Connect with us

Hi, what are you looking for?

Finance

Beredar Surat Dewan Komisaris Garuda Indonesia Minta Tak Digaji

Garuda Indonesia

Jakarta, Keadaan PT Gauruda Indonesia (Persero) saat ini belum membaik. Bahkan beredar surat Dewan Komisaris Garuda Indonesia yang meminta untuk tidak digaji.

Selain itu, manajeman Pt Garuda Indonesia (Persero) menawarkan untuk pensiun dini kepada karyawannya.Hal tersebut dilakukan tentu untuk mengurangi pembiayaaan dan efisiensi perusahaan.

Anggota Dewan Komisaris Garuda Indonesia, Peter Gontha bahkan meminta penangguhan, dan pemberhentian pembayaran honor bulanan.

Surat dari Peter Gontha itu tertuang dalam surat yang bernomor GARUDA / ANGGOTA-DEKOM- / 2021 pada tanggal 2 Juni 2021.

Pembayaran gaji komisaris garuda indonesia

Sumber: Liputan6.com

Setidaknya ada 7 poin yang ditulis oleh Peter saat menghadapi kondisi Garuda Indonesia yang sedang kritis. Salah satunya yaitu tidak adanya penghematan biaya operasional antara lain GHA. Selain itu juga tidak adanya evaluasi / perubahan penerbangan / route yang merugi.

“Maka kami mohon, demi ‘sedikit meringankan’ beban perusahaan, untuk segera, mulai bulan Mei 2021, yang memang pembayarannya ditangguhkan, memberhentikan pembayaran honorarium bulanan kami sampai rapat pemegang saham mendatang, dimana diharapkan adanya keputusan yang jelas dan mungkin sebagai contoh bagi yang lain agar sadar akan kritisnya keadaan perusahaan,” tulis Peter.

Sampai saat ini, surat itu belum bisa dikonfirmasi apakah betul atau tidak.

Advertisement. Scroll Untuk Melanjutkan Membaca.

Pandemi COVID-19 yang terjadi menambah tekanan terhadap PT Garuda Indonesia Tbk (GIAA) sehingga berdampak terhadap kinerja perseroan.

Langkah terbaru yang dilakukan perusahaan dengan menawarkan pensiun dini kepada karyawan. Selain itu, beredar dokumen yang menyebutkan empat opsi penyelamatan Garuda Indonesia.

Opsi Penyelamatan PT Garuda Indonesia

Opsi itu juga melihat dari hasil benchmarking dengan apa yang telah dilakukan oleh pemerintah negara lain. Saat dikonfirmasi mengenai hal tersebut kepada Direktur Utama PT Garuda Indonesia Tbk, Irfan Setiaputra enggan untuk berkomentar banyak.

Sementara itu, Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga belum menjawab pesan singkat dan mengangkat telepon saat dihubungi media hingga artikel ini tayang. Mengutip dari dokumen tersebut, Selasa (1/6/2021), opsi-opsi itu antara lain:

Suntikan Dana Dari Pemerintah

Opsi Pertama, pemerintah akan terus mendukung Garuda Indonesia melalui pemberian pinjaman dan suntikan ekuitas. Hal ini contohnya dari Singapore Airlines, Cathay Pacific, dan Air China.

Meski demikian opsi ini memiliki catatan antara lain berpotensi meninggalkan Garuda Indonesia dengan utang warisan yang besar akan membuat situasi yang menantang di masa depan.

Restrukturisasi

Opsi Kedua, menggunakan hukum perlindungan kebangkrutan untuk merestrukturisasi Perusahaan. Menggunakan legal bankruptcy process untuk merestrukturisasi kewajiban seperti utang, sewa, kontrak kerja.

Advertisement. Scroll Untuk Melanjutkan Membaca.

Opsi yurisdiksi yang akan digunakan: US Chapter 11, foreign jurisdiction lain, dan penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU). Contohnya antara lain LATAM, Malaysia Airlines dan Thai. Namun, catatan dari opsi ini adalah tidak jelas apakah undang-undang kepailitan Indonesia mengizinkan restrukturisasi.

Mendirikan Perusahaan Baru

Opsi ketiga, merestrukturisasi Perusahaan dan mendirikan perusahaan maskapai nasional baru. Garuda Indonesia dibiarkan melakukan restrukturisasi. Di saat bersamaan, mulai mendirikan perusahaan maskapai domestik baru yang akan mengambil alih sebagian besar rute domestik Garuda dan menjadi national carrier di pasar domestik.

Contoh yang memakai opsi ini Sabena dan Swissair.  Namun, catatan pada opsi ini dieksplorasi lebih lanjut opsi tambahan agar Indonesia tetap memiliki nasional flag carrier. Perkiraan modal dibutuhkan USD 1,2 miliar.

Likuidasi Oleh Swasta

Opsi keempat, Perusahaan dilikuidasi dan sektor swasta dibiarkan untuk mengisi kekosongan. Mendorong sektor swasta untuk meningkatkan layanan udara, misalkan dengan pajak bandara/subsidi rute yang lebih rendah. Maskapai yang memakai opsi ini VARIG dan Malev.  Meski demikian, catatan untuk opsi ini Indonesia tidak lagi memiliki national flag carrier.

Karyawan Perusahaan Garuda minta dijadwalkan bertemu dengan presiden jokowi untuk mengatasi permasalahan Perusahaan.

Written By

Menurut pepatah belajar itu tidak ada waktunya. So, belajar terus, sampai menemukan apa yang kamu inginkan.

Comments

Jangan Terlewatkan

Finance

Setelah lama tidak terlihat, kini Abdee Slank diangkat menjadi Komisaris Telkom. Abdi Negara Nurdin atau yang lebih dikenal dengan Abdee Slank kini mempunyai jabatan...

Advertisement