Bagaimana Indonesia

Bagaimana Indonesia?

Pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono-Wakil Presiden Boediono telah mencanangkan tiga strategi besar dalam bidang pertanian, yang akan menjadi prioritas selama masa pemerintahannya.

Pertama, pengadaan lahan bagi pertanian, perkebunan, dan perikanan. Kedua, perbaikan iklim investasi pertanian dan perikanan, dan ketiga, kesinambungan swasembada pangan. Untuk mewujudkan itu, pemerintah berusaha menyelesaikan penyusunan Rencana Peraturan Pemerintah tentang Usaha Pertanian Komersial, dan pencanangan usaha pangan skala luas (food estate).

Secara sepintas, tampaknya masih cukup jauh bahwa prioritas peningkatan produksi pangan dan upaya pencapaian swasembada pangan berkelanjutan yang dilakukan pemerintah telah cukup dekat dengan falsafah ”pertumbuhan hijau”, seperti diuraikan di atas.

Misalnya, tentang esensi dari Rencana Peraturan Pemerintah Usaha Pertanian Komersial yang merupakan penjabaran dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Budidaya Pertanian. Benar, bahwa usaha pertanian yang diperlukan bagi Indonesia adalah yang mampu melingkupi perbaikan iklim investasi, tanpa diskriminasi yang berbasis skala usaha ekonomi.

Maknanya, sebagai aransemen kelembagaan yang lebih mengikat, rencana peraturan pemerintah itu tidak boleh terlalu gegabah mengabaikan usaha tani rakyat dan pertanian skala kecil, apalagi jika sampai menggusur.

Pertanian skala luas terkadang harus mengubah ekosistem, keragaman hayati, dan kearifan lokal masyarakat setempat. Hal-hal penting inilah yang harus menjadi fokus perhatian agar strategi pertumbuhan hijau dapat segera diwujudkan.

Dalam kaitannya dengan investasi pertanian dan pangan skala luas yang direncanakan di beberapa tempat, seperti di Merauke, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, dan mungkin di Kalimantan Tengah, saat ini yang diperlukan adalah kepastian acuan hukum dan kebijakan yang kondusif.

Apabila diabaikan, kinerja bidang pangan dan pertanian Indonesia tidak akan sesuai harapan, bahkan tidak membawa kemaslahatan bagi masyarakat. Alih-alih membawa kesejahteraan dan keadilan, struktur pertanian akan menjadi lebih timpang, kearifan lokal dalam pengelolaan sumber daya alam tersingkirkan, dan Indonesia menuai bencana lebih dahsyat. Semoga tidak terjadi.

Bustanul Arifin Guru Besar Universitas Lampung; Proffessorial Fellow di Intercafe dan MB-IPB

Menurut UU No. 23 Tahun 2004