR sudah dalalm tahap rancangan.

c. Cyberlaw di Amerika Serikat

Di Amerika, Cyber Law yang mengatur transaksi elektronik dikenal dengan Uniform Electronic Transaction Act (UETA). UETA adalah salah satu dari beberapa Peraturan Perundang-undangan Amerika Serikat yang diusulkan oleh National Conference of Commissioners on Uniform State Laws (NCCUSL).

Sejak itu 47 negara bagian, Kolombia, Puerto Rico, dan Pulau Virgin US telah mengadopsinya ke dalam hukum mereka sendiri. Tujuan menyeluruhnya adalah untuk membawa ke jalur hukum negara bagian yag berbeda atas bidang-bidang seperti retensi dokumen kertas, dan keabsahan tanda tangan elektronik sehingga mendukung keabsahan kontrak elektronik sebagai media perjanjian yang layak. UETA 1999 membahas diantaranya mengenai :

Pasal 5 :
Mengatur penggunaan dokumen elektronik dan tanda tangan elektronik

Pasal 7 :
Memberikan pengakuan legal untuk dokumen elektronik, tanda tangan elektronik, dan kontrak elektronik.

Pasal 8 :
Mengatur informasi dan dokumen yang disajikan untuk semua pihak.

Pasal 9 :
Membahas atribusi dan pengaruh dokumen elektronik dan tanda tangan elektronik.

Pasal 10 :
Menentukan kondisi-kondisi jika perubahan atau kesalahan dalam dokumen elektronik terjadi dalam transmisi data antara pihak yang bertransaksi.

Pasal 11 :
Memungkinkan notaris publik dan pejabat lainnya yang berwenang untuk bertindak secara elektronik, secara efektif menghilangkan persyaratan cap/segel.

Pasal 12 :
Menyatakan bahwa kebutuhan “retensi dokumen” dipenuhi dengan mempertahankan dokumen elektronik.

Pasal 13 :
“Dalam penindakan, bukti dari dokumen atau tanda tangan tidak dapat dikecualikan hanya karena dalam bentuk elektronik”

Pasal 14 :
Mengatur mengenai transaksi otomatis.

Pasal 15 :
Mendefinisikan waktu dan tempat pengiriman dan penerimaan dokumen elektronik.

Pasal 16 :
Mengatur mengenai dokumen yang dipindahtangankan.

Undang-Undang Lainnya :
• Electronic Signatures in Global and National Commerce Act
• Uniform Computer Information Transaction Act
• Government Paperwork Elimination Act
• Electronic Communication Privacy Act
• Privacy Protection Act
• Fair Credit Reporting Act
• Right to Financial Privacy Act
• Computer Fraud and Abuse Act
• Anti-cyber squatting consumer protection Act
• Child online protection Act
• Children’s online privacy protection Act
• Economic espionage Act
• “No Electronic Theft” Act

Undang-Undang Khusus :
• Computer Fraud and Abuse Act (CFAA)
• Credit Card Fraud Act
• Electronic Communication Privacy Act (ECPA)
• Digital Perfomance Right in Sound Recording Act
• Ellectronic Fund Transfer Act
• Uniform Commercial Code Governance of Electronic Funds Transfer
• Federal Cable Communication Policy
• Video Privacy Protection Act

Undang-Undang Sisipan :
• Arms Export Control Act
• Copyright Act, 1909, 1976
• Code of Federal Regulations of Indecent Telephone Message Services
• Privacy Act of 1974
• Statute of Frauds
• Federal Trade Commision Act
• Uniform Deceptive Trade Practices Act

 

Sumber : https://belinda-carlisle.com/

PENGERTIAN DAN KEADAAN HUKUM DI INDONESIA

PENGERTIAN DAN KEADAAN HUKUM DI INDONESIA

PENGERTIAN DAN KEADAAN HUKUM DI INDONESIA

PENGERTIAN DAN KEADAAN HUKUM DI INDONESIA
PENGERTIAN DAN KEADAAN HUKUM DI INDONESIA

Hukum adalah sejumlah rumusan pengetahuan yang ditetapkan untuk mengatur lalulintas perilaku manusia dapat berjalan lancar, tidak saling tubruk dan berkeadilan. Sebagaimana lazimnya pengetahuan, hukum tidak lahuir di ruang hampa. Ia lahir berpijak pada arus komunikasi manusia untuk mengantisipasi ataupun menjadi solusi atas terjadinya kemampatan yang disebabkan okleh potensi-potensi negatif yang ada pada manusia. Dari sini menjadi jelas bahwa hukum dibuat untuk tidak dilaksanakan, tapi untuk dipahami.

Sebenarnya hukum itu untuk ditaati. Bagaimanapun juga, tujuan penetapan hukum adalah untuk menciptakan keadilan. Oleh karena itu, hukum harus ditaati walaupun jelek dan tidak adil. Hukum bisa saja salah, tetapi sepanjang masih berlaku, hukum itu seharusnya diperhatikan dan dipatuhi. Kita tidak bisa membuat hukum ‘yang dianggap tidak adil’. Itu menjadi lebih baik dengan merusak hukum itu. Semua pelanggaran terhadap hukum itu menjatuhkan penghoramatan pada hukum dan aturan itu sendiri. Pelanggaran terhadap hukum merupakan pengkhianatan terhadap negara. Jika hukum itu tidak adil, hukum bisa dicabut. Sudah menjadi tugas warga negara adalah menghormati hukum negara.

Baca Juga :

Sifat-sifat hipotik yakni :

Sifat-sifat hipotik yakni :

Sifat-sifat hipotik yakni

1. Bersifat accesoir yakni seperti halnya dengan gadai.
2. Mempunyai sifat zaaksgevolg (droit desuite) yaitu hak hipotik senantiasa mengikuti bendanya dalam tagihan tangan siapa pun benda tersebut berada dalam pasal 1163 ayat 2 KUH perdata .
3. Lebih didahulukan pemenuhanya dari piutang yang lain (droit de preference) berdasarkan pasal 1133-1134 ayat 2 KUH perdata.
4. Obyeknya benda-benda tetap.

Obyek hipotik yakni :
Sebelum dikeluarkan undang-undang No.4 tahun1996 hipotik berlaku untuk benda tidak bergerak termasuk tanah namun sejak di keluarkan undang-undang No.4 tahun1996 tentang hak tanggungan atas tanah berserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah dinyatakan tidak berlaku lagi.

Perbedaan Gadai dan Hipotik
Perbedaan gadai dengan hipotik berada pada sifat masing dan objek masing- masing

Hak Tanggungan
Berdasarkan pasal 1 ayat 1 undang-undang hak tanggungan (UUTH), hak tanggungan merupakan hak jaminan atas tanah yang dibebankan berikut benda-benda lain yang merupakan suatu satu kesatuan dengan tanah itu untuk pelunasan hutang dan memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditur tertentu terhadap kreditur-kreditur yang lain.
Dengan demikian UUTH memberikan kedudukan kreditur tertentu yang kuat dengan ciri sebagai berikut :
1. Kreditur yang diutamakan (droit de preference) terhadap kreditur lainya .
2. Hak tanggungan tetap mengikuti obyeknya dalam tangan siapapun obyek tersebut atau selama perjanjian pokok belum dilunasi (droit de suite).
3. Memenuhi syarat spesialitas dan publisitas sehingga dapat mengikat pihak ketiga dan memberikan kepastian hukum kepada pihak-pihak yang berkepentingan.
4. Mudah dan pasti pelaksanaan eksekusinya. Benda yang akan dijadikan jaminan hutang yang bersifat khusus harus memenuhi syarat-syarat khusus seperti berikut :
• Benda tersebut dapat bersifat ekonomis (dapat dinilai dengan uang).
• Benda tersebut dapat dipindah tangankan haknya kepada pihak lain.
• Tanah yang akan dijadikan jaminan ditunjukan oleh undang-undang.
• Tanah-tanah tersebut sudah terdaftar dalam daftar umum (bersetifikat berdasarkan peraturan pemerintah no 29 tahun 1997 tentang pendaftaran.

Obyek hak tanggungan yakni :
1. Hak milik (HM).
2. Hak guna usaha ( HGU).
1. Rumah susun berikut tanah hak bersama serta hak milik atas satuan rumah susun (HM SRS).
2. Hak pakai atas tanah negara.
Obyek hak tanggungan tersebut terdapat dalam pasal 4 undang-undang no 4 tahun 1996.

Sumber : https://busbagus.co.id/

Macam – Macam Pelunasan Utang

Macam – Macam Pelunasan Utang

Macam – Macam Pelunasan Utang

Dalam pelunasan hutang adalah terdiri dari pelunasan bagi jaminan yang bersifat umum dan jaminan yang bersifat khusus.

1. Jaminan Umum
Pelunasan hutang dengan jaminan umum didasarkan pada pasal 1131KUH Perdata dan pasal 1132 KUH Perdata. Dalam pasal 1131 KUH Perdata dinyatakan bahwa segala kebendaan debitur baik yang ada maupun yang akan ada baik bergerak maupun yang tidak bergerak merupakan jaminan terhadap pelunasan hutang yang dibuatnya. Sedangkan pasal 1132 KUH Perdata menyebutkan harta kekayaan debitur menjadi jaminan secara bersama-sama bagi semua kreditur yang memberikan hutang kepadanya.
Pendapatan penjualan benda-benda itu dibagi-bagi menurut keseimbangan yakni besar kecilnya piutang masing-masing kecuali diantara para berpiutang itu ada alasan-alasan sah untuk didahulukan. Dalam hal ini benda yang dapat dijadikan pelunasan jaminan umum apabila telah memenuhi persyaratan antara lain :
• Benda tersebut bersifat ekonomis (dapat dinilai dengan uang).
• Benda tersebut dapat dipindah tangankan haknya kepada pihak lain.

2. Jaminan Khusus
Pelunasan hutang dengan jaminan khusus merupakan hak khusus pada jaminan tertentu bagi pemegang gadai, hipotik, hak tanggungan, dan fidusia.

Gadai
Dalam pasal 1150 KUH perdata disebutkan bahwa gadai adalah hak yang diperoleh kreditur atas suatu barang bergerak yang diberikan kepadanya oleh debitur atau orang lain atas namanya untuk menjamin suatu hutang.
Selain itu memberikan kewenangan kepada kreditur untuk mendapatkan pelunasan dari barang tersebut lebih dahulu dari kreditur-kreditur lainnya terkecuali biaya-biaya untuk melelang barang dan biaya yang telah di keluarkan untuk memelihara benda itu dan biaya-biaya itu didahulukan.

Sifat-sifat Gadai yakni :
• Gadai adalah untuk benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud.
• Gadai bersifat accesoir artinya merupakan tambahan dari perjanjian pokok yang di maksudkan untuk menjaga jangan sampai debitur itu lalai membayar hutangnya kembali.
• Adanya sifat kebendaan.
• Syarat inbezitz telling, artinya benda gadai harus keluar dari kekuasaan pemberi gadai atau benda gadai diserahkan dari pemberi gadai kepada pemegang gadai.
• Hak untuk menjual atas kekuasaan sendiri.
• Hak preferensi (hak untuk di dahulukan).
• Hak gadai tidak dapat di bagi-bagi artinya sebagian hak gadai tidak akan menjadi hapus dengan di bayarnya sebagaian dari hutang oleh karena itu gadai tetap melekat atas seluruh bendanya.

Obyek gadai adalah semua benda bergerak dan pada dasarnya bisa digadaikan baik benda bergerak berwujud maupun benda bergerak yang tidak berwujud yang berupa berbagai hak untuk mendapatkan berbagai hutang yakni berwujud surat-surat piutang kepada pembawa (aan toonder) atas tunjuk (aan order) dan atas nama (op naam) serta hak paten.

Hasil penjualan diambil sebagian untuk pelunasan hutang debitur dan sisanya di kembalikan kepada debitur penjualan barang tersebut harus di lakukan di muka umum menurut kebiasaan-kebiasaan setempat dan berdasarkan syarat-syarat yang lazim berlaku.
1. Pemegang gadai berhak untuk mendapatkan ganti rugi berupa biaya-biaya yang telah dilakukan untuk menyelamatkan benda gadai .
2. Pemegang gadai mempunyai hak untuk menahan benda gadai (hak retensi) sampai ada pelunasan hutang dari debitur (jumlah hutang dan bunga).
3. Pemegang gadai mempunyai prefensi (hak untuk di dahulukan) dari kreditur-kreditur yang lain.
4. Hak untuk menjual benda gadai dengan perantara hakim jika debitur menuntut di muka hukumsupaya barang gadai di jual menurut cara yang di tentukan oleh hakim untuk melunasi hutang dan biaya serta bunga.
5. Atas izin hakim tetap menguasai benda gadai.

Hipotik
Hipotik berdasarkan pasal 1162 KUH perdata adalah suatu hak kebendaan atas benda tidak bergerak untuk mengambil pengantian dari padanya bagi pelunasan suatu perhutangan (verbintenis).

Sumber : https://vhost.id/

Dibuat Meme oleh Netizen, Wishnutama Tanggapi Santai

Dibuat Meme oleh Netizen, Wishnutama Tanggapi Santai

Dibuat Meme oleh Netizen, Wishnutama Tanggapi Santai

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Wishnutama menanggapi meme percakapan dirinya dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim yang dibuat oleh warganet. Ia juga mengungkapkan kejadian serupa yang sebenarnya terjadi.

Hal ini diceritakan Wishnutama saat hadir dalam acara Ini Talkshow yang tayang pada Jumat (8/11/2019).

Awalnya pembawa acara Sule meminta Wishnutama menanggapi banyaknya respon dari warganet atas pelantikan dirinya menjadi menteri. Wishnutama menganggap wajar reaksi warganet yang seperti itu.

“Wajar di era-era seperti ini, wajar aja lah,” ucap Wishnutama.

Kemudian Sule menunjukkan beberapa meme dari warganet yang berisi percakapan antara Wishnutama dan Nadiem di hari pertama bekerja.

Menariknya, Wishnutama justru punya cerita sendiri dengan Nadiem yang mirip seperti kejadian di meme itu.

“Sebenarnya ini saya sempat lihat, orang bikin meme chat saya dengan mas

Nadiem. Tapi pas lihat ini saya langsung ngobrol sama mas Nadiem. Saya bilang ‘bro, kok mirip chat kita beneran ya’. Aslinya juga begitu,” cerita Wishnutama.

Ia pun melanjutkan ceritanya bahwa saat itu Wishnutama mengingatkan memakai baju putih kepada Nadiem Makarim.
Wishnutama seusai menghadap Presiden Jokowi di Istana Kepresidenan. (Suara.com/Ummi HS).
Wishnutama seusai menghadap Presiden Jokowi di Istana Kepresidenan. (Suara.com/Ummi HS).

“Jadi ada satu kejadian pas tanggal 21 dipanggil pakai baju putih-putih, tiba-tiba saya dikabarin. Pakai baju putih gitu kan,” kata Wishnutama.

“Waduh, saya inget Nadiem sudah berangkat nih ke sana kan. Dia pakai baju

apa ya? Saya kepikiran kan,” imbuhnya.

Wishnutama kemudian bertanya kepada Nadiem lewat Whatsapp. Ternyata Nadiem sudah sampai di Istana dan tidak menggunakan baju putih.

“Saya whatsapp: ‘bro, suruh pakai baju putih nih’. ‘Gua udah nyampe ini bro’.

‘Lah lu pakai baju apa?’. ‘Gua enggak pakai baju putih’,” ucap Wishnutama menjelaskan isi chatnya dengan Nadiem.

 

Baca Juga :